MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 11 Februari 2019 01:06
Terkait PTSL, Ombudsman Nilai Ada Permainan Cuci Tangan
POLEMIK: Seorang warga, pemohon PTSL menunjukkan surat pernyataan jika ia tak keberatan dengan pungutan tambahan. FOTO: AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Bola panas terkait biaya tambahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus bergulir. Setelah memanggil perwakilan Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Tarakan pekan lalu, kini Ombudsman Republik Indonesia (RI) masih mengeker badan yang terlibat.

Kepala perwakilan Ombudsman RI Kaltara Ibramsyah Amirudin

membenarkan adanya pemanggilan beberapa pihak terkait. Meski demikian ia menerangkan pemanggilan tersebut hanya bersifat meminta klarifikasi dari atas kasus yang mencuat.

“Secara kode etik, proses pemeriksaan kan tidak boleh kami publish dulu, tapi pada prinsipnya kami masih meminta klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Dalam kasus ini kita melihat sebenarnya semua badan sudah memiliki anggaran sendiri seperti kelurahan kan sudah ada operasional Rp 250 ribu kemudian BPN sudah punya anggaran untuk PTSL, kalau kami lihat kegiatan ini kan biayanya bersifat kolektif. Kalau kolektif sebenarnya biaya bisa semakin murah,” ujarnya, kemarin (10/2).

Dikatakan, program PTSL tersebut sangat berpotensi adanya permainan nakal pejabat daerah. Hal tersebut dikarenakan tingginya tarif operasional. Menurutnya dalam menjalankan program secara kolektif tentunya dilakukan dengan biaya seefisien mungkin.

“Kalau kami lihat sebenarnya berapa sih biaya operasionalnya semuanya kalau diselesaikan dengan kolektif. Seperti contoh patok, kami juga mau lihat patok itu seperti apa? Standar tidak, sesuai yang ditetapkan takutnya nanti pakai kayu sembarangan. dan juga kalau orang sudah punya patok kan mungkin tidak harus mengeluarkan biaya lagi,” ujarnya.

Ia menerangkan, sepertinya ada pihak yang sengaja menyamarkan aturan tersebut. Sehingga masyarakat tidak memahami secara detail mekanisme proses PTSL tersebut. Menurutnya dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur, sehingga dapat membuka peluang badan tertentu untuk meraup keuntungan.

“Kemarin dari keterangan FKKRT itu, sepertinya gambaran sistem Perwali 30 Tahun 2017 ini dipresepsikan multifungsi. jadinya, ada perkiraan kelurahan membentuk panitia. sementara kalau kita melihat di Perwali tidak ada keharusan membentuk panitia. Seharusnya pemerintah itu pemahamannya satu pintu. Jangan multifungsi jadi masing-masing RT tidak mengambil langkah sendiri-sendiri,” tuturnya.

Menurutnya, seharusnya badan berwenang dapat memberikan informasi secara detail sekaligus pelarangan terkait pungutan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Namun kenyataannya, pihak berwenang memberikan ruang kepada ketua RT untuk memungut biaya tambahan tersebut.

“Sepertinya kami melihat lurah ini ada unsur cuci tangan. Sekarang logikanya begini, RT berani tidak minta biaya di luar Perwali jika tidak ada rambu-rambu. Mungkin kelurahan tidak menyarankan, tapi dengan tidak adanya larangan secara tidak langsung memberikan lampu hijau. Kalau dari kelurahan sebelumnya melarang RT menarik dana di luar Rp 250 ribu, pasti semua RT tidak berani menarik dana,” bebernya.

Dikatakan, dalam kasus ini sepertinya ada pihak yang sengaja mengkambing-hitamkan ketua RT. Padahal, menurutnya RT memiliki badan tertinggi untuk mengeluarkan aturan termasuk pelarangan memungut biaya di luar ketentuan Perwali.

