MANAGED BY:
KAMIS
27 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 10 Januari 2019 15:14
INGAT..!! Kalau Cuma Bermesin Satu, Izin Trayek Tak Diberikan

Dishub Berpedoman Aturan, Berlaku Pada Speedboat Non Reguler

WAJIB DUA: Speedboat bermesin satu tidak laik menyeberangi antar kabupaten kota. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Hingga saat ini speedboat non reguler yang beroperasi di perairan Kalimantan Utara (Kaltara), belum juga mendapatkan izin trayek dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara.

Izin itu tidak diberikan lantaran speedboat masih bermesin satu. Izin akan diberikan apabila speedboat sudah bermesin dua. “Kami tidak berani memberikan izin trayek kalau speedboat itu masih bermesin satu, karena sesuai aturan yang ada speedboat harus bermesin dua,” ungkap Taupan Majid, Kepala Dishub Kaltara kepada Radar Kaltara.

Sebenarnya yang dikhawatirkan untuk speedboat bermesin satu ketika terjadi kerusakan mesin. Sehingga tak ada cadangan mesin yang bisa digunakan. “Kalau mesinnya dua kan ada satu mesin yang digunakan,” ujarnya.

Sesuai peruntukannya, speedboat non reguler bermesin satu ini hanya untuk transportasi antar kecamatan saja, bukan transportasi antar kabupaten/kota. “Kalau menyeberangi sungai, laut atau antara kabupaten kota wajib bermesin dua,” jelasnya.

Yang lebih fatal, speedboat bermesin satu ini kerap digunakan hingga ke Derawan. Artinya, sudah berbeda provinsi. Tentunya hal itu sangat fatal sekali. Tidak hanya itu, ada juga motoris yang nekat membawa penumpang saat malam hari dan tidak menggunakan penerangan. Apalagi ketika tiket speedboat reguler di Pelabuhan Kayan II habis. Kondisi tersebut banyak dimanfaatkan motoris speedboat bermesin satu.

“Tapi sekarang ini kami (Dishub) hanya bisa mengimbau saja, karena kami juga tahu untuk mengubah itu tidak semudah yang dibayangkan, kami juga terus melakukan pendekatan kepada pemilik speedboat untuk segera mengubah speedboat menjadi bermesin dua,” ujarnya.

Meski begitu, Taupan mengatakan, dirinya tetap berpegang teguh pada aturan yang ada. Tidak akan menerbitkan izin trayek speedboat bermesin satu untuk berlayar menuju Tarakan dan kabupaten lainnya, selama belum ada penambahan mesin.

Apalagi jika mengacu pada peraturan Kementerian Perhubungan, standar speedboat bodinya harus terbuat dari besi, sedangkan yang ada saat ini hanya dari fiber. “Tapi kalau untuk mengubah semua itu susah,” jelasnya. Jadi dapat dikatakan, speedboat bermesin satu belum layak digunakan untuk menyeberang antar kabupaten/kota.

Untuk pengawasan, sambung Taupan, bukan kewenangan Dishub Kaltara. Melainkan pengawasan ada di Dishub masing-masing kabupaten/kota. "Jadi untuk pengawasan sepenuhnya menjadi kewenangan Dishub di kabupaten kota,” bebernya.

Diakui lagi, pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan personel yang dimiliki. Sehingga aktivitas di luar aturan tidak dapat terpantau secara langsung. "Kalau Dishub Kaltara hanya mengeluarkan izin trayek saja,” jelasnya.

Taupan menambahkan, sebenarnya keberadan speedboat non reguler ini cukup membantu masyarakat. Utamanya ketika tiket speedboat reguler habis. "Secara tidak langsung keberdaan speedboat non reguler ini juga sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Namun, masyarakat juga harus bisa memilih mana transportasi yang laik dan tidak laik, jangan sampai menggunakan jasa transportasi yang tidak laik, tentu itu akan sangat membahayakan.

Sebelumnya, Kepala Kepala Pos Pelabuhan Kayan II Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Tanjung Selor Mulyono mengatakan, selama ini speedboat dengan mesin tunggal 200 paar de kraff (PK) tak ada pengawasan dari petugas. “Siapa nanti yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan laut,” kata Mulyono

Lanjut dikatakan, speedboat reguler di Dermaga Kayan II Tanjung Selor yang dalam pengawasan petugas saja masih bisa mengalami kecelakaan, apalagi yang tidak diawasi. “Siapa yang akan bertanggung jawab? Pasti tidak akan ada yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Bahkan, menurutnya, dari 20 unit speedboat tersebut tak ada yang laik berlayar untuk rute Tanjung Selor-Tarakan, sebab hanya memiliki mesin tunggal. “Kalau digunakan bolak balik itu akan membuat mesin panas,” ungkapnya.

