MANAGED BY:
SENIN
22 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 11 Februari 2019 13:40
LPG Malaysia Mahal, Warga Perbatasan Tak Ada Pilihan
BANYAK: Tabung gas Malaysia beserta produk Malaysia seperti sembako masih bebas masuk di Indonesia, tepatnya Pulau Sebatik. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Tabung gas dari Tawau, Malaysia masih sangat diminati warga yang berada di perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik. Kendati demikian, masyarakat mulai berhenti menggunakan karena harganya yang terbilang mahal.

Seperti yang diungkapkan salah seorang ibu rumah tangga di Sebatik, Risnah. Bahwa tabung gas dari Malaysia banyak yang suka, namun harganya semkain mahal dan tak mampu dijangkau. Kemungkinan karena sulitnya masuk ke wilayah Indonesia. “Tabung gas Indonesia yang ada hanya tabung gas yang 3 kg untuk keluarga miskin,” kata Risnah.

Tabung gas yang masuk ke Sebatik dari Tawau, Malaysia tak menentu. Terkadang mudah didapatkan. Namun terkadang tiba-tiba sulit dan kehabisan stok. Padahal perahu atau kapal tiap hari masuk ke Tawau mengambil barang.

Jika kondisi seperti ini perlu ada pergantian tabung gas. Namun sulit juga untuk berganti, karena tabung gas Indonesia sering kehabisan stok, khusus LPG 3 kg. Berbeda tabung gas Malaysia selalu ada, namun tak seperti dulu. Ditambah harga yang sangat tinggi. “Hanya harganya yang mahal untuk tabung gas Malaysia, karena untuk mengganti harus mengeluarkan biaya Rp 200 per tabung,” ujarnya.

Di tengah ketergantungan masyarakat terhadap barang produksi Malaysia di wilayah perbatasan memang sudah berlangsung lama. Hal tersebut terjadi lantaran pemerintah dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan akibat transportasi untuk mendatangkan produk dalam negeri masih sulit.

Sehingga ada kebijakan dari pemerintah berupa perdagangan tradisional Indonesia-Malaysia atas dasar kearifan lokal. Hanya saja, barang-barang tersebut tidak untuk dijual ke luar daerah. Hanya digunakan untuk warga perbatasan saja.

“Kalau hanya untuk dikonsumsi di wilayah Kabupaten Nunukan masih ada toleransi. Karena, ada pengecualian dan sebuah kesepakatan di wilayah perbatasan. Tapi, kalau sudah di bawah ke luar daerah, itu pasti kami tahan,” tegas Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Nunukan Letkol Laut (P) Mohammad Machri Mokoagow kepada sejumlah media saat menyampaikan pres rilis tangkapan 2 ton daging kerbau merk Allana kemarin.

Ia mengatakan, selama ini pihaknya masih sangat memaklumi barang-barang dari Tawau, Malaysia masuk ke Indonesia melalui Pulau Sebatik dan Nunukan. Pengecualian tersebut karena mengingat masih terbatasnya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Khususnya untuk sembilan bahan pokok (sembako). Termasuk beberapa barang lain yang masih dalam batas kewajaran.

“Pengawasan di laut tetap dilakukan. Tapi, ada juga beberapa barang yang memang dibutuhkan masyarakat dikecualikan. Tapi, kalau ditemukan barang larangan, seperti narkoba maka tidak ada toleransi sedikit pun. Tetap ditahan untuk diserahkan ke Polisi,” tegasnya.

Sebelumnya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Robby Nahak Serang SH mengatakan, keberadaan barang-barang Malaysia selama ini hanya menguntungkan sejumlah pihak saja. Jika alasannya kebutuhan masyarakat Nunukan, saat ini sudah tidak. Berbagai produk dalam negeri mendominasinya. Kendati demikian, memang masih ada beberapa produsk Malaysia yang sulit dihilangkan. Seperti gula pasir dan minyak makan yang digunakan warga Nunukan

Terpisah, Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) Nunukan Hasan Basri Mursali mengklaim jika produk Malaysia saat ini sudah mulai berimbang dengan produk dalam negeri. “Karena, produk dalam negeri sudah banyak dikonsumsi masyarakat. Khususnya yang di perkotaan,” kata Hasan kepada Radar Tarakan kemarin.

Ia mengatakan, keberadaan transportasi laut dengan istilah tol laut sangat membantu. Khususnya keberadaan kapal-kapal kargo yang mengangkut barang dari Surabaya, Jatim dan juga kapal-kapal swasta melalui Pelabuhan Nusantara, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). “Banyak produk dalam negeri didatangkan ke Nunukan. Jadi, mulai berimbang juga. Berbeda sebelum adanya kapal kargo dan lainnya,” ungkapnya.

Sebelumnya ia juga telah menyampaikan, pemerintah telah melarang LPG Malaysia beredar di Kabupaten Nunukan. Sebab, hal tersebut memang barang ilegal. “Jika ada yang mengeluh dengan tabung gas Malaysia lebih baik lagi, kesempatan ini harus dimanfaatkan. Untuk masyarakat menggunakan tabung gas Indonesia,” kata Hasan Basri.

Namun hal tersebut tidak langsung dilakukan. Harus ada pertimbangan dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Salah satunya, komitmen agen resmi LPG nonsubsidi ini menjamin ketersediaan LPG tersebut.

“Kalau bisa dijamin ketersediaan stoknya aman dan tidak lama, baru kami sikat LPG Malaysia. Karena kalau tidak, bisa-bisa orang tidak masak dan menimbulkan persoalan baru lagi,” ujarnya

Agar upaya itu dapat berlangsung dengan baik, maka pihaknya juga harus gencar melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat perbatasan mencintai produk dalam negeri. “Sosialisasi ke masyarakat agar mencintai produk dalam negeri, memberikan edukasi bahwa LPG kita tidak kalah dibanding produk dari luar. Mempermudah akses untuk memperoleh LPG dalam negeri,” tambahnya. (nal/oya/eza)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*