MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 21 Januari 2019 14:06
Terkendala Usia, Dokter Spesialis Kurang

WKSD Membantu Pemerataan SDM ke Wilayah 3T

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN –  Dikabulkannya gugatan terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) oleh Mahkamah Agung (MA), dinilai Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltara sangat berdampak pada pemerataan kebutuhan dokter spesialis di tiap daerah termasuk Kaltara. Padahal, selama ini kebutuhan untuk daerah terluar dan terpencil, sangat banyak khususnya dokter spesialis.

Hal tersebut juga dialami, salah seorang warga RT 01, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Tengah, Nurlaila (38) yang mengalami kanker payudara menerangkan dalam waktu dekat ini harus menjalani operasi ke Makassar karena terbatasnya dokter spesialis di Kota Tarakan.

Ia menerangkan, sebenarnya ia tidak masalah dengan kondisi tersebut, namun menurutnya seharusnya rumah sakit dengan tipe B memiliki sumber daya yang lebih lengkap.

"Sebenarnya tidak masalah ya. Kalau kalau menurut saya pribadi seharusnya rumah sakit standar nasional semestinya memiliki sumber daya manusia yang lengkap karena rumah sakit di sini kan menjadi rujukan utama dari rumah sakit di Kaltara," tuturnya.

Meski demikian, Nurlaila mengaku pelayanan RSUD Tarakan sudah cukup baik. Hal tersebut dikarenakan menurutnya, pihak rumah sakit cukup ramah dalam memberikan pelayanan dan pengarahan. "Kalau pelayanan cukup baik lah. Cuma ini dokternya saja yang kurang lengkap," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltara dr. Franky Sientoro mengatakan, turut menyayangkan atas dikabulkannya gugatan tersebut. Padahal program WKDS sangat membantu daerah-daerah di Indonesia yang kekurangan dokter spesialis.

“Tentunya dapat mempengaruhi pemerataan dokter di daerah, di mana tiap daerah pasti akan kekurangan dokter spesialis, tertuma di daerah yang masuk kategori 3T (terdepan, terluar, tertinggal,” tuturnya, Minggu (20/1).

Dirinya mengganggap sejauh ini, program WKDS sangat membantu daerah-daerah yang masih berkembang, termasuk Kaltara, yang merupakan provinsi termuda di Indonesia. “Kita sempat mendapatkan 4 dokter dari program WKDS,  3 di RSUD Tarakan dan 1 dokter lainnya di RSAL,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, dokter yang mengikuti program WKDS, diwajibkan mengabdi bekerja selama 1 tahun di lokasi penempatan yang ditugaskan langsung dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), setelah 1 tahun, dokter tersebut tidak ada kewajiban lagi di rumah sakit tersebut.

“Saat ini WKDS harus 1 tahun, kalau dulu WKDS bisa sampai 3 tahun, saat ini setahu saya di RSUD Tarakan sudah tidak ada dokter dari WKDS, karena dianggap dokter spesialis yang ada saat ini sudah cukup,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Franky juga menanggapi dikabulkannya gugatan terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang WKDS oleh MA, secara pribadi dirinya, masih mempertanyakan dasar rekan sejawatnya  yang mengajukan gugatan tersebut.

“Bila menganggap WKDS melanggar HAM, saya rasa itu tidak benar. Karena menurut pendapat pribadi saya, seseorang yang sudah memilih profesi dokter  dituntut untuk mengabdi, sebagian besar waktunya hanya diberikan untuk pasien, memang itu sudah risikonya dari awal,” bebernya.

Selain itu, seorang dokter juga harus siap ditempatkan di mana saja dan siap mengabdi untuk memberikan kesembuhan kepada pasien. “Itu sudah menjadi risiko profesi dokter, bila memilih profesi ini, kita ditutut mengabdi dan memberikan pelayanan yang ikhlas untuk kesembuhan pasien,” pungkasnya.

Program wajib kerja yang diperuntukkan kepada dokter spesialis untuk dapat mengabdi di berbagai daerah terpencil di Indonesia diakui sangat baik untuk pemerataan dokter spesialis di daerah terpencil Indonesia.

Seperti yang diceritakan salah seorang dokter spesialis asal Jakarta yang ditugaskan untuk mengabdi selama satu tahun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, dr. Nadia Qoriah Firdausy, M.Sc, Sp.A. saat setelah menjalani pendidikan sebagai dokter umum selama lima tahun.

