MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 09 Januari 2019 14:13
“174 KL Bisa Dipakai Mandi-Mandi”

Nelayan Justru Antre Panjang di APMS

WAJIB REKOMENDASI: Jejeran jeriken di APMS Dahlia Jakaria, Lingkas Ujung menunggu diisi petugas, kemarin (8/1). JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Untuk kesekian kalinya, sejumlah instansi teknis duduk bersama menyikapi keluhan bahan bakar minyak (BBM) nelayan. Kali ini, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan.

Produktivitas para nelayan menjadi berkurang karena harus antre berjam-jam hingga berhari-hari di agen penyalur minyak dan solar (APMS) sebelum melaut.

Sahude HM, wakil ketua Perhimpunan Nelayan Kecil (PNK) Tarakan mengaku sudah menjadi pemandangan biasa setiap harinya, nelayan yang harusnya melaut, justru masih mengantre BBM. “Nelayan itu berbagai macam dilakukannya jika naik ke darat, artinya kalau sudah tidak melaut. Memperbaiki armada, kapal, alat tangkap dan lainnya. Sementara ketika kami harus mengantre, maka pekerjaan seperti ini terabaikan. Kalau BBM aman, hati kami lega. Ini mau beli BBM saja susah,” ungkapnya kepada Radar Tarakan, Selasa (8/1).

Bahar, sekretaris PNK hanya bisa melaut dua kali dalam sebulan. Untuk 600 liter BBM jenis solar, harus menunggu hingga sepekan. Antre setiap hari. “Kapalnya memang butuh sebanyak itu kalau sekali melaut. Antre enam hari, di laut selama seminggu. Jadi sebulan cuma bisa dua kali. Kalau BBM lancar, bisa 3-4 kali melaut dalam sebulan,” terang warga RT 27, Selumit Pantai, Tarakan Barat ini.

Jumlah nelayan yang terdata di PNK sekira 5.600-an. Dengan berbagai klasifikasi armada dan alat tangkap.

Klasifikasi itu juga menentukan kapan mereka harus melaut, mengikuti pasang surutnya air laut. “Orang namakan guris. Ada yang turun pas guris satu, guris dua dan lain-lain. Semuanya enggak bersamaan melaut,” kata Ketua PNK Tarakan Zainuddin menimpali.

Segala bentuk persyaratan seperti yang diinginkan pemerintah telah dipenuhi. Rekomendasi yang dipegang harus diperbaharui setiap tiga bulan. Memulai dari awal, menyiapkan berbagai dokumen hingga verifikasi armada. “Melihat masyarakat nelayan, kelihatannya bertabrakan di lapangan, jenis premium dan solar. Sekarang menumpuk di APMS Persemaian. Maunya sosialisasi dulu, sebelum ada kebijakan pengalihan distribusi. Jangan begitu,” jelas Zainuddin.

 

 

 

Muddain, wakil ketua DPRD Tarakan mengungkap jika nelayan Tarakan Tengah dan Timur diminta ke Persemaian mengantre BBM. Berkenaan dengan pengalihan lokasi distribusi. Di antara APMS, ada yang melebihi kuota penyalurannya, ada pula yang belum memenuhi kuota hingga akhir bulan. Seperti diungkap Pemkot, kata dia, kuota 600 KL, namun yang diserap berdasar rekomendasi hanya 426 KL setiap bulannya. Masih tersisa 174 KL.

“Istilahnya enggak ada kekuranga, malah lebih. Ada 170-an KL yang bisa kita pakai mandi-mandi,” Muddain berkelakar mengenai persoalan BBM yang tak kunjung usai.

Dampak dari antrean panjang itu juga dialami pembudidaya rumput laut. Dahlan, salah satu koordinator nelayan di Juata Laut mengungkap seringkali nelayan kekurangan BBM. Ia mempertanyakan kendaraan yang membeli tanpa rekomendasi, justru nelayan diwajibkan rekomendasi.

“Itu enak masuk saja, ambil BBM,” tanyanya.

ADM Sales Executive Retail III Pertamina Kaltara-Berau Wawan menuturkan bahwa pihaknya telah mengatakan tak ada kendala distribusi ke dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). SPBU Kusuma Bangsa dijatah 220 KL setiap bulan, sedang SPBU Mulawarman sebanyak 190 KL setiap bulannya. Kuota ini tidak termasuk 600 KL yang disalurkan ke seluruh APMS dan SPBB. “Ke depannya akan kami bicarakan bersama pusat, kalau bisa nanti APMS itu ditugaskan untuk nelayan saja, SPBU ini 410 KL suda cukup memenuhi kuota kendaraan yang ada,” ujarnya.

Tinjauan lapangan menyebutkan rerata satu truk hanya menghabiskan 40 liter BBM jenis solar untuk 2-3 hari pemakaian. “Ada juga saya perhatikan beberapa mobil yang 2 sampai 3 kali melakukan pengisian dan itu enggak satu SPBU saja. Kalau solar itu dari pusat sudah dialokasikan, ke depannya enggak akan bisa ditambah kalau solar, malah berkurang,” jelasnya.

“Kalau bisa ada aturan khusus BBM, jadi tidak hanya seminggu atau dua minggu sanksinya,” harapnya.

 

TOLAK REKOMENDASI ABAL-ABAL

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Tarakan Ersant Dirgantara mengatakan bahwa dirinya tak dapat berbicara mengenai dugaan adanya rekomendasi lain di luar yang diterbitkan pihaknya. “Tapi, sudah ada ditegaskan oleh kepala Disdagkop-UKM bahwa mereka tidak mengeluarkan surat rekomendasi. Kalau kami memang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk nelayan, kalau UMKM itu memang ranah Disdagkop,” tegasnya.

