MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 06 Februari 2019 15:52
Penyidik Kembali Memanggil Lurah

Dugaan Pungutan Liar Pengurusan PTSL

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tarakan kembali memanggil beberapa saksi terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Sebelumnya, penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bagian Hukum Sekretariat Kota (Setkot) Tarakan dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Tarakan.

Senin (4/2) lalu, penyidik melakukan pemanggilan terhadap salah satu lurah di Kecamatan Tarakan Barat. Kasat Reskrim AKP Choirul Jusuf menjelaskan, pihaknya melakukan pemanggilan saksi hanya untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terhadap pengurusan PTSL dan hanya sebatas klarifikasi.

“Kita butuh pendalaman lagi, karena sampai saat ini hanya sebatas laporan dari masyarakat soal adanya indikasi pungutan tersebut dan tidak sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Choirul meneruskan arahan Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan.

Diakuinya Choirul, sejumlah saksi yang dimintai keterangan klarifikasi merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap pengurusan PTSL. Kemudian pihak tersebut juga mengetahui apabila adanya pungutan yang dilakukan terhadap masyarakat. Namun dari keterangan para saksi, pihaknya masih terus akan mendalami lagi.

“Tidak hanya lurah saja yang kami panggil. Tapi nanti kami akan lihat perkembangan ke depannya,” tuturnya.Sampai saat ini pihaknya menduga ada beberapa kelurahan di Tarakan yang terindikasi melakukan pungli dalam pendaftaran PTSL. Tetapi, sampai saat ini dirinya masih enggan membeberkan terkait kelurahan mana saja yang dianggap terindikasi. Pihaknya pun sampai belum menghitung berapa nilai pungli yang dimaksud.

Kemudian pihaknya juga masih terus melakukan pengembangan terhadap laporan masyarakat yang sudah masuk. Termasuk dari keterangan para ketua rukun tetangga (RT) yang telah dimintai klarifikasi. “Kalau dari BPN kami jadwalkan dalam waktu dekat ini rencananya akan kami mintai keterangan juga,” imbuhnya.

Penyidik sudah meminta keterangan ahli dari pemerintahan dan meminta penjelasan terhadap prosedur dalam pengurusan PTSL. Namun, diakuinya memang pelaksanaan PTSL ini ada biaya yang disebutkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 30 Tahun 2017 tentang PTSL.

“Kalau biaya memang sudah diatur dalam Perwali. Namun nanti kami akan lihat kembali untuk memastikan siapa yang akan bertanggungjawab kalau memang ada dugaan pungli yang terjadi,” jelasnya.

Usai melakukan pemeriksaan, pihaknya juga akan melakukan gelar perkara dan memastikan mekanisme penyelidikan ini dipastikan cukup lama. “Kami juga akan mengecek kendala di lapangan untuk memastikan dengan benar pelaksanaannya,” ujarnya.

 

PAKAR BULAT MENYEBUT PUNGLI

Dugaan pungli terhadap pendaftaran PTSL sempat disajikan Radar Tarakan dalam edisi Rabu 7 November lalu. Radar Tarakan menemukan pungutan tambahan sebesar Rp 150 ribu oleh beberapa ketua rukun tetangga (RT) atas pembiayaan persiapan PTSL.

Sesuai tiga surat keputusan Menteri Pertanahan disebutkan bahwa pengajuan pengukuran sertifikat tanah biaya maksimal hanya Rp 250 ribu per kaveling. Namun, dalam kenyataannya sejumlah RT menerapkan pembiayaan hingga Rp 400 ribu per kaveling. Itu pun belum tentu sertifikat diterima pemohon.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Dr. Marthen B Salinding,  S.H,  M.H, mengatakan, jika tidak ada perwali atau aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur besaran pungutan yang diterapkan para RT, maka bisa dikatakan terjadi pungli.

Setiap pungutan, kata dia, wajib memiliki dasar hukum yang mengatur, meskipun pungutan tambahan itu merupakan kesepakatan. Menurutnya, tidak diperkenankan untuk melakukan pungli.

Kecuali jika terdapat peraturan lain yang mengatur terkait pungutan tambahan, maka diperbolehkan. “Itu tentu masuk dalam indikasi pungutan liar,” nilai Marthen.

