MANAGED BY:
SABTU
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 31 Desember 2018 10:06
Mahasiswa Minta Transparansi Beasiswa Kaltara Cerdas

Dewan Pendidikan Sebut Sudah Sesuai Juknis

BERORASI: Belasan mahasiswa yang tergabung dalam HMI menggelar aksi di halaman kantor Dewan Pendidikan Kaltara. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dinilai tak transparan dalam penyaluran beasiswa Kaltara Cerdas 2018, belasan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjung Selor berorasi di halaman kantor Dewan Pendidikan Provinsi  Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (28/12).

Ada beberapa poin yang disampaikan dalam orasi itu, salah satunya tidak adanya transparansi petunjuk teknis (juknis) penyaluran beasiswa. Selain itu, dalam orasi itu HMI juga menyampaikan jika beasiswa yang disalurkan tidak sesuai kuota. Pada awalnya kuota yang disepakati sebanyak  2.530 orang. Namun, berjalanya waktu jumlahnya membengkak menjadi 4.373 orang. “Ada apa dengan semua ini? Kenapa jumlahnya bisa membengkak,” ungkap Zulkifli, salah seorang perwakilan HMI Tanjung Selor.

Apakah dalam penyaluran beasiswa ini ada juga anak pejabat yang mendapatkan beasiswa atau ada mahasiswa titipan. Padahal sudah jelas, beasiswa itu peruntukannya untuk mahasiswa yang tidak mampu. “Nominal beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa juga tidak sesuai, otomatis mahasiswa pun tidak akan bisa membayar SPP,” ujarnya.

Sebenarnya, orasi ini bukanlah kali pertama dilakukan, sebelumnya sudah beberapa kali permasalahan ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tapi tidak ada juga klarifikasi dari Dewan Pendidikan. “Kalau memang sudah tidak mampu lebih baik diturunkan saja Dewan Pendidikan,” ujarnya.

Bahkan, hingga kurang lebih 30 menit berorasi, perwakilan Dewan Pendidikan tak juga keluar dari dalam kantor untuk memberikan klarifikasi kepada belasan mahasiswa. “Kami datang ke sini bukan mau berbuat anarkis, kami hanya ingin meminta klarifikasi saja kepada Dewan Pendidikan,” ujarnya.

Karena tak juga kunjung keluar, perwakilan dari HMI pun berusaha masuk ke dalam kantor Dewan Pendidikan. Namun tak juga menemukan pejabat dari Dewan Pendidikan. “Saya yakin pejabatnya pasti sudah disembunyikan,” ujarnya.

Karena tidak ada satupun pejabat yang keluar hal itu membuat belasan mahasiswa HMI merasa kecewa. Namun, sejumlah mahasiswa itu akan terus mendesak agar pihak Dewan Pendidikan mengklarifikasinya. “Ini sangat bodoh. Selama ini, kalau tidak ada pejabat yang bersangkutan kami pasti diberitahu, tapi hari ini (kemarin, Red) sama sekali tidak ada pemberitahuan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kaltara, Herwansyah ketika dikonfimasi mengaku tidak mengetaui jika HMI akan berorasi di kantor Dewan Pendidikan. “Kita tidak terima tembusan, jadi kami tidak tahu,” sebut Herwanysah.

Menyikapi beberapa poin yang disampaikan mahasiswa HMI, Herwansyah menjelaskan, sebenarnya untuk juknis sudah dilakukan sosialisasi di kampus-kampus, dan untuk kuota juga sudah ada kesepakatan bersama dengan pengawas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang diketuai Asisten I, di dalam tim itu juga ada Biro Hukum, Biro Kesra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara dan Dewan Pendidikan Kaltara untuk melakukan pemerataan. “Pemertaan ini juga harus sesuai juknis yang ada,” ujarnya.

Kewenangan untuk merevisi juknis itu berada di Pemprov Kaltara, bukan di Dewan Pendidikan. “Hasil juknis yang sudah di tandatangani pak Gubernur itu kita realisasikan, karena tugas kami merealisasikan kebijakan,” bebernya.

Tetapi dalam hal ini pihaknya melihat dan mengacu pada juknis yang ada banyak daerah-daerah yang membutuhkan tidak terakomodir, karena nilainya di bawah standar. “Keputusan ini juga bukan keputusan Dewan Pendidikan, kalau ada yang bilang kita menyimpang anggaran itu tidak ada,” tegasnya.

Karena peruntukannya jelas untuk mahasiswa. Menyoal pembayaran yang tidak merata, Herwansyah mengatakan, namanya juga kebijakan beasiswa stimulan. Bukan beasiswa rutinitas semacam dana Bidik Misi. “Kita ini kan kebijakan Gubernur sesuai kebutuhan daerah untuk membantu, namanya orang mau dibantu itu kan tidak harus penuh, namanya juga kebijakan,” jelasnya.

Ia menegaskan, Dewan Pendidikan selalu transparansi dalam penyaluran beasiswa. Perlu juga diketahui, dalam mengambil keputusan Dewan Pendidikan harus melalui pleno. “Jadi tidak diputuskan ketua sendiri,” pungkasnya. (*/jai/eza)


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 09:45

Kapolri: Keamanan Nomor Satu

TANJUNG SELOR – Gedung Mapolda Kaltara yang berada di Jalan…

Jumat, 19 Juli 2019 09:38

Sajikan ‘Ulong Da’a’, Tradisi suku Dayak Dataran Tinggi Borneo

‘Ulong Da’a’ menjadi salah prosesi penyambutan kedatangan Kepala Kepolisian Republik…

Jumat, 19 Juli 2019 09:35

Haji via Filipina Berisiko

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan segera…

Jumat, 19 Juli 2019 09:33

Oknum Pegawai Dishub KTT Dituntut 8 Tahun Penjara

TANJUNG SELOR - Terdakwa Mardiansyah, Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas…

Jumat, 19 Juli 2019 09:30

Warga Antutan Digegerkan Penemuan Mayat

TANJUNG SELOR – Warga Desa Antutan dan Pejalin, Tanjung Palas,…

Jumat, 19 Juli 2019 09:28

Titik Penempatan APK Dievaluasi

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan menggelar rapat…

Kamis, 18 Juli 2019 10:34

Sejumlah Kandidat Masih Malu-malu

TANJUNG SELOR – Beberapa nama tokoh politik di Provinsi Kalimantan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:26

Dongkrak PAD, Spanduk dan Reklame Ditertibkan

TANJUNG SELOR – Guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten…

Kamis, 18 Juli 2019 10:25

Badan POM Diupayakan Berdiri di Kaltara

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki garis perbatasan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:23

Pembangunan Pelabuhan Bunyu Terkendala Lahan

TANJUNG SELOR – Rencana Pemerintah Perovinisi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*