MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 29 Januari 2019 13:25
Warga Sebut Kartu Kendali Tak Efektif
ANTRE: Tampak warga membawa kartu kendali sedang antre di salah satu pangkalan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (28/1). RIKO / RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TANA TIDUNG – Penerapan kartu kendali untuk mengantisipasi kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram (kg) dinilai tak berjalan efektif. Untuk mendapatkannya,  harus menyertakan Kartu Keluarga (KK).

Sementara, penggunaan KK hanya berlaku sesuai dengan domisili saja, sehingga banyak warga yang jauh meski lama mengantre, tidak dilayani oleh pangkalan.

“Kami betul-betul kecewa, sebelumnya KK diberlakukan sudah cukup bisa mengambil LPG  dan nyatanya sekarang ini sudah tidak berlaku lagi hanya sesuai domisili saja yang boleh,” ungkap Herman, warga Jalan Aman Tawa, Kecamatan Sesayap kepada media ini,

Ia menjelaskan, misalnya pemilik KK yang tinggal di Desa Tideng Pale maka KK pun hanya berlaku di desa yang sama sementara yang tidak sesuai KK tidak akan mendapatkan jatah sama sekali. “Saya sudah capek-capek datang ke desa sebelah seperti yang saya lakukan pada pembagian stok yang lalu tapi sekarang malah sudah tidak berlaku lagi, bikin capek saja,” ujar Herman (38).

Kata dia, sebelum diberlakukan adanya KK dan harga LPG  Rp 35 ribu sama sekali tidak ada kelangkaan dan kesulitan bagi warga untuk mendapatkan gas melon tersebut. Tapi sekarang semuanya dianggap sulit walaupun harga eceran tertinggi (HET) Rp27 ribu cukup menjangkau warga khususnya yang tergolong tidak mampu.

Salah seorang pemilik pangakalan, Padlan (35) menanggapi hal itu. Ia mengatakan sejak diterapkan pembelian gas LPG 3 kilogram ini, memang masih ada saja warga yang merasa tidak kebagian atau mereka belum memiliki kartu kendali. Pasalnya pemberlakuan kartu kendali ini baru saja diterapkan.

"Kartu kendali ini didapatkan ketika warga membawa Kartu Keluarganya (KK) ke pangkalan.Nanti dari KK itu akan kami ambil datanya dan di buatkan kartu kendali pada warga tersebut yang dalam hal ini di buat oleh Disperindagkop. Setelah jadi baru diserahkan ke warga,” ujarnya.

 Namun demikian, masih ada juga warga yang RT-nya berbeda membeli  LPG di pangkalan miliknya. Dan ia menegaskan itu tidak boleh. “Jadi masing-masing RT harus membeli di RT-nya sendiri. Karena jatah dari agen dan instruksi dari Disperindagkop sudah seperti itu,"ujarnya

Menurutnya, warga yang RT-nya berbeda dan datang ke pangkalan miliknya, datang membeli karena di RT-nya sendiri tidak diberikan jatah. "Saya kadang heran ada warga bawa KK kemari pas saya cek KK-nya RT-nya berbeda. Tidak bisa. Saya juga kurang paham kenapa pangkalan di wilayah mereka tidak memberikan mereka tabung. Saya hanya sarankan untuk melapor aja langsung ke pihak Disperindagkop," kata Padlan.

Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Disperindagkop dan UMKM, Andi Burhan, kartu kendali dan Kartu Keluarga (KK) diberlakukan hanya ingin memudahkan dalam penyaluran dan pembagian  tabung LPG bersubsidi tersebut. Dan  sudah jelas, penerima yang berhak adalah mereka yang berpenghasilan Rp 1 juta per bulannya. Artinya bagi yang berpenghasilan di atas Rp 1 juta, dinyatakan mampu dan tidak berhak menggunakan LPG subsidi.  “Bukannya yang sudah mampu mendapatkan penghasilan melebihi dari yang sudah ditentukan, kita ingin penyaluran benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih jauh ditambahkannya, sebelum diterapkan, sudah banyak laporan keluhan yang masuk ke pihakya. Hal itu dikarenakan tidak tertibnya proses pendistribusian.  “Begitu kami tertibkan, kami atur, mau tidak mau, suka tidak suka harus ikut aturan,” jelasnya.

Sehingga tidak ada lagi oknum yang ingin bermain, oknum yang hanya ingin memperkaya diri sendiri saja dengan membebani apa yang sudah menjadi hak warga. Lanjutnya, dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) mengenai HET Rp27 ribu, maka  termasuk pemberlakuan kartu kendali dan KK pun harus turut dipatuhi.

Pihaknya sendiri memastikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala kepada seluruh  pangkalan dan pihak terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). (*/rko/zia)

 

 


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 12:46

Pedagang Mengeluh Pembeli Sepi

TANA TIDUNG – Keberadaan  sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan…

Senin, 18 Februari 2019 12:44

DPTb Bertambah 81 Orang

TANA TIDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Tidung menetapkan jumlah…

Rabu, 13 Februari 2019 13:45

Kelola Padi, Petani Masih Senang Cara Lama

TANA TIDUNG – Kebiasaan para petani menggarap lahannya dengan cara…

Senin, 11 Februari 2019 13:24

Siap-siap Pemadaman Bergilir Lagi

TANA TIDUNG – Lagi dan lagi. UPTD PLN Cabang Tideng…

Senin, 11 Februari 2019 13:23

Laris, Warga Berharap Ada Penambahan Bus

TANA TIDUNG – Akhir pekan, keberadaan bus Damri rute Desa…

Jumat, 08 Februari 2019 14:25

Pembangunan Masuk Tahap Land Clearing

TANA TIDUNG - Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) Bulungan 0903…

Jumat, 08 Februari 2019 14:20

415 Kotak Suara Dirakit KPU

TANA TIDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung…

Kamis, 07 Februari 2019 14:44

Bawaslu Minta Bukti Akurat

TANA TIDUNG – Beberapa partai politik (parpol) melaporkan kepada Bawaslu…

Kamis, 07 Februari 2019 14:42

APMS Jarang Beroperasi, Warga Beralih ke Dispenser BBM Eceran

TANA TIDUNG – Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) Aryan…

Kamis, 07 Februari 2019 14:41

Pembuatan Sertifikat Tanah Rp 250 Ribu

TANA TIDUNG – Pemerintah Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap mempermudah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*