Nadia harus menempuh kembali pendidikan sebagai dokter spesialis selama empat tahun. Tentunya untuk menjadi seorang dokter spesialis banyak suka dan dukanya yang dihadapinya, namun hal itu menjadi bagian dari pekerjaan yang pastinya dilalui semua orang.

“Saya menjalani pendidikan untuk menjadi dokter spesialis secara normal, dan menjalani program WKDS karena diwajibkan,” katanya.

Lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta ini, mengikuti program WKDS yang diwajibkan untuk seluruh lulusan spesialis, khususnya 4 besar yaitu spesialis anak, obgyn, bedah dan penyakit dalam.

“Program ini dijalankan selama 1 tahun di tempat-tempat yang ditentukan oleh Kemenkes. Tujuannya adalah, untuk pemerataaan tenaga spesialis di daerah-daerah terpencil di Indonesia,” ujarnya.

Awalnya kata Nadia, dirinya merasa terbebani, tetapi ternyata setelah menjalaninya dan mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan. Dia dapat memperoleh pengalaman klinis baru, teman baru dan tentunya pengalaman hidup serta suasana baru yang mungkin belum tentu di dapatkan di kota besar.

Alhamdulillah saya ditempatkan di Kota Tarakan yang sangat nyaman untuk ditinggali. Dan RSUD Tarakan sebagai pusat rujukan Kalimantan Utara sehingga kasus-kasus  khususnya bagian anak cukup beragam jadi memberikan pengalaman untuk saya,” jelasnya.

Bahkan Nadia, harus menjalani kewajibannya di saat hamil dan melahirkan di RSUD Tarakan. Dia bersyukur, karena rekan-rekan di RSUD Tarakan juga sangat membantu.

Diakui Nadia, saat awal ditugaskan memang merasa khawatir dan berat karena harus berpisah dari suami dan juga keluarga. Apalagi tidak ada sanak keluarga di tempat penempatannya. Tetapi, selama menjalaninya merasa senang karena mendapatkan teman-teman baru dan pengalaman yang luar biasa.

Biasanya paling banyak dikhawatirkan dokter spesialis saat akan ditugaskan, disebabkan karena harus jauh dari keluarga. Dan juga kemungkinan karena fasilitas di daerah yang dikhawatirkan kurang mendukung. Baik dari fasilitas untuk hidup, tempat tinggal, intensif, gaji, dan lain-lainnya, bahkan juga fasilitas pendukung dari pekerjaan.

Tetapi pada dasarnya kata Nadia, dia senang telah menjalani  program WKDS di RSUD Tarakan, dengan pengalaman berharga yang di dapatkan selama 1 tahun di Tarakan.

Namun untuk ke depannya, sebagai masukan, Nadia berharap sebaiknya program ini bersifat sukarela saja dan peserta WKDS, diperbolehkan untuk memilih tempat tujuan, karena mmpertimbangkan beberapa kendala yang ada.

Sama halnya dengan dr. Ganesha Pratama Biyang, Sp.OG, M.Kes yang juga menjalani kewajibannya, dalam mengikuti program WKDS ini dan ditempatkan di RSUD Tarakan.

Ganesha juga awalnya merasa khawatir dengan penempatan yang diberikan, tetapi ternyata selama satu tahun mengikuti program WKDS ini pengalaman yang didapatkannya sangat menyenangkan.

“Siapa sih tidak khawatir dan mikir kalau dikirim ke tempat yang kita belum pernah ke sana. Tidak punya kenalan juga, dan setahun pula. Tapi puji Tuhan, semuanya pengalaman yang saya rasakan sangat menyenangkan,” tuturnya.

Diakuinya juga, saat menjadi dokter umum sudah pernah menjadi pegawai tidak tetap (PTT) di tempat yang sangat terpencil, lebih jauh dan sepi dibandingkan Tarakan. Karena kebetulan dia, memiliki hobi jalan-jalan dan mengeksplore tempat baru, sehingga tugas sebagai dokter yang dikirim ke tempat baru, bukan menjadi masalah baginya.

“Paling awalnya itu bertanya sendiri, di tempat tugas nanti apa orang Tarakan bisa terima saya. Tapi ya, puji Tuhan pihak management RSUD, senior, rekan bidan, dan masyarakat Tarakan bisa menerima saya dengan baik. Jadi saya bekerja jadi lebih menyenangkan,” jelasnya.

