MANAGED BY:
SABTU
20 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 28 Januari 2019 14:23
UMK Berjalan, Nihil Penangguhan
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, SEJAK ditetapkan, upah minimum kota (UMK) Tarakan sebesar Rp 3.462.192,97 dan telah disetujui oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie, telah diterapkan. Dari laporan terakhir tidak ada penangguhan dari perusahaan.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerperin) Tarakan Syamsuddin Ali mengatakan, UMK Tarakan telah ditetapkan dan diterapkan 1 Januari 2019 lalu. Meski telah hampir satu bulan berlalu sampai saat ini belum ada laporan terkait penangguhan UMK yang dilakukan perusahaan. "Sampai saat ini tidak ada satu pun perusahaan yang memberikan surat penngguhan. Jadi dari itu berarti sampai saat ini masih aman," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerperin) Tarakan Hanto Bismoko mengatakan, sampai saat ini juga masih aman. Tidak ada pekerja yangemberikan pelaporan atau komplain terkait penggajian.  "Belum ada yang melapor, jadi saat ini masih aman saja. Kalau ada yang merasa perusahaan tempat dia bekerja tidak membayar sesuai UMK dan merasa keberatan, silakan laporkan," ungkapnya.

Sebelumnya, pihaknya juga telah menyampaikan ke setiap perusahaan dengan mengedarkan SK dari Gubernur Kaltara dan nantinya jika merasa keberatan maka perusahaan bisa mengajukan ketidaksanggupannya. Tetapi sementara ini belum ada perusahaan yang menyerahkan penangguhan UMK. “Kami sudah sampaikan ke setiap perusahaan,” ujarnya.

Jika tidak sanggup atau ingin menempuh penangguhan, maka dilakukan sebulan setelah keputusan Gubernur terbit. “Kami di Tarakan akan terus mensosialisasikan, untuk pengawasan nanti dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara,” ujarnya.

Di 2018 lalu dari pantauan pihaknya, ada beberapa perusahaan yang belum menerapkan UMK terutama di sektor jasa dan perhotelan. Sedangkan perusahaan besar rata-rata telah menerapkannya. “Jika memang mereka bersepakat dan tidak ada masalah, bisa saja. Yang penting ada kelangsungan dari perusahaan. Tetapi jika keberatan, bisa melaporkan kepada kami,” jelasnya.

“Karena UMK itu wajib diterapkan sesuai dengan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tetapi jika sepakat  tidak jadi soal,” tuturnya. (*/naa/lim)

 


BACA JUGA

Sabtu, 20 April 2019 11:00

Memperingati Sekaligus Menaikkan Rasa Syukur

TARAKAN – Perayaan Jumat Agung dalam memperingati kematian Tuhan Yesus…

Sabtu, 20 April 2019 10:57

Rencana UNBK pada Tingkatan SD

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan, berencana menerapkan sistem Ujian…

Sabtu, 20 April 2019 10:35

Pergi Mandi, Dua HP Raib

TARAKAN – Kelalaian dari masyarakat akan menjadi kesempatan bagi pelaku…

Sabtu, 20 April 2019 10:33

Berharap Alokasi Anggaran Terealisasi

TARAKAN – Menikmati jalan mulus belum sepenuhnya dirasakan warga RT…

Sabtu, 20 April 2019 10:08

2020, Optimistis Layani e-ID

TARAKAN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, optimistis…

Sabtu, 20 April 2019 10:04

UNBK dan USBN Dilaksanakan Bersamaan

TARAKAN - Sebanyak 30 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan…

Sabtu, 20 April 2019 09:53

Warga Kerap Terganggu Aroma Sampah

TARAKAN - Keberadaan depo sampah yang terletak di area strategis…

Kamis, 18 April 2019 09:49

Di Kaltara, Jokowi-Amin Unggul 20-an Persen

Hasil sejumlah quick count nasional mengunggulkan pasangan calon presiden dan…

Kamis, 18 April 2019 09:47

Ratusan Surat Suara Tertukar

TERTUKARNYA ratusan surat suara terjadi di beberapa tempat pemungutan suara…

Kamis, 18 April 2019 09:46

Idolakan Joko Widodo, Ada yang Prediksi Prabowo Menang

Antusias embah-embah di panti jompo, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*