MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 11 Februari 2019 13:46
Tak Proses Warga Binaan Bila Tak Ada NIK
POTENSI PEMILIH: Jumlah penghuni Lapas yang akan menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mencapai ribuan orang. JANURIANSYAH/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN- Pelaksanaan perekaman e-KTP akhirnya dilakukan oleh Disdukcapil Tarakan di Lapas II-A Tarakan. Meski begitu, dari 800 warga binaan, hanya 20 orang yang baru dinyatakan melakukan perekaman e-KTP.

Kepada Radar Tarakan, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan Hamsyah mengatakan bahwa proses perekaman di dalam Lapas telah dilakukan pihaknya pada minggu yang lalu. Meski baru sekali melaksanakan jemput bola di dalam Lapas, namun pelaksanaan perekaman e-KTP akan dilanjutkan kembali jika nomor induk kependudukan (NIK) warga binaan telah ada.

“Kalau tahu NIK-nya, otomatis kelihatan siapa yang sudah melakukan perekaman dan yang belum,” ujarnya.

Jika tidak memiliki NIK, maka Disdukcapil tidak akan mengetahui dengan jelas tentang warga binaan yang dimaksud. Sebab pada umumnya, sebagai warga negara Indonesia (WNI), setiap masyarakat diwajibkan memiliki NIK jika telah berusia 17 tahun ke atas.

Nah, warga binaan yang berasal dari Kota Tarakan rata-rata berusia 17 tahun ke atas. Atas dasar tersebut, Hamsyah menegaskan bahwa pihaknya bingung lantaran kebanyakan warga binaan tidak memiliki NIK, sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh Disdukcapil mengenai data kependudukannya.

“Kalau bukan warga Tarakan, bagaimana diproses? Kami tidak bisa semena-mena membuat NIK, memang membuat NIK itu di Disdukcapil, tapi setiap orang baru lahir ada NIK yang kami proses. Orang tua di Lapas, masak tidak ada NIK-nya? Kan begitu logisnya?” jelasnya.

Untuk itu, Hamsyah menegaskan bahwa warga binaan pada dasarnya memiliki NIK secara keseluruhan, namun NIK tersebut masih belum diserahkan kepada pihak Lapas, sehingga Disdukcapil hanya dapat melakukan proses perekaman terhadap warga binaan yang sudah menyerahkan NIK-nya.

“Itu urusan Lapas, kami tidak mau ikut campur. Pokoknya kalau ada NIK, kami pasti lakukan perekaman. Kalau tidak ada bagaimana mau lakukan perekaman? Kalau tidak punya NIK, berarti asalnya dari mana?” tuturnya.

Hingga kini, Hamsyah mengaku belum melihat data terakhir terkait jumlah NIK warga binaan yang telah diserahkan pihak Lapas. Sebab pada dasarnya warga binaan tak hanya berasal dari Tarakan saja, namun ada pula yang berasal dari luar daerah. Nah, jika telah memiliki NIK, barulah Disdukcapil dapat melakukan perekaman KTP-e, selanjutnya barulah warga binaan dapat melakukan pemilihan pada April 2019 mendatang.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengatakan bahwa data pribadi masyarakat merupakan urusan individu. Namun karena warga binaan tak diberikan kesempatan untuk bergabung dalam dunia luas, sehingga data pribadi warga binaan merupakan urusan pihak Lapas.

"Jadi kalau datanya lengkap ya kami masukkan, tapi kalau tidak lengkap ya tidak memenuhi syarat untuk memilih," bebernya.

Teguh menjelaskan bahwa jika tidak memenuhi syarat, maka setiap warga binaan tidak dapat melakukan pemilihan, sementara jika memenuhi syarat,  maka warga binaan dapat melakukan pemillihan di TPS pada April 2019 mendatang.

Untuk diketahui, syarat melakukan pemilihan bagi masyarakat Indonesia ialah wajib memiliki e-KTP dan berusia di atas 17 tahun atau yang telah menikah.

"Pemilih itu syaratnya punya e-KTP tapi yang keluarkan KTP bukan KPU," katanya.