“Kami juga mengerti isi Perwali, itu terdiri dari patok, transportasi, administrasinya. Cuma kami kasihan RT jangan sampai mereka bermaksud ikhlas membantu warganya tetapi mereka jadi bermasalah karena tidak ada kejelasan informasi ini. Seharusnya kan pembinaan teknisnya dari atas-atasnya. Kalau masyarakat tidak merasa keberatan tidak masalah, kalau masyarakatnya ribut kan RT-nya yang kena. Kalau sudah begitu mungkin lurahnya yang cuci tangan. Jadi kami tidak ingin mencari kesalahan di sini, tapi kami ingin mencari solusi supaya program nasional ini dirasa tidak merugikan masyarakat,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Lurah Kelurahan Karang Anyar Indrayadi Permana Saputra menjelaskan, jika biaya pengukuran PTSL sebesar Rp 250 ribu tersebut bukan termasuk biaya konsumsi petugas. “Nah yang ini harus diluruskan, kan sudah ada Perwali. Coba dibaca Perwali itu di situ kan tidak ada disebutkan operasional makan (konsumsi). Memang Rp 250 ribu itu biaya  petugas kelurahan dari kelurahan ke BPN tapi tidak untuk konsumsi, nah makanya kami harus tegaskan dulu kalau ada biaya konsumsi berarti kami harus sampaikan. Tapi kan di Perwali tidak ada,” jelasnya.

Ia menerangkan, pihaknya telah menjalankan PTSL sesuai aturan tersebut dan memang pihaknya tidak melihat adanya penganggungan biaya konsumsi dari poin operasional yang ditetapkan. Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan adanya dugaan miring yang ditujukan kepada pihaknya. Walau demikian, ia menegaskan jika pihaknya siap mempertangungjawabkan apa yang sudah dijalankan.

“Saya tidak begitu hafal isi Perwali itu, yang jelas kan ada komponen-komponennya ada berapa item di situ. Itulah yang kita pakai sebagai dasar. Seingat saya kalau makan dan minum itu tidak disebutkan dalam Perwali di situ, coba nanti kita sama-sama koreksi di Perwali-nya. Kita memberikan informasi cukup jelas kok,” terangnya. (*/zac/lim)

 

Terkait PTSL, Ombudsman Nilai Ada Permainan Cuci Tangan


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 14:53

Pikirkan Tujuan Hidup Lebih Dulu

Setiap anak muda dipastikan memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil.…

Senin, 18 Februari 2019 13:25

UMKM Jualan ‘Dalam Kandang’

Kenaikan harga kargo yang mencapai 50-70 persen, berimbas pada masyarakat…

Senin, 18 Februari 2019 13:22

Kapolres: Pengetap Nekat Akan Ditindak Tegas

TARAKAN- Belakangan ini antrean cukup panjang di pengisian bahan bakar…

Senin, 18 Februari 2019 13:21

Kumpul Terus Voucer, Rebut Hadiahnya!

MINGGU ini, surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan kembali membagikan…

Senin, 18 Februari 2019 13:20

Habis Terbakar, Meniti Usaha dari Nol Lagi

Bertahun-tahun membangun usaha, warung makan milik Rahima habis dalam hitungan…

Senin, 18 Februari 2019 13:02

Satgas Bansos Target Penyaluran Beras Bulog

USAI dibentuk di tingkat Polres, Satuan Petugas (Satgas) Bantuan Sosial…

Senin, 18 Februari 2019 12:59

Retribusi Baliho Berharap dari Pihak Ketiga

TARAKAN– Di musim kampanye Pemilu 2019 ini, ternyata tak memberi…

Senin, 18 Februari 2019 12:57

Ajukan Anggaran Rp 10 M ke Provinsi

TARAKAN - Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang…

Senin, 18 Februari 2019 12:56

Hanya Dimanfaatkan Politikus

TARAKAN - Buruknya kondisi jalan sudah dirasakan warga RT 15…

Senin, 18 Februari 2019 09:19

Pungli PTSL, DPR RI Sebut Ketua RT

TARAKAN – Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*