Pria yang setelah menjalani sekolah kedokteran dan langsung mengambil spesialis dokter selama 4 tahun ini, memang merasakan kekhawatiran saat akan pergi ke penempatan. Tetapi karena kewajiban, tentu harus dijalankan.

“Kalau ikhlas dan niat membantu orang, apapun pekerjaannya pasti jadi menyenangkan dan tidak berat meskipun ada suka dan dukanya,” jelasnya.

SYARAT USIA CPNS DOKTER SPESIALIS HARUS DIRUBAH

Direktur RSUD Tarakan, Hasbi Hasyim mengatakan pihaknya menginginkan agar pemerintah mengubah aturan usia bagi dokter spesialis untuk bisa mengikuti CPNS. Karena sesuai aturan CPNS,   maksimal berumur 35 tahun, padahal tentunya untuk menjadi dokter spesialis membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berjuang.

Karena sebelum menjadi dokter spesialis, tentunya harus menjadi menempuh  pendidikan menjadi dokter umum terlebih dahulu selama 5 tahun. Setelah itu kembali menempuh pendidikan spesialis selama empat tahun.

“Usia maksimal 35 tahun itu sangat jarang ditemukan dokter spesialis, kecuali orang tuanya kaya raya baru bisa mencapai usia itu bisa menjadi spesialis,” ungkapnya.

Diakuinya, ini memang menjadi kebijakan pusat, dan cukup sulit untuk diterima oleh setiap dokter. Karena seharusnya maksimal untuk dokter spesialis untuk bisa menjadi CPNS usianya 40 tahun ke atas. Karena diakuinya, batasan usia jadi penyebab dokter spesialis tidak bisa mendaftar CPNS.

Padahal, minat dari dokter spesialis untuk ke daerah saat ini juga sudah semakin baik, dan ketertarikan dokter spesialis sudah mulai berkembang. Hanya saja karena, batas usia itu yang menjadi penghalang membuat perlu untuk perubahan ke depannya.

“Pada dasarnya minat mereka sudah lumayan besar, karena mereka juga ingin mengabdi di berbagai daerah di Indonesia. Tidak seperti dahulu, managemennya yang tidak kondusif. Kalau saat ini sudah berusaha untuk di fasilitasi” tuturnya.

“DI RSUD Tarakan juga sudah hampir semua dokter spesialis sudah hampir tercukupi,” pungkasnya. (jnr/*/naa/nri)

 


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 14:53

Pikirkan Tujuan Hidup Lebih Dulu

Setiap anak muda dipastikan memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil.…

Senin, 18 Februari 2019 13:25

UMKM Jualan ‘Dalam Kandang’

Kenaikan harga kargo yang mencapai 50-70 persen, berimbas pada masyarakat…

Senin, 18 Februari 2019 13:22

Kapolres: Pengetap Nekat Akan Ditindak Tegas

TARAKAN- Belakangan ini antrean cukup panjang di pengisian bahan bakar…

Senin, 18 Februari 2019 13:21

Kumpul Terus Voucer, Rebut Hadiahnya!

MINGGU ini, surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan kembali membagikan…

Senin, 18 Februari 2019 13:20

Habis Terbakar, Meniti Usaha dari Nol Lagi

Bertahun-tahun membangun usaha, warung makan milik Rahima habis dalam hitungan…

Senin, 18 Februari 2019 13:02

Satgas Bansos Target Penyaluran Beras Bulog

USAI dibentuk di tingkat Polres, Satuan Petugas (Satgas) Bantuan Sosial…

Senin, 18 Februari 2019 12:59

Retribusi Baliho Berharap dari Pihak Ketiga

TARAKAN– Di musim kampanye Pemilu 2019 ini, ternyata tak memberi…

Senin, 18 Februari 2019 12:57

Ajukan Anggaran Rp 10 M ke Provinsi

TARAKAN - Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang…

Senin, 18 Februari 2019 12:56

Hanya Dimanfaatkan Politikus

TARAKAN - Buruknya kondisi jalan sudah dirasakan warga RT 15…

Senin, 18 Februari 2019 09:19

Pungli PTSL, DPR RI Sebut Ketua RT

TARAKAN – Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*