MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 09 Februari 2019 11:55
Pembelian BBM di Kota Ini Dibatasi

Antre Kendaraan Kembali Mengular

DIBATASI: Mengatasi antre panjang Pertamina mendesak pemerintah memberlakukan pembatasan pembelian BBM. RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Antre panjang kembali terjadi di SPBU Mulawarman dan Gunung Lingkas beberapa pekan terakhir. Hal ini turut mendesak pemerintah untuk melakukan pembatasan atau penetapan harga yang bisa diambil oleh pembeli.

Sales Eksekutif Retail III Pertamina Tarakan, Andi Reza Ramadhan menuturkan, penyebab premium cepat habis dan menyebabkan antre yang cukup panjang di SPBU, karena adanya pengetap. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus menerapkan pembatasan pembelian BBM.

“Ini sudah dibatasi, jadi jangan sampai ada masyarakat yang membeli berulang-ulang kali. Karena itu sudah termasuk pengetap,” katanya.

Karena BBM bersubsidi seperti solar itu diperuntukkan untuk mereka yang kategori miskin. Sedangkan untuk premium memang sudah menjadi penugasan. Apalagi, jika sampai ada masyarakat yang membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan jeriken, hal itu sangat tidak dibenarkan.

“Menggunakan jeriken tanpa surat rekomendasi, mengantri berkali-kali, itu sama saja sebagai pengetap,” ungkapnya.

Sesuai peraturan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak  dan Gas Bumi (Migas) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Perangkat Daerah untuk Pembelian BBM Jenis Tertentu, sehingga masyarakat yang membeli BBM menggunakan jeriken harus memiliki surat rekomendasi baik untuk premium maupun solar.

Antre panjang yang ada di dua SPBU yakni Mulawarman dan juga Gunung Lingkas terjadi karena masih adanya pengetap. Sehingga dikeluarkan imbauan pengisian BBM di dua SPBU ini. Untuk mengurai antrean di SPBU dan APMS, berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Tarakan.

“Imbauan ini sudah kami sebar ke SPBU yang ada di Tarakan, karena antre panjang ada di SPBU.  Untuk APMS Jembatan Besi tidak ada premium, jadi tidak pernah antre lagi,” tuturnya.

Jika sampai ada SPBU yang tidak mengindahkan imbauan ini, maka pihaknya akan memberikan pembinaan. Dengan memberikan peringatan terlebih dahulu, setelah itu dilakukan pembinaan. Yang juga dilakukan secara variatif, bisa 3 hari, 1 minggu, dua minggu hingga empat minggu tergantung dari berat tidaknya pelanggaran yang dilakukan.

“Kami sudah berapa kali melakukan pembinaan, seperti di SPBU Intraca dan juga Juata,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain mengaku dari sisi teknis yang harusnya mengatur itu adalah ranahnya pemerintah, dari sisi interpensi kebijakannya, DPRD sudah melakukan interpensi kegiatan dalam bentuk surat yang dilayangkan kepada Wali Kota Tarakan untuk meminta dilakukan pembatasan pembelian.

Selain itu juga diminta kepada pemerintah agar mengidentifikasi secara teknis yang dibutuhkan oleh SPBU yaitu, harus memiliki CCTV untuk melakukan pengontrolan pembelian yang berulang-ulang. Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk membentuk tim untuk melibatkan kepolisian, untuk mengontrol pemegang nosel yang ada di SPBU.

“Untuk melakukan identifikasi, terutama untuk para pengetap yang ada di SPBU itu. Kami juga sudah menyurati pemerintah kota,” katanya.

Menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan DPRD, pihaknya juga sudah mendapatkan berbagai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pihaknya sendiri mendapatkan dua masalah di lapangan, yakni terjadinya antrean yang begitu panjang di SPBU Mulawarman dan Gunung Lingkas. Selain itu juga masalah BBM untuk nelayan.

Permasalahan yang ada di dua SPBU ini yakni didapatkan adanya indikasi sejak dialihkannya BBM premium yang ada di APMS Dahlia yang berada di Jembatan Besi ke Juata Kerikil, langsung menyebabkan antre panjang di dua SPBU khususnya Mulawarman dan Gunung Lingkas.  Indikasinya yakni para pengetap yang banyak mengambil BBM solar dan premium di APMS Dahlia Jembatan Besi, kini pergi ke SPBU Gunung Lingkas dan Mulawarman.

“Sehingga dua SPBU ini menjadi membludak,” tuturnya.

Secara teknis, di SPBU Gunung Lingkas dan Mulawarman, dari pantauan pihaknya tenaga pemegang nozzle  di dua SPBU ini juga kurang, sehingga pihaknya juga dengan tegas meminta kepada pemilik SPBU untuk menambahkan petugas pemegang nozzle.

Muddain menegaskan, permasalahan ini bukanlah dari DPRD, karena secara teknis diberikan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya. Karena diakuinya, belum ada tindaklanjut dari pemerintah terkait hal ini.

“Kami sudah melayangkan surat ke pemerintah untuk melakukan hearing pekan depan. Akan kami panggil lagi semua yang berkaitan dengan hal ini. Karena melihat kondisi yang tidak normal seperti ini,” tuturnya. (*/naa/nri)

 

 


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 14:53

Pikirkan Tujuan Hidup Lebih Dulu

Setiap anak muda dipastikan memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil.…

Senin, 18 Februari 2019 13:25

UMKM Jualan ‘Dalam Kandang’

Kenaikan harga kargo yang mencapai 50-70 persen, berimbas pada masyarakat…

Senin, 18 Februari 2019 13:22

Kapolres: Pengetap Nekat Akan Ditindak Tegas

TARAKAN- Belakangan ini antrean cukup panjang di pengisian bahan bakar…

Senin, 18 Februari 2019 13:21

Kumpul Terus Voucer, Rebut Hadiahnya!

MINGGU ini, surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan kembali membagikan…

Senin, 18 Februari 2019 13:20

Habis Terbakar, Meniti Usaha dari Nol Lagi

Bertahun-tahun membangun usaha, warung makan milik Rahima habis dalam hitungan…

Senin, 18 Februari 2019 13:02

Satgas Bansos Target Penyaluran Beras Bulog

USAI dibentuk di tingkat Polres, Satuan Petugas (Satgas) Bantuan Sosial…

Senin, 18 Februari 2019 12:59

Retribusi Baliho Berharap dari Pihak Ketiga

TARAKAN– Di musim kampanye Pemilu 2019 ini, ternyata tak memberi…

Senin, 18 Februari 2019 12:57

Ajukan Anggaran Rp 10 M ke Provinsi

TARAKAN - Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang…

Senin, 18 Februari 2019 12:56

Hanya Dimanfaatkan Politikus

TARAKAN - Buruknya kondisi jalan sudah dirasakan warga RT 15…

Senin, 18 Februari 2019 09:19

Pungli PTSL, DPR RI Sebut Ketua RT

TARAKAN – Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*