Mengacu pada surat keputusan tiga menteri, di antaranya terkait pembiayaan RP 250 ribu yang dibebankan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya biaya operasional, biaya patok dan materai pastinya atas berbagai pertimbangannya. Sementara dalam Perwali Tarakan 30/2017 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL tidak disebutkan baik lurah maupun ketua RT diperbolehkan memungut biaya tambahan lagi. Maka seharusnya, tidak boleh ada pungutan. “Itu (tambahan) sangat dilarang, dan tidak boleh dilakukan,” terangnya.

 

SEKRETARIS FKKRT: UANG ROKOK DAN MAKANAN

Pungutan tambahan ketua RT atas pengurusan PTSL di luar yang diatur Perwali 30/2017, dibantah Forum Kerukunan Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Tarakan sebagai pungli.

Sekretaris FKKRT Tarakan Ikhsan saat itu mengatakan, ketika ketua RT memberikan informasi kepada warga terkait PTSL, ketua RT menyampaikan kepada masyarakat bahwa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat adalah Rp 250 ribu per kaveling dan sesuai dengan keputusan menteri. Hanya, biaya tersebut akan bertambah untuk keperluan makanan atau rokok pekerja lapangan sebanyak Rp 150 ribu. Menurutnya, biaya itu dikeluarkan peserta PTSL secara sukarela.

“Jadi disampaikanlah warga. Ada yang menerima, namun ada pula yang tidak mengindahkan, karena biaya tambahannya itu berdasarkan keikhlasan. Tapi tetap kami menyampaikan secara terus terang,” kata Ikhsan.

Untuk itu, Ikhsan menilai tidak ada unsur pungli dari ketua RT dalam pungutan tersebut. Sebab hal tersebut dilakukan secara ikhlas. Menurutnya lagi, biaya tambahan itu tanpa permintaan dari pekerja tim ukur tanah. Namun ketua RT merasa perlu berbagi terhadap dengan para pekerja atau petugas lapangan, sehingga hal ini pun dirundingkan beberapa ketua RT di Kota Tarakan.

“Ada juga ketua RT yang tidak menerapkan ini, tapi kami terapkan karena ini atas dasar keikhlasan, tim tidak meminta tapi kami merasa terbantu. Tidak ada paksaan kepada warga,” ujarnya.

Untuk diketahui, pekerja tim ukur tanah berasal dari pusat dan berjumlah 2 orang setiap kelurahan. Kesepakatan tambahan biaya tersebut tidak melibatkan pihak kelurahan, namun hanya kesepakatan beberapa ketua RT saja. (zar/lim)

 


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 14:53

Pikirkan Tujuan Hidup Lebih Dulu

Setiap anak muda dipastikan memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil.…

Senin, 18 Februari 2019 13:25

UMKM Jualan ‘Dalam Kandang’

Kenaikan harga kargo yang mencapai 50-70 persen, berimbas pada masyarakat…

Senin, 18 Februari 2019 13:22

Kapolres: Pengetap Nekat Akan Ditindak Tegas

TARAKAN- Belakangan ini antrean cukup panjang di pengisian bahan bakar…

Senin, 18 Februari 2019 13:21

Kumpul Terus Voucer, Rebut Hadiahnya!

MINGGU ini, surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan kembali membagikan…

Senin, 18 Februari 2019 13:20

Habis Terbakar, Meniti Usaha dari Nol Lagi

Bertahun-tahun membangun usaha, warung makan milik Rahima habis dalam hitungan…

Senin, 18 Februari 2019 13:02

Satgas Bansos Target Penyaluran Beras Bulog

USAI dibentuk di tingkat Polres, Satuan Petugas (Satgas) Bantuan Sosial…

Senin, 18 Februari 2019 12:59

Retribusi Baliho Berharap dari Pihak Ketiga

TARAKAN– Di musim kampanye Pemilu 2019 ini, ternyata tak memberi…

Senin, 18 Februari 2019 12:57

Ajukan Anggaran Rp 10 M ke Provinsi

TARAKAN - Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang…

Senin, 18 Februari 2019 12:56

Hanya Dimanfaatkan Politikus

TARAKAN - Buruknya kondisi jalan sudah dirasakan warga RT 15…

Senin, 18 Februari 2019 09:19

Pungli PTSL, DPR RI Sebut Ketua RT

TARAKAN – Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*