MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 11 Februari 2019 09:42
Soal PTSL, FKKRT Minim Koordinasi
ILUSTRASI/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Pengurus Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Tarakan pun akhirnya menjadi saksi atas dugaan pungutan liar (pungli) biaya Pendaftaraan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) telah meminta keterangan dari pengurus yang diwakili Sekretaris FKKRT Ihsan, S.Ag.

Usai memberi keterangan, FKKRT merasa perlu membuat sistem koordinasi agar para ketua RT nantinya satu suara dalam setiap kebijakan ketika dihadapkan pada pembiayaan kegiatan di lingkungan masing-masing.

Sekretaris FKKRT Tarakan Ihsan, S.Ag, menerangkan pada biaya yang ditarik sejumlah ketua RT dari warga yang mengajukan permohonan PTSL, tidak mewakili sikap FKKRT. Nilai dia, para ketua RT masih minim koordinasi dalam menentukan kebijakan. Sehingga kerap tidak berjalan selaras satu sama lain.

“Selama ini kan memang kami jarang mengadakan pertemuan. Karena ada beberapa faktor, salah satunya anggaran. Karena saat ini kami tidak mendapatkan anggaran lagi, sehingga FKKRT ini sulit mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang seharusnya kami jalankan. Sehingga ketika dihadapkan dengan masalah para ketua RT ini, memilih berdiskusi dengan kelompok kecilnya atau berinisiatif mengambil langkah sendiri. Padahal jika memikirkannya bersama tentu, tentu tidak mudah dikambinghitamkan,” tuturnya, kemarin (9/2).

Ihsan membeberkan jika badan terkait siap memfasilitasi FKKRT dalam upaya membangun koordinasi. “Rencana kami, kalau nanti rapat perwakilan FKRT difasilitasi Ombudsman, setelah itu baru nanti kami rencana undang seluruh RT untuk membicarakan sistem agar tidak lagi seperti ini,” imbuhnya.

Dikatakan Ihsan, jika koordinasi tersebut kembali dihidupkan, tentu banyak rencana dalam memperbaiki cara ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, selama ini masih banyak ketua RT yang kurang mengenal warganya sendiri.

“Kami akan membahas tentang bagaimana caranya dalam setiap kegiatan RT itu harus melalui pendekatan dengan warga yang baik. Karena setiap warga itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jangan sampai kalau ada kegiatan yang memungut biaya, maksud baik tapi karena penyampaiannya kurang baik mengakibatkan adanya warga yang merasa dirugikan,” jelasnya.

“Saya pikir, FKKRT ini memerlukan sistem yang mengatur dan mengontrol setiap kebijakan RT dalam kegiatan yang memerlukan pungutan biaya. Kalau sudah urusan uang ini sensitif, jadi perlu ada keputusan bersama supaya teman-teman RT ini tidak mengambil inisiatif sendiri ke depannya. Dan juga harus adanya transparansi laporan anggaran dalam setiap kegiatan,” tambah Ihsan.

Berdasarkan pengalaman, ketua RT harus dituntut dapat melakukan pendekatan persuasif kepada warga. Karena menurutnya dengan menjalin keakraban, kebijakan akan dapat dipahami dengan mudah.

“Sebenarnya menurutnya saya masalah begini itu perlu komunikasi dari hati ke hati. Karena kalau  penyampaiannya jelas, tentu tidak ada warga yang tidak mengerti dan pasti tidak merasa dirugikan. Karena kalau maksud baik itu pasti hasilnya akan baik. Nah mungkin ke depannya kami harus mencari solusinya,” harapnya.

Wiyanto Amdi (56), warga RT 11, Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat yang mendaftarkan lahannya dalam PTSL, mengungkapkan tidak keberatan dengan tambahan biaya Rp 150 ribu. “Kami sukarela membayar orang yang mengukur itu, kami kasih uang konsumsi untuk mereka beli rokok, makan dan minum. Memang dari pemerintah kan biayanya Rp 250 ribu, tapi kalau kami bayar Rp 250 ribu tidak ada yang mereka pakai buat beli konsumsi, makanya kami tambah Rp 150 ribu,” ungkapnya.

Ia menegaskan, biaya pembayaran tersebut tidak terdapat unsur paksaan atau intervensi apa pun. “Kami membayar memang atas dasar saling mengerti. Tapi kami baru tahu kalau Rp 250 ribu sudah termasuk konsumsi,” katanya.

Kasubag Tata Usaha pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tarakan Masronata Sitanggang yang ditemui beberapa waktu lalu menerangkan, dalam program PTSL terdapat biaya yang harus dibayar pemohon.

