MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 02 Januari 2019 13:31
Protes Pajak Restoran Didominasi Kalangan ASN?
DISOAL: Pemberlakuan pajak restoran sebagai upaya meningkatkan sumber pendapatan asli (PAD) daerah tak berjalan mulus. SAMSUL/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak restoran belum mampu maksimal. Selain terbatasnya kesadaran warga selaku wajib pajak, namun juga pola pikir penikmat kuliner sebagian di Kabupaten Nunukan ini masih menganggapnya sebagai beban mereka. Apalah di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesunya.

Meskipun telah berjalan dengan baik, namun masih saja ada protes dari para konsumen. Ironisnya, mereka yang protes pajak restoran 10 persen yang dibebankan ke konsumen pada setiap restoran, rumah makan atau warung makan justru didominasi dari kalanagn aparatur sipil negera (ASN).

“Selama ini saya banyak temukan yang protes dari kalangan pejabat (ASN). Jadi, saya juga serba salah memungutnya,” kata Panjang, salah seorang pemilik usaha kuliner di sekitar Alun-Alun saat ditemui media ini.

Ia mengatakan, untuk tidak mendapatkan protes keras, sebelum konsumen membayar, dirinya terus menyampaikan soal adanya pajak restoran 10 persen kepada setiap pembeli yang masuk. Hal ini dilakukan untuk menghindari perdebatan panjang. “Ya, saya sampaikan dulu dengan baik. Kalau mereka setuju saya ambil pajak restorannya. Kalau tidak saya tidak memaksa juga. Karena, dampaknya ke usaha juga,” akunya.

Tak berbeda jauh dengan Mas Panjang, Aminah, pemilik usaha kuliner di bilangan Jalan Tanah Merah juga menyatakan hal yang sama. Beberapa konsumennya pernah menolak keras dengan adanya informasi mengenai imbauan pungutan pajak restoran 10 persen tersebut. Bahkan, ada yang sampai tidak ingin berlangganan lagi dan memutuskan untuk tidak kembali lagi menikmati makanan yang disajikan. “Masih ada juga yang protes. Mereka meraka pajak restoran itu terlalu tinggi. Dan, memberatkan konsumen. Apalagi selama ini gaji pokok mereka juga sudah potong pajak,” ungkap Aminah.   

Menyikapi informa itu, Asisten Administirasi, Umum dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Muhammad Amin SH mengaku jika hal tersebut masih perlu dibuktikan dengan data yang lengkap. Sebab, ASN itu terbagi menjadi dua.  Yakni ASN daerah seperti yang ada pada setiap badan, dinas, kecamatan, kelurahanan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (Setwan). Lalu, ASN pemerintah pusat atau di instansi vertikal. Seperti di kantor imigrasi, bea cukai, Polres, TNI dan lainnya. “Nah. ASN mana yang dimaksud. Kalau ASN pemda maka perlu dilakukan dulu penelusuran atau pencarian data dan informasi apakah benar mereka yang keberatan,” kata Muhammad Amin saat dikonfirmasi kemarin.

Ia mengatakan jika mereka yang keberatan merupakan ASN Pemkab Nunukan berarti  ASN yang bersangkutan tidak mendukung pemerintah daerah tempat mereka bekerja.  Jadi, diperlukan solusi berupa sosialisasi kepada mereka mengenai kewajiban sebagai warga negara dan kewajiban sebagai aparatur negara.“Semoga informasi tentang adanya keberatan itu adalah tidak betul dan bukan PNS daerah,” harapnya.

Kalau masih belum mendukung, maka segeradilaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan pembinaan atau penindakan kepada ASN yg melanggar atau tidak mendukung sesuai jenis dan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. “Jadi, ASN daerah seharusnya mendukung. Kalau tidak, berarti dia bisa dikena sanksi karena melanggar kewajiban PNS sesuai PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” tegasnya.

Lalu, lanjutnya, jika yang melakukannya ASN vertikal maka tetap juga melanggar. Hanya saja, kewenangan menjatuhkan sanksi adalah atasannya di instansinya atau di pusat, bukan pemda pemerintah daerah. “Tetap dianggap melanggar karena tidak mendukung program pemerintah. Karena sebagai ASN sudah tentu memahami tujuan dari pajak yang diberlakukan. Bukan malah menjadi provokator di tengah masyarakat,” pungkasnya. (oya)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*