Harusnya, speedboat kecil hanya dikhususkan untuk transportasi sungai bukan di laut. Apalagi belum memiliki izin dan surat-surat laik jalan. “Untuk izin menyeberangi lautan saja belum ada,” sebutnya.

Tidak hanya itu, akibat tidak ada pengawasan banyak dimanfaatkan oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan besar tanpa memikirkan keselamatan penumpang. “Kapasitas hanya 18 penumpang, yang dibawa lebih dari kapasitas,” jelasnya, seraya mengatakan, life jacket juga tidak dimiliki semua speedboat. Hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk lebih mengawasi.

“Kita harus sama-sama belajar dari kejadian yang sebelumnya,” jelasnya.

Terpisah, Acong (45) salah seorang motoris speedboat membantah apabila speedboat di pelabuhan kulteka tidak ada yang laik. Dengan tegas dikatakannya, meski tak ada pengawasan, tidak pernah terjadi kecelakaan di laut, justru yang dalam pengawasan kerap mengalami kecelakaan. “Jadi petugasnya ke mana, bahkan kerap ada penumpang yang

tidak terdaftar di manifest, itukah yang dilakukan pengawasan,” tukasnya.

Menurutnya, speedboat terbuka jauh lebih aman dari speedboat tertutup, sebab bila terjadi sesuatu penumpang bisa lebih mudah menyelamatkan diri. Berbeda dengan speedboat tertutup, penumpang pasti sulit keluar dari dalam speedboat karena saling berebutan untuk menyelamatkan diri masing masing.

“Kalau speedboat yang terbuka asalkan tetap menggunakan life jacket atau jaket pelampung pasti aman,” katanya.

Dia juga memastikan, selama ini selalu mengingatkan penumpang agar menggunakan life jacket. “Tidak ada penumpang yang tidak mengunakan life jacket,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bulungan Hasan Pema mengatakan, selama ini Dishub selalu melakukan pengawasan, dan selalu mengingatkan kepada setiap penumpang agar menggunakan life jacket.

“Jadi tidak ada yang tidak diawasi, kita selalu awasi hanya saja untuk perizinan yang tidak lengkap itu kewenangan Dishub Provinsi,” singkatnya. (*/jai/fly)


BACA JUGA

Rabu, 26 Juni 2019 10:16

Kaltara Terus Digempur Narkotika

TANJUNG SELOR – Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) setiap tahunnya…

Rabu, 26 Juni 2019 10:13

Gubernur: SPCP IPDN Akuntabel dan Kompetitif

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H. Irianto Lambrie…

Rabu, 26 Juni 2019 10:11

Gubernur Kaltara Ajak Gubernur Kaltim Berjuang

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie merespons…

Rabu, 26 Juni 2019 10:08

Tak Semua Perusahaan Masuk Proper

TANJUNG SELOR - Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup…

Rabu, 26 Juni 2019 10:06

Lebih Dekat Bersama Benny Sudarsono Pj PN Tanjung Selor

Benny Sudarsono merupakan pria kelahiran Jakarta, 14 Desember 1978. Dan…

Selasa, 25 Juni 2019 09:48

Disdukcapil ‘Diserbu’ Orang Tua dan Peserta Didik Baru

TANJUNG SELOR – Berbagai persyaratan ditetapkan pada penerimaan peserta didik…

Selasa, 25 Juni 2019 09:43

LP2B dan Resapan Air Harus Tetap Terlindungi

TANJUNG SELOR - Pemerintah harus tetap berkomitmen untuk melindungi dan…

Selasa, 25 Juni 2019 09:42

Keterbatasan Fisik Jadi Motivasi Pelajar SLB

Kreativitas pelajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Tanjung Selor ibarat…

Senin, 24 Juni 2019 12:06

Masalah Lingkungan di Ibu Kota Serius

TANJUNG SELOR – Acap kali terjadi musibah banjir sejak beberapa…

Senin, 24 Juni 2019 12:05

Tegaskan Dana Iuran Digunakan Semestinya

TANJUNG SELOR - Hasil penarikan dana iuran yang diperoleh dari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*