MANAGED BY:
SENIN
21 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 09 Januari 2019 13:49
Tegaskan Seleksi PPPK Tak Dilakukan

Belanja Pegawai Capai 50 Persen, Perpanjang Kontrak Honorer

Sekkab Nunukan Serfianus. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Akibat belanja pegawai yang telah mencapai 50 persen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memastikan tak ikut melakukan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) seperti di daerah lainnya.

Hal itu merupakan salah satu syarat dari perekrutan PPPK berdasarkan peraturan pemerintah PP 49/2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Inilah yang jadi masalahnya. Di Nunukan ini kondisi belanja pegawai itu sudah fifty-fifty (50:50). Sudah pas,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Serfianus kepada media ini kemarin.

Sehingga, katanya, untuk melakukan perekrutan PPPK, baik untuk tenaga pendidik maupun kesehatan tidak dapat dilakukan. Apalagi jika untuk mengangkat pegawai honorer yang juga banyak digunakan di bagian administrasi pemerintahan. Mulai di sekretariat kabupaten hingga di tingkat perangkat daerah, termasuk di kelurahan. “Pemerintah akan melihat kemampuan keuang daerah dulu. Kalau kemampuan keuangan daerah tidak cukup, maka tidak mungkin dilakukan perekrutan PPPK ini,” tegasnya.

Kecuali, lanjutnya, pemerintah pusat membantu daerah melalui pendanaan bantuan atau share dana ke daerah khusus untuk penggajian PPPK ini. Karena untuk gaji dan tunjangan pegawai ini tetap masuk dalam batang tubuh APBD seperti halnya penggajian ASN.  “Tapi, kalau untuk memaksakannya tidak bisa. Di PP itu disyaratkan agar belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 50 persen,” ujarnya.

Untuk itu, kebijakan yang dapat dilakukan Pemkab Nunukan hanya memperpanjang kontrak pegawai honorer yang berlaku hingga 5 tahun ke depan. Artinya, pegawai honorer masih tetap digunakan karena kebutuhan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan Sabri mengatakan, pengangkatan pegawai honorer di 2019 dipastikan sudah tidak ada lagi. Kendati demikian, bagi pegawai honorer yang ada akan kembali diperpanjang kontraknya. Sebab, untuk proses perekrutan PPPK belum dapat dilakukan Pemkab Nunukan.

Sabri menegaskan, dasar tersebut dapat dilihat pada pasal 99 ayat 1 dan 2 PP nomor 49/2018 tentang PPPK. Di pasal itu disebutkan jika pegawai honorer ini masih dapat dipertahankan hingga 5 tahun ke depan. Menurutnya, PPPK sebagai alternatif pengisian jabatan di setiap perangkat daerah. Sementara ASN wajib menjalankan tugas-tugas jabatan yang ada di organisasi pemerintahan. “ASN ini terbagi menjadi dua. Yakni, ASN sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS. Nah, yang non PNS ini disebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, karena berbasis kualifikasi kompetensi maka kebutuhan-kebutuhan dalam jabatan di perangkat daerah dibutuhkan mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana diploma tiga (D3) dan starata satu (S1). Sementara, pegawai honorer yang dimiliki saat ini didominasi kualifikasi pendidikan di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Sehingga untuk proses pengalihan dari pegawai honorer menjadi PPPK sangat tidak mudah dilakukan.

Selain itu, lanjutnya, proses perekrutannya juga membutuhkan waktu dan anggaran yang sama dengan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mulai dari berkas lamaran dan klasifikasi pendidikannya. Namun sebelum dilakukan perekrutan itu wajib dilakukan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK), untuk melihat jabatan apa saja yang dibutuhkan. “Jadi, tidak ada langsung pengangkatan dari pegawai honorer menjadi PPPK. Tapi harus ada seleksi. Yang diseleksi juga berdasarkan kebutuhan dari perangkat daerah bersangkutan,” jelasnya.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Nunukan, Asmar. Ia mengatakan, pengangkatan PPPK untuk mengganti pegawai honorer yang selama ini banyak membantu tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Nunukan belum dapat dilakukan karena masih dalam pembahasan.

Ia mengatakan, meskipun Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49/2018 tentang manajemen PPPK telah diterbitkan sebagai petunjuk teknis (Juknis) dalam menerapakan Undang-Undang (UU) nomor 5/2014 tentang ASN, namun dalam pelaksanaannya masih perlu dibahas kembali. Utamanya bagi pemerintah daerah. “Yang pasti, belum ada rencana seleksi PPPK itu dilakukan di tahun ini,” jelasnya. (oya/ash)

 


BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 11:56

Perdana, 63 Ton Menuju Korea Selatan

NUNUKAN – Budidaya rumput laut yang menjadi unggulan masyarakat Nunukan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:55

Dua WNI Dapat Tindakan Kekerasan

NUNUKAN – Dua WNI yang bekerja di Sabah, Malaysia, mendapatkan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:54

WNI Dipulangkan Dari Kota Kinabalu

NUNUKAN – Sebanyak 150 orang buruh migran Indonesia (BMI) yang…

Jumat, 18 Januari 2019 11:53

Pilkades Batal Dilaksanakan

NUNUKAN – Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Kades) terpaksa ditunda setelah…

Jumat, 18 Januari 2019 09:40

Usulkan Rp 134 Miliar untuk Pembangunan Bandara Krayan

NUNUKAN – Sejumlah Bandar Udara (Bandara) perintis di Krayan bakal…

Jumat, 18 Januari 2019 09:38

Jalan Poros Sebatik Bisa Dilewati Kembali

NUNUKAN – Jalan Bukit Keramat di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik…

Jumat, 18 Januari 2019 09:36

Perlu Pertimbangan Tak Terima Guru Honorer

NUNUKAN – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy telah…

Rabu, 16 Januari 2019 12:01

PLBN Butuh Lahan Tujuh Hektare

NUNUKAN – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan dibangun di…

Rabu, 16 Januari 2019 11:59

DPUPRPKP Bertahap Lakukan Perbaikan Jalan

NUNUKAN – Jalan menuju Pantai Wisata Kayu Angin, Desa Tanjung…

Rabu, 16 Januari 2019 11:58

Februari, Gedung Lama Puskesmas Nunukan Tutup

NUNUKAN – Akibat situasi dan kondisi yang tidak memadai lagi,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*