“Syaratnya untuk daftar PTSL kan pemohon sertifikat tanah harus menyiapkan kartu keluarga (KK), KTP, bukti hak penguasaan (tanah), materai dan patok. Kalau penyiapan itu semua butuh anggaran, ya dibebankan pada pemohon sertifikat tanah,” bebernya. (lihat grafis)

Ia menegaskan, selama ini pihaknya tidak pernah memungut biaya saat menjalankan program PTSL di luar biaya sebesar Rp 250 ribu sesuai dengan Perwali (Peraturan Wali Kota) Nomor 30/2017.

“Kalau untuk beberapa warga dipungut biaya (Rp 300- 500 ribu) itu saya tidak bisa bilang benar atau tidak. Karena kalau dari kami (BPN) tidak pernah memungut. Tapi benar ada bantuan, siapa tahu RT mau turun ke lapangan untuk membantu pemasangan patok atau kegiatan pengukurannya. Sesuai Perwali 2017, memang jelas sebesar Rp 250 ribu untuk anggaran RT dan kelurahan. Dana untuk kegiatan itu, tidak mungkin RT jalan tanpa apa-apa kan,” jelasnya singkat.

 

TAHUN INI PAKAI SISTEM E-OFFICE

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) bakal mengembangkan sistem administrasi digital E-Office untuk mendukung administrasi pelayanan pertanahan.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa penerapan E-Office pada kementerian ATR/BPN akan dilakukan pada tahun ini.

Kemen ATR/BPN menilai bahwa saat ini adalah era digital. Pengelolaan dokumen terlebih lagi arsip pertanahan nantinya tidak lagi disimpan dalam bentuk fisik kertas. ”Semuanya sudah digital, arsip fisik kita serahkan saja kepada pemilik tanah untuk merawatnya, seperti kepolisian yang sudah tidak lagi menyimpan faktur kendaraan,” ujar Sofyan Januari lalu.

E-Office juga akan digunakan dalam PTSL yaitu Smart PTSL. “Saya berharap dengan teknologi dan aplikasi yang modern, kerja semakin efektif dan efisien sehingga capaian tahun ini dapat melampaui target yang telah ditetapkan seperti tahun 2018 bahkan lebih,” pungkasnya.

Aplikasi E-Office adalah produk dari E-Government yang bertujuan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran. Sistem manual yang selama ini dijalankan oleh pemerintah dianggap tidak efektif dan efisien karena membutuhkan waktu dan tenaga dalam proses pendistribusian dokumen. Masalah lainnya dalam sistem manual adalah penyimpanan dokumen yang membutuhkan banyak ruangan di kantor yang menjadikan ruangan kantor menjadi semakin sempit dan berantakan. Sementara itu dalam hal pencarian dokumen juga sulit apabila dokumen tersebut tidak disimpan dengan teratur. (*/zac/lim)

loading...

BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 14:53

Pikirkan Tujuan Hidup Lebih Dulu

Setiap anak muda dipastikan memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil.…

Senin, 18 Februari 2019 13:25

UMKM Jualan ‘Dalam Kandang’

Kenaikan harga kargo yang mencapai 50-70 persen, berimbas pada masyarakat…

Senin, 18 Februari 2019 13:22

Kapolres: Pengetap Nekat Akan Ditindak Tegas

TARAKAN- Belakangan ini antrean cukup panjang di pengisian bahan bakar…

Senin, 18 Februari 2019 13:21

Kumpul Terus Voucer, Rebut Hadiahnya!

MINGGU ini, surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan kembali membagikan…

Senin, 18 Februari 2019 13:20

Habis Terbakar, Meniti Usaha dari Nol Lagi

Bertahun-tahun membangun usaha, warung makan milik Rahima habis dalam hitungan…

Senin, 18 Februari 2019 13:02

Satgas Bansos Target Penyaluran Beras Bulog

USAI dibentuk di tingkat Polres, Satuan Petugas (Satgas) Bantuan Sosial…

Senin, 18 Februari 2019 12:59

Retribusi Baliho Berharap dari Pihak Ketiga

TARAKAN– Di musim kampanye Pemilu 2019 ini, ternyata tak memberi…

Senin, 18 Februari 2019 12:57

Ajukan Anggaran Rp 10 M ke Provinsi

TARAKAN - Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang…

Senin, 18 Februari 2019 12:56

Hanya Dimanfaatkan Politikus

TARAKAN - Buruknya kondisi jalan sudah dirasakan warga RT 15…

Senin, 18 Februari 2019 09:19

Pungli PTSL, DPR RI Sebut Ketua RT

TARAKAN – Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*