MANAGED BY:
MINGGU
16 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 28 Januari 2019 14:23
UMK Berjalan, Nihil Penangguhan
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, SEJAK ditetapkan, upah minimum kota (UMK) Tarakan sebesar Rp 3.462.192,97 dan telah disetujui oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie, telah diterapkan. Dari laporan terakhir tidak ada penangguhan dari perusahaan.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerperin) Tarakan Syamsuddin Ali mengatakan, UMK Tarakan telah ditetapkan dan diterapkan 1 Januari 2019 lalu. Meski telah hampir satu bulan berlalu sampai saat ini belum ada laporan terkait penangguhan UMK yang dilakukan perusahaan. "Sampai saat ini tidak ada satu pun perusahaan yang memberikan surat penngguhan. Jadi dari itu berarti sampai saat ini masih aman," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerperin) Tarakan Hanto Bismoko mengatakan, sampai saat ini juga masih aman. Tidak ada pekerja yangemberikan pelaporan atau komplain terkait penggajian.  "Belum ada yang melapor, jadi saat ini masih aman saja. Kalau ada yang merasa perusahaan tempat dia bekerja tidak membayar sesuai UMK dan merasa keberatan, silakan laporkan," ungkapnya.

Sebelumnya, pihaknya juga telah menyampaikan ke setiap perusahaan dengan mengedarkan SK dari Gubernur Kaltara dan nantinya jika merasa keberatan maka perusahaan bisa mengajukan ketidaksanggupannya. Tetapi sementara ini belum ada perusahaan yang menyerahkan penangguhan UMK. “Kami sudah sampaikan ke setiap perusahaan,” ujarnya.

Jika tidak sanggup atau ingin menempuh penangguhan, maka dilakukan sebulan setelah keputusan Gubernur terbit. “Kami di Tarakan akan terus mensosialisasikan, untuk pengawasan nanti dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara,” ujarnya.

Di 2018 lalu dari pantauan pihaknya, ada beberapa perusahaan yang belum menerapkan UMK terutama di sektor jasa dan perhotelan. Sedangkan perusahaan besar rata-rata telah menerapkannya. “Jika memang mereka bersepakat dan tidak ada masalah, bisa saja. Yang penting ada kelangsungan dari perusahaan. Tetapi jika keberatan, bisa melaporkan kepada kami,” jelasnya.

“Karena UMK itu wajib diterapkan sesuai dengan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tetapi jika sepakat  tidak jadi soal,” tuturnya. (*/naa/lim)

 


BACA JUGA

Sabtu, 15 Juni 2019 10:55

Melihat Kreativitas Warga Binaan Lapas Kelas II-A Tarakan (Bagian-3)

Memanfaatkan waktu luang, puluhan tas hasil rajutan warga binaan perempuan…

Sabtu, 15 Juni 2019 10:50

Dari Diskusi PMI di Tengah Hoaks Kesehatan

Takut gemuk karena donor darah adalah hoaks. Pasalnya, akan ada…

Sabtu, 15 Juni 2019 10:32

Pengawas Pertandingan dari IMI Pusat

TARAKAN - Kejuaraan Kapolres Bhayangkara Open grasstrack yang digelar di…

Sabtu, 15 Juni 2019 10:27

DLH Berharap Peran RT dan Lurah

TARAKAN - Usai perayaan Idulfitri aktivitas pembuangan sampah nampaknya semakin…

Sabtu, 15 Juni 2019 10:24

PLIISS BAH..!! Masyarakat Butuh Penerangan Jalan

TARAKAN - Tidak adanya fasilitas penerangan jalan yang berada di…

Sabtu, 15 Juni 2019 10:20

Kesadaran Bayar Pajak Sudah Tinggi

TARAKAN - Setelah adanya cuti bersama hari raya Idulfitri pada…

Jumat, 14 Juni 2019 14:34

Ramadan, Produksi Sampah Warga Tarakan Rerata Lebih 123 Ton Sehari

TARAKAN – Peningkatan volume sampah terjadi sebesar 10 hingga 15…

Jumat, 14 Juni 2019 14:33

Bangun Perusahaan dengan Semangat Kebersamaan

TARAKAN – Dalam rangka menjalin silaturahmi antarkaryawan, Radar Tarakan Group…

Jumat, 14 Juni 2019 14:31

Bangun Kanreg, BKN Pilih Tarakan

TARAKAN - Pada Kamis (13/6) pagi sekira pukul 10.30 WITA…

Jumat, 14 Juni 2019 11:16

Sidang PHPU, TNI Polri Siaga

TARAKAN - Sidang penetapan hasil pemilihan umum (PHPU) akan berlangsung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*