Nelayan terbagi menjadi beberapa kriteria, yakni nelayan yang menggunakan ketinting, mesin tempel, dan diesel. Berdasarkan data yang dimiliki DPPP, jumlah nelayan mencapai seribu orang, hanya untuk mendapatkan rekomendasi, setiap nelayan harus menyertakan persyaratan, salah satunya adalah pas kecil. “Surat rekomendasi itu berlaku per tiga bulan, setelah itu tidak berlaku lagi dan harus diperbaharui, jadi harus membawa rekomendasi yang lama,” katanya.

Nah, di tahun ini pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Sebab pihaknya telah menemukan beberapa nelayan yang sudah tidak lagi memiliki kapal tetapi masih mengantongi rekomendasi.

“Per 2 Januari 2019 yang kami terbitkan, itu semua hasil verifikasi di lapangan. Jadi kami jamin semua itu ada kapalnya, yang kami keluarkan ada 345 rekomendasi. Kalau tahun lalu, perkiraan kemarin sekitar 500 kapal dengan rekomendasi kuota 441 KL. Makanya sebenarnya permasalahannya ada di distribusinya,” ucapnya.

Dalam peraturan Menteri ESDM, kewenangan DPPP ialah hanya menerbitkan rekomendasi, sedang pengawasan merupakan ranah aparat penegak hukum.

“Intinya harus melibatkan aparat, sesuai dengan aturan main. Kalau kami melakukan pengawasan, ya sudah pasti salah,” tutupnya.

Ketua Fraksi Hanura H. Rusli Jabba juga merekomendasikan hal yang sama. Penataan pada distribusi BBM. Kendati sebelumnya ia menyarankan, agar benang kusut mengenai pengetap tak dipahami pengetap eceran jenis bensin  yang sering ditemui di pinggir jalan. “Muara konsumsi BBM itu juga sebagian besar nelayan. Orang yang bawa motor dan sebagainya itu, jualnya ke sesama nelayan. Saran saya APMS jangan layani mobil. Dan APMS melayani sesuai rekomendasi, misalnya bunyi dalam rekomendasi sekian liter, yah segitu yang dilayani,” imbuhnya.

Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng mengatakan, DPRD bersama Pemkot dan Pertamina akan melakukan pertemuan bersama guna menjamin pasokan solar bagi nelayan dapat terpenuhi.

“Intinya kami minta kepada keluarga dan masyarakat untuk berani melapor, karena kelangkaan solar ini kunci utamanya terjadi karena solar tidak terdistribusi seluruhnya untuk nelayan dan banyak pengetap. Laporkan pengetapnya, telepon saya. Saya teruskan ke kepolisian,” tegasnya.

Pada dasarnya, pemberian solar bersubsidi memang diperuntukkan khusus bagi nelayan dan jatah yang diberikan Pertamina lebih dari cukup bagi nelayan. Untuk itu, pihaknya meminta kepada kepolisian untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan agar penyaluran solar bersubsidi tidak salah sasaran.

“Tugas kami untuk membuat tim agar ini tidak berlarut-larut, kasihan masyarakat nelayan yang ingin melaut tapi solarnya bukan untuk nelayan, ya disitulah tugas kami,” tuturnya.

Salman menegaskan agar yang diduga melakukan pelanggaran wajib menindaklanjuti secara hukum. Menurutnya, payung hukum khusus terhadap para nelayan merupakan sebuah hal penting untuk ditindaklanjuti. “Kami selesaikan sesegera mungkin. Kami dengan pemerintah akan membicarakan itu, tidak tahu kapan selesainya kalau belum rapat, tidak boleh berandai-andai,” terangnya. (*/shy/lim)


BACA JUGA

Selasa, 15 Januari 2019 19:20

Yos Sudarso Gugur Bersama Tiga KRI dengan Heroik

TARAKAN – Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) XIII Laksamana…

Selasa, 15 Januari 2019 14:04

Tiket Pesawat Mahal, Beralih ke Jalur Laut

TARAKAN - Kenaikan harga tiket pesawat membawa dampak luas kepada…

Selasa, 15 Januari 2019 14:01

Merasa Cukup dengan Langganan Carteran

Ojek pangkalan (opal) menjadi salah satu alternatif transportasi masyarakat. Juga…

Selasa, 15 Januari 2019 13:58

Keluarga Korban Menagih Janji Polisi

TARAKAN - Kesedihan masih bergelayut di kediaman almarhumah Rahma (77)…

Selasa, 15 Januari 2019 13:27

Dua Pekan, Tujuh Pelaku Kejahatan Dibekuk

TARAKAN – Kinerja Satreskrim Polres Tarakan patut diacungi jempol. Dua…

Selasa, 15 Januari 2019 13:25

Millennial Road Safety, Upaya Kepolisian Tekan Angka Lakalantas

TARAKAN – Tinggi angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Tarakan,…

Selasa, 15 Januari 2019 13:13

Dibutuhkan Relawan Demokrasi

MASIH ada segelintir masyarakat yang belum mengetahui adanya Pemilu 2019.…

Selasa, 15 Januari 2019 13:11

Jalan Utama Sempit Dilewati

TARAKAN – Infrastruktur jalan selalu saja disoroti warga. Bagaimana tidak,…

Senin, 14 Januari 2019 15:28

“Kenaikan Harga Masih Batas Normal”

TARAKAN – Tarif pesawat yang melambung, satu persatu akan turun…

Senin, 14 Januari 2019 15:26

Darurat, Setop Gunakan Kantong Plastik

TARAKAN – Persoalan penggunaan plastik masih tinggi di Bumi Paguntaka.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*