MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 15 Januari 2019 13:37
Harga Subsidi Sulit Didapatkan Warga Miskin
TAK LAGI SESUAI HET: Penjualan LPG 3 kg banyak dimanfaatkan warga mampu di Nunukan. Harganya pun tidak lagi sesuai HET. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Barang subsidi untuk masyarakat miskin di wilayah perbatasan tampaknya tak berlaku 100 persen. Upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan berupa subsidi kepada warganya yang miskin justru belum mampu tercapai. Salah satunya, Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg).

Hingga saat ini, warga miskin harus bersaing dengan warga mampu untuk mendapatkan gas melon, sebutan lain LPG 3 kg tersebut. Bahkan, secara terang-terangan berlomba-lomba mendapatkannya di setiap sub agen atau pangkalan resmi dengan para pengecer yang notabenenya sebagai pedagang LPG subsidi ilegal.

Parahnya lagi, beberapa pangkalan resmi justru berani menjual gas melon tersebut di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp 16.500 per tabung menjadi Rp 20 ribu per tabung. Warga miskin juga harus bersaing mendapatkan dengan para pengecer ilegal, dengan terpaksa membeli dengan pengecer ilegal ini seharga Rp 25 hingg 30 ribu per tabung.

Tak ayal, harga yang berselewaran di pengecer akhirnya dimanfaatkan pula bagi sejumlah warga mampu. Bahkan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri. Baik ASN daerah maupun ASN instansi vertikal. Sebab, harganya sudah melebihi dari harga subdisi. “Saya memang pakai gas melon. Tapi, harganya bukan harga subsidi. Jadi, saya rasa itu sudah kebutuhan bersama. Kecuali saya beli sesuai HET di pangkalan resmi, jadi itu yang tidak boleh,” ungkap salah seorang ASN daerah yang bertugas di kantor sekretariat Kabupaten Nunukan saat dikonfirmasi alasannya menggunakan gas melon belum lama ini.

Ia mengaku, menggunakan gas melon di kalangan ASN itu bukan hal yang baru. Sebab, hampir semua ASN  sudah menggunakan gas melon. Bahkan, tak hanya dua buah tabung saja, ada yang memiliki empat tabung 3 kg. Meskipun hanya sebagai pelengkap dikala LPG 14 kg milik Malaysia sedang kosong. “Selain ringan, gas melon ini juga banyak dijual,” akunya.

Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) Nunukan Hasan Basri Mursali tak menampik informasi yang disampaikan tersebut. Ia mengatakan, gas melon yang sebenarnya menjadi hak warga miskin kini sudah hilang. Sebab, barang subdisi pemerintah yang tujuannya untuk membantu warga miskin justru lebih banyak dinikmati warga mampu. Termasuk usaha kuliner yang bukan termasuk usaha mikro kecil menengah. Seperti restoran dan rumah makan. “Memang saat masih kecil usahanya masih dimaklumi menggunakan LPG 3 kg tiga tabung. Tapi, sayangnya setelah usahanya meningkat dan semakin besar jumlah pelanggannya, masih betah pakai barang subsidi. Seharunyakan tahu diri,” ungkapnya saat dikonfirmasi persoalan LPG 3 kg yang saat ini belum mendapatkan solusi mengenai penyalurannya.

Hasan mengungkapkan, minimnya pengawasan yang dilakukan selama ini akibatnya kurangnya personel di pihaknya. Sehingga, sangat dibutuhkan satuan tugas (satgas) pengawasan. Selain itu, belum adanya unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)  Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Kabupaten Nunukan menambahkan lemahnya pengawasan LPG subdiri tersebut. “Pemilik pangkalan juga banyak yang bandel. Meskipun telah ditegur, mereka tetap nekad melakukan pelanggaran. Utamanya soal HET itu. Kalau ada petugas, sesuai aturan. Tapi, kalau tidak ada, semaunya mereka. Bahkan, ada yang sampai sengaja kerja sama dengan pengecer ilegal karena harganya mahal,” bebernya.

Untuk itu, lanjutnya, salah satu upaya yang ingin dilakukan ini meminta ketegasan agen untuk mengawal dan mengawasi ketat para pangkalan nakal. Sehingga, penyalurannya benar-benar sesuai dan harganya juga sesuai HET. “Kami akan koordinasi dengan pihak Pertamina tentang ususlan HET itu dinaikkan menjadi Rp 20 ribu per tabung. Karena di Kaltara itu, Nunukan paling murah HET-nya,” jelasnya. (oya/ash)    

 

 

 

 


BACA JUGA

Senin, 18 Februari 2019 13:06

Kapal Pelni Tidak Masuk Lagi

KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang, untuk sementara tidak berlayar…

Senin, 18 Februari 2019 09:10

Dililit Utang, Janjikan Tak PHK Karyawan

NUNUKAN – PT Sempurna yang kini berhenti melakukan pengelolaan crude…

Senin, 18 Februari 2019 09:10

Pelabuhan Minim Pengangkut Komoditas

NUNUKAN – Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sedang kekurangan kapal pengangkut…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:09

Anggota PPK Terancam Disanksi

NUNUKAN – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas di Kecamatan…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:06

Apa Kabar Pengerjaan Terminal Baru Pelabuhan Tunon Taka..??

NUNUKAN – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Nunukan menargetkan pengerjaan…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:03

Lahan Tidur Disulap Kebun Jagung

NUNUKAN – Untuk membantu menambah penghasilan para petani, perlu ada…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:02

Waspada! Penipu Online Catut Foto ASN

NUNUKAN – Belum lama ini, beredar foto dari salah seorang…

Jumat, 15 Februari 2019 15:14

BPK Beraksi, Bupati Akui Gelisah

NUNUKAN – Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Republi Indonesia (RI) Provinsi…

Jumat, 15 Februari 2019 15:12

Pemerintah Malaysia Kembali Deportasi 153 WNI

NUNUKAN – Sebanyak 153 warga negara Indonesia (WNI), terpaksa dipulangkan…

Jumat, 15 Februari 2019 14:57

Dewan Pusat Malaysia Pantau Sektor Perikanan di Sebatik

NUNUKAN – Dewan Pusat Malaysia berkunjung ke Pulau Sebatik, melihat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*