Jika warga binaan telah memiliki e-KTP maka KPU akan melaksanakan proses perbaikan DPT pada Februari 2019 ini. Sebab sesuai arahan KPU RI pada 17 hingga 18 Februari jumlah DPT telah direkap di tingkat kota.

"Makanya kamk berharap paling tidak 15 Februari datanya sudah diproses," pungkasnya.

 

RAGU, CEK DULU

Semakin mendekatnya pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, ternyata tidak membuat Disdukcapil melakukan jemput bola terhadap masyarakat yang tidak memiliki KTP elektronik.

Hamsyah mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat yang hendak melakukan pemilihan memang wajib memiliki KTP elektronik. Namun, khusus bagi pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik telah tercatat di dalam DPT secara otomatis oleh proses pendataan yang dilakukan KPU.

"Pemilih pemula di Tarakan tidak sampai angka seribu sampai hari H pemilu. Tapi, perlu diingat, dia kan data by system itu data dari Ditjen Dukcapil dalam negeri bahwa pada saat tanggal 17 April, yang berumur 17 tahun otomatis masuk dalam DPT," jelasnya.

Nah, bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman wajib melakukan pengecekan di aplikasi KPU RI untuk melihat namanya di DPT. Untuk itu, jika tidak memiliki KTP pun pemilih tersebut bisa memilih sebab telah terdata di dalam DPT. Namun jika pemilih pemula tersebut belum tercantum dalam DPT, maka wajib membuat KTP elektronik.

"Artinya kalau ada warga yang berumur 17 tahun ya datang ke Disdukcapil. Tapi yang saya tahu semua sudah masuk," ujarnya.

Namun yang tidak bisa diprediksi pihaknya ialah pensiunan TNI Polri, namun tetap dapat melakukan pergantian KTP jika telah pensiun. Untuk diketahui, setiap harinya jumlah masyarakat yang melakukan perekaman KTP elektronik di Kota Tarakan mencapai angka 50 hingga 150 orang.

"Jadi belum tentu masyarakat yang belum berumur 17 tahun enggak bisa memilih, cek dulu di aplikasinya. Kalau enggak masuk ya datang ke Disdukcapil, itu pasti kami proses," pungkasnya. (*/shy/lim)

 

 

 


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 14:53

Pikirkan Tujuan Hidup Lebih Dulu

Setiap anak muda dipastikan memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil.…

Senin, 18 Februari 2019 13:25

UMKM Jualan ‘Dalam Kandang’

Kenaikan harga kargo yang mencapai 50-70 persen, berimbas pada masyarakat…

Senin, 18 Februari 2019 13:22

Kapolres: Pengetap Nekat Akan Ditindak Tegas

TARAKAN- Belakangan ini antrean cukup panjang di pengisian bahan bakar…

Senin, 18 Februari 2019 13:21

Kumpul Terus Voucer, Rebut Hadiahnya!

MINGGU ini, surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan kembali membagikan…

Senin, 18 Februari 2019 13:20

Habis Terbakar, Meniti Usaha dari Nol Lagi

Bertahun-tahun membangun usaha, warung makan milik Rahima habis dalam hitungan…

Senin, 18 Februari 2019 13:02

Satgas Bansos Target Penyaluran Beras Bulog

USAI dibentuk di tingkat Polres, Satuan Petugas (Satgas) Bantuan Sosial…

Senin, 18 Februari 2019 12:59

Retribusi Baliho Berharap dari Pihak Ketiga

TARAKAN– Di musim kampanye Pemilu 2019 ini, ternyata tak memberi…

Senin, 18 Februari 2019 12:57

Ajukan Anggaran Rp 10 M ke Provinsi

TARAKAN - Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang…

Senin, 18 Februari 2019 12:56

Hanya Dimanfaatkan Politikus

TARAKAN - Buruknya kondisi jalan sudah dirasakan warga RT 15…

Senin, 18 Februari 2019 09:19

Pungli PTSL, DPR RI Sebut Ketua RT

TARAKAN – Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*