MANAGED BY:
SABTU
20 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 31 Desember 2018 13:16
APBD Kaltara Diprediksi Rp 2,5 Triliun

Turun Hingga Rp 600 Miliar

Abdul Djalil Fatah, Wakil Ketua I DPRD Kaltara. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Setelah melalui proses panjang, akhirnya pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimatan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran (TA) 2019 dijadwalkan hari ini (31/12). Itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kaltara, Marthen Sablon.

Pengesahan RAPBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2019 sudah dijadwalkan. Di mana, pengesahan paripurna penetapan APBD dan penandatanganan dilakukan bersama Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie.

“Besok (hari ini, Red) kami sudah agendakan rapat paripurna penetapan Perda APBD TA 2019,” ucap Marten Sablon kepada Radar Kaltara, Minggu (30/12).

Dijelaskan, selain paripurna penetapan Perda APBD TA 2019. Pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Pemprov Kaltara juga melaksanakan persetujuan bersama terkait empat raperda. Yakni raperda tentang retribusi jasa, raperda retribusi jasa umum, raperda retribusi jasa usaha dan terakhir bantuan sosial perumahan swadaya.

Persetujuan bersama atas empat raperda ini merupakan usulan dari Pemprov Kaltara. “Kita berharap mudah-mudahan acara ini tidak ada halangan dan dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, pada paripurna ke-26 masa sidang III 2018 terkait penyampaian nota penjelasan raperda Kaltara tentang APBD 2019 yang sampaikan Penjabat (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Syaiful Herman menyebutkan, ringkasan APBD Kaltara tahun depan sebesar Rp 2,5 triliun.

Dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 561 miliar dengan komponen pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian, dana perimbangan dialokasikan Rp 1,9 triliun terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta, penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian lain-lain pendapatan yang sah, sebesar Rp 43 miliar merupakan komponen hibah dan pendapatan lainnya. Belanja daerah penggunaan pada APBD lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nilainya, pada Raperda APBD 2019 Rp 2,8 triliun.

Terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 1,1 triliun sebagai unsur pendukung program kegiatan pembangan secara umum. Dengan komponen belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provins, kabupaten, kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.

“Belanja langsung dianggarkan dengan capaian dapat dilaksanakan masyarakat. Belanja langusng dialokasikan Rp 1,7 triliun. Belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal,” kata Sekprov Kaltara Syaiful Herman,

Pembiayaan dari silpa telah diperhitungkan untuk 2019 sebesar Rp 127 miliar. Kemudian, pinjaman daerah melalui PT SMI yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan RS Tipe B di Kaltara sebesar Rp 340 miliar. Dan mengalokasikan pengeluaran pembiayaan daerah melalui penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah dengan mempedomani Permendagri nomor 52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp 27 miliar.

Abdul Djalil Fatah juga mengungkapkan, besaran APBD 2019 akan mengalami penurunan sekitar Rp 600 miliar dibandingkan dengan APBD 2018.

Disebutkannya, untuk tahun 2018, APBD Kaltara sebesar Rp 3,1 triliun. Sementara untuk 2019 diperkirakan hanya sekitar Rp 2,5 triliun. Namun demikian, politisi Partai Golkar ini menegaskan pelaksanaannya akan difokuskan untuk kepentingan rakyat.

“Kita harus utamakan kepentingan masyarakat. Arah pembangunan diutamakan pada infrastruktur yang belum selesai, dan ini memang harus segera kita selesaikan,” ujar Djalil kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, upaya itu dilakukan dengan harapan ke depannya dapat lebih mudah membangun fasilitas umum dan fasilitas pemerintah yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam menjalankan APBD itu, legislatif dan eksekutif tetap memperhatikan amanat undang-undang (UU) yang mengatakan 20 persen APBD untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan. “Alhamdulillah (pendidikan dan kesehatan, Red) ini sudah diakomodir sesuai ketentuannya,” kata Djalil.

Tak hanya itu, sektor lain seperti pertanian, peternakan, dan kehutanan juga akan diakomodir sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Karena, dengan keterbatasan anggaran, tentu pelaksanaan kegiatan harus melihat skala prioritas.

“Termasuk juga bagian yang betul-betul diperlukan masyarakat berdasarkan hasil serapan aspirasi masyarakat (reses) dan hearing yang dilakukan anggota DPRD di lapangan,” jelasnya.

Pastinya, kegiatan yang dilakukan dapat membantu mendorong atau sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat secara merata di provinsi termuda Indonesia ini. Tentunya, ada perimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan kepentingan lainnya di pemerintahan. Intinya, diharapkan jangan sampai ada kegiatan yang belum selesai jadi terbengkalai karena tidak dilanjutkan. 

“Semoga ke depan APBD kita semakin membaik dan sektor lain yang dapat menyumbang PAD (pendapatan asli daerah) seperti dua perusahaan daerah yang ada saat ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang terpenting itu bagaimana niat kita untuk membangun Kaltara untuk menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (akz/iwk/eza)


BACA JUGA

Sabtu, 20 April 2019 10:54

Tablo Jalan Salib, Mengenang Penebus Dosa

TANJUNG SELOR – Perayaan Jumat Agung umat Katolik di Gereja…

Sabtu, 20 April 2019 10:51

Operasi Pasar Disiapkan Jelang Ramadan

TANJUNG SELOR – Mengantisipasi terjadinya lonjakan harga komoditas pokok, seperti…

Sabtu, 20 April 2019 10:48

Pengamanan Pengembalian Logistik Tetap Berlapis

TANJUNG SELOR – Menjaga agar seluruh logistik tidak rusak pada…

Sabtu, 20 April 2019 10:45

Jokowi-Amin Dominasi Suara di Bulungan-KTT

TANJUNG SELOR – Berdasarkan dari pantauan Radar Kaltara, pasangan calon…

Sabtu, 20 April 2019 10:43

Geografis Sulit, Cakupan Pelayanan PDAM Rendah

TANJUNG SELOR – Secara geografis Kabupaten Bulungan masih relatif sulit…

Sabtu, 20 April 2019 10:01

Dari Pakaian Adat Hingga Seragam Pramuka Lengkap Hiasi TPS

Untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke tempat pemungutan suara (TPS)…

Sabtu, 20 April 2019 10:00

Eksikusi Mati Tunggu Putusan PK

TANJUNG SELOR - Sejak di vonis hukuman mati oleh Mahkamah…

Sabtu, 20 April 2019 09:58

Sarana Transportasi Ditingkatkan

TANJUNG SELOR – Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan…

Kamis, 18 April 2019 09:45

Salah Gunakan C6, Tiga Orang Diamankan

TANJUNG SELOR – Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Tanjung Selor…

Kamis, 18 April 2019 09:42

Surat Suara di Rutan Dimasukkan di Kantong Plastik

TANJUNG SELOR - Penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Polres Bulungan antusias…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*