MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 12 Februari 2019 14:19
Sejumlah Perda Retribusi akan Diubah
Sofian Raga - Wali Kota Tarakan. RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Dalam rapat paripurna masa sidang I tentang penyampaian nota penjelasan 8 rancangan peraturan daerah (raperda) di DPRD Tarakan, kemarin (12/1), Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga mengatakan bahwa beberapa urusan pemerintahan daerah tidak lagi menjadi urusan pemerintah kota.

Terdapat beberapa objek pajak daerah yang tidak sesuai dengan keadaan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini sehingga perlu disesuaikan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pemkot mengusulkan perlu mengubah dalam beberapa ketentuan dalam perhitungan tarif, di antaranya pajak penerangan jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik dan pajak hiburan.

“Penyesuaian yang dimaksud juga karena adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah pengelola pajak daerah dan perubahan terhadap tata cara pemungutan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Hukum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,” jelas Sofian.

Berdasarkan peraturan tersebut yang terdapat dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dianggap sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan.

Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum juga akan diubah. Untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat serta adanya penambahan objek jasa umum, maka pemungutan retribusi jasa umum perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat dan ketentuan pungutan retribusi.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah khususnya urusan pemerintah di bidang perdagangan pada sub urusan standarisasi dan atau lingkungan konsumen, maka pelaksanaan tera ulang merupakan kewenangan pemerintah kota.

“Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera atau Tera merupakan salah satu jasa umum yang dapat ditarik pemerintah daerah pada saat memberikan pelayanan tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kepada orang pribadi atau badan,” katanya.

Meninjaklanjuti surat Jenderal Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah bahwa 78-PK.3/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal tarif retribusi pengendalian menara komunikasi perlu mengubah Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah diubah beberapa kali. Selama ini tarif dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara komunikasi selama satu tahun.

“Ini merupakan tindaklanjut atas terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 124 UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di mana sasaran retribusi pengendalian menara komunikasi memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek kehadiran dan efektivitas pengendalian,” tuturnya.

Selanjutnya, rancangan perda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber retribusi jasa usaha serta mengakomodir penambahan dan penghapusan retribusi jasa usaha. Ini menyangkut kepelabuhanan sebagaimana tertuang dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014.

Perubahan itu memberikan kepastian hukum dalam penarikan retribusi di antaranya struktur dan besaran tarif tempat rekreasi dan olahraga serta menghapus retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Perda selanjutnya yang perlu diubah adalah Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Tarakan memiliki potensi yang cukup luas di bidang perikanan darat maupun laut yang merupakan peluang usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi kualitas dan kuantitas.

“Untuk menyesuaikan ketentuan UU 23/2014 tentang pemerintah daerah di mana usaha pemerintah di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan sebagian telah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara sehingga beberapa ketentuan dalam perda perlu disesuaikan,” sebutnya.

Perda nomor 10 tahun 2002 tentang Izin Gangguan juga akan dicabut.

Selanjutnya raperda tentang penanggulangan bencana, Kota Tarakan secara geografis merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan alam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dalam penanggulangan secara terkoordinasi cepat.

“Penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan dengan terencana serta menyeluruh, berkoordinasi dan melibatkan semua potensi yang ada di daerah,” ujarnya.

Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, ketentuan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan dan kawasan permukiman menyebutkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan pencegahan dan perkembangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta menjaga dan meningkatkan kualitas fungsi perumahan permukiman ialah wajib dilakukan pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Muddain mengatakan bahwa hal yang disampaikan Wali Kota Tarakan akan menjadi bahan DPRD dalam menyampaikan pandangan umum anggota dewan lewat fraksi dalam rapat paripurna tahap selanjutnya.

“Setelah disampaikannya nota penjelasan dari pemerintah, maka kegiatan paripurna dapat diakhiri,” singkatnya. (*/shy/lim)

 

 


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 13:25

UMKM Jualan ‘Dalam Kandang’

Kenaikan harga kargo yang mencapai 50-70 persen, berimbas pada masyarakat…

Senin, 18 Februari 2019 13:22

Kapolres: Pengetap Nekat Akan Ditindak Tegas

TARAKAN- Belakangan ini antrean cukup panjang di pengisian bahan bakar…

Senin, 18 Februari 2019 13:21

Kumpul Terus Voucer, Rebut Hadiahnya!

MINGGU ini, surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan kembali membagikan…

Senin, 18 Februari 2019 13:20

Habis Terbakar, Meniti Usaha dari Nol Lagi

Bertahun-tahun membangun usaha, warung makan milik Rahima habis dalam hitungan…

Senin, 18 Februari 2019 13:02

Satgas Bansos Target Penyaluran Beras Bulog

USAI dibentuk di tingkat Polres, Satuan Petugas (Satgas) Bantuan Sosial…

Senin, 18 Februari 2019 12:59

Retribusi Baliho Berharap dari Pihak Ketiga

TARAKAN– Di musim kampanye Pemilu 2019 ini, ternyata tak memberi…

Senin, 18 Februari 2019 12:57

Ajukan Anggaran Rp 10 M ke Provinsi

TARAKAN - Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang…

Senin, 18 Februari 2019 12:56

Hanya Dimanfaatkan Politikus

TARAKAN - Buruknya kondisi jalan sudah dirasakan warga RT 15…

Senin, 18 Februari 2019 09:19

Pungli PTSL, DPR RI Sebut Ketua RT

TARAKAN – Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik…

Senin, 18 Februari 2019 09:17

11 Bulan Diurus, Izin Belum Terbit

TARAKAN - Proses perizinan transportasi online masih bergulir, sebelumnya untuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*