MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 08 Februari 2019 15:16
Akankah 44.745 Suara Hilang?

Disdukcapil Akui Tingginya Angka Masyarakat yang Belum Merekam

WAJIB REKAM: Hingga kini masyarakat di Kaltara tercatat masih cukup banyak yang belum lakukan perekaman e-KTP. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Diketahui,pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 digelar 17 April. Akan tetapi, permasalahan data pemilih hingga kini diketahui belum juga clear. Salah satu penyebabnya, di Kaltara tercatat 44.745 jiwa belum melakukan perekaman e-KTP.

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada Pemilu 2019 nanti pemilih harus membawa e-KTP saat ke TPS. Jika masih membawa surat keterangan (suket) kependudukan, tidak diperkenankan menyalurkan hak pilihnya. Akankah 44.745 suara tersebut akan hilang/tak digunakan mengingat waktu pemilihan tinggal 68 hari lagi.

Sementara, Disdukcapil mengakui angka tersebut cukup tinggi. Sehingga kedepannya hal itu akan menjadi salah satu tugasnya bersama Disdukcapil kabupaten/kota di Kaltara dalam upaya penyelesaiannya.

“Ini data terakhir yang kami lakukan per Januari lalu,’’ ungkap Sumaji, Sekretaris Disdukcapil Kaltara saat ditemui Radar Kaltara di sela-sela waktu istirahat dalam kegiatan Rakor yang digelar KPU Kaltara, Kamis (7/2).

Dikatakannya juga, dari tingginya data masyarakat di Kaltara yang belum merekam e-KTP. Sumaji menyebutkan bahwa di Kabupaten Bulungan merupakan daerah yang paling banyak jumlah penduduknya yang belum merekam yakni ada 18.693 jiwa. Sedangkan, untuk Kabupaten Tana Tidung (KTT) menjadi daerah yang paling sedikit yakni hanya mencapai 402 jiwa yang belum merekam.

“Kalau untuk Nunukan, Malinau dan Tarakan menjadi daerah dengan urutan nomor dua, tiga dan empat terbanyak yang belum merekam dari data wajib rekam e-KTP yang kami miliki,’’ ujarnya.

Lanjutnya, mengenai upaya kedepannya yang dilakukan oleh Disdukcapil. Sumaji dalam hal ini menerangkan bahwa tentu akan terus menggalakkan sistem jemput bola untuk mengakomodir masyarakat yang belum merekam, sehingga nantinya dapat menggunakan hak pilih saat pemilu. Sebab, diakuinya dengan cara itu menurutnya jauh lebih efektif dalam memastikan warga di provinsi termuda di Indonesia ini untuk memiliki status kependudukannya.

“Jemput bola ini tetap menjadi upaya kami dalam menyelesaikan PR (pekerjaan rumah) tentang data kependudukan ini,’’ tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk peduli akan status kependudukannya. Misal, dengan melapor kepada Disdukcapil bilamana status kependudukannya belum jelas di suatu daerah.

“Mari bangun kesadaran bersama akan pentingnya status kependudukan itu. Apalagi, yang saat ini memang belum melakukan perekaman. Karena tak dapat dipungkiri di lapangan terkadang petugas cukup sulit dalam melakukan pendataan,’’ katanya seraya menyebutkan salah satu kendala yaitu dari geografis daerah ataupun minimnya rasa kesadaran yang dimiliki masyarakat.

Namun, pihaknya optimistis di 2019 ini pasca adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 yang diperuntukan kepada masyarakat pebatasan yang belum melakukan perekaman e-KTP sebesar Rp 1,2 miliar. Maka, khusus permasalahan di masyarakat perbatasan dapat terselesaikan. Ini dikarenakan anggaran itu sejatinya sudah mengakomodir operasional ke wilayah perbatasan.

“Nantinya alat pencetakan serta blangko akan langsung dibawa ke wilayah perbatasan. Tapi, kalau wilayah perbatasan ini kalau tidak ada kendala perekaman baru akan dimulai pada awal Maret 2019. Dan ini lagi-lagi kami juga akan bekerja sama dengan Disdukcapil di kabupaten/kota,” terangnya.

Sementara, seperti diketahui sebelumnya bahwa khusus masyarakat di wilayah perbatasan sejauh ini kurang lebih 95 persen sudah melakukan perekaman e-KTP. Artinya, masih ada lima persen masyarakat perbatasan belum melakukan perekaman. “Kita upayakan tahun ini lima persen itu rampung dan seluruh masyarakat di perbatasan telah melakukan perekaman,” harapnya.

Sedangkan, Disdukcapil Kabupaten Bulungan sendiri yang diketahui menjadi daerah paling tinggi pendududk belum melakukan perekaman e-KTP. Yang mana, dalam waktu dekat segera melakukan perekaman terhadap penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Polres bulungan.

Kepala Disdukcapil Bulungan, Abdul Wahid mengatakan, pihaknya siap melakukan perekaman bagi penghuni Rutan Bulungan. Koordinasi dengan Polres Bulungan sudah dilakukan. Hanya saja saat ini ia masih menunggu informasi dari Polres Bulungan.

“Karena di sini tidak ada Lapas, jadi ke Rutan. Sampai saat ini menunggu informasi dari Polres. Kabid saya langsung kesana (Polres). Jika susah ada, kami siap melakukan perekaman,” katanya.

Sementara, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kamelia Hairid mengatakan, dari informasi yang ia terima jumlah penghuni Rutan Polres Bulungan sebanyak 140 orang. Sedangkan, jumlah yang belum melakukan perekaman belum diketahui.

“Sementara Polres masih melakukan pendataan. Hasil koordinasi, jika sudah dilakukan akan diinformasi ke Disdukcapil Bulungan,” tambahnya.

Saat ditanyakan terkait perekaman penghuni Rutan Polres Bulungan yang dipindahkan ke Lapas Nunukan diketahui warga Bulungan. Ia menegaskan perekaman dapat dilakukan daerah Nunukan.

Lanjutnya, berdasarkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Disdukcail diperintahkan melakukan perekaman di Lapas. Lankah percepatan dan inovasi integrasi pelayanan harus dilakukan.

“Pada prinsipnya kita siap melaksanakan. Hanya saja sat ini masih konsultasi dengan kepolisian. Waktu pelaksanaan dan jumlah yang belum melakukan perekaman,” jelasnya.

Untuk diketahui, upaya perekaman jemput bola yang diintruksikan Mendagri agar sinergitas dan kerja sama Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. (omg/udn)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*