MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 26 Desember 2018 11:21
Tak Sesuai Aturan, Puluhan APK Ditertibkan
DITERTIBKAN: Puluhan APK yang tidak sesuai regulasi dicopot oleh tim gabungan. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Sebanyak 23 alat peraga kampanye (APK) calon legislatif (caleg) ditindak oleh tim gabungan. Pasalnya, APK dari sejumlah partai politik (parpol) itu terbukti melanggar zonasi dan regulasi yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) maupun KPU Kabupaten Bulungan.

Tim gabungan itu sendiri terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara, KPU Kaltara dan Kepolisian Resor (Polres) Bulungan. Sedangkan untuk tim terbagi menjadi dua, tim satu menyisir di dalam kota, kemudian tim dua menyisir di sepanjang Jalan Sabanar Lama, Sabanar Baru, Sangkawit hingga ke Selimau.

Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati menjelaskan, Bawaslu telah bersurat kepada parpol agar pemasangan APK itu sesuai regulasi yang telah ditetapkan. “Faktanya masih banyak kita temukan APK yang terpasang tidak sesuai regulasi yang telah ditetapkan,” kata Siti kepada Radar Kaltara, Senin (24/12).

Umumnya, APK yang melanggar itu disebabkan pemasangan yang tidak sesuai, karena memasang ditempat fasilitas umum dan tempat ibadah. Ada juga APK yang terpasang di halaman milik pribadi, tapi tidak memiliki izin itu dan langsung diangkut oleh tim. “Tapi kami konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik rumah, kalau tidak ada izin akan langsung kita tertibkan. Jadi tidak sembarangan juga kita tertibkan,” bebernya.

Bahkan ada juga APK di Buluh Perindu yang terpasang di rumah pribadi, tapi ada izinnya. Sedangkan untuk APK yang terpasang di lahan kosong masih menunggu konfirmasi dari pemilik lahan, karena pemilik lahan sedang tidak ada di rumah. “Jadi tadi kami tidak hanya fokus APK yang terpasang di dalam kota saja, di Buluh Perindu juga kita tertibkan,” ujarnya.

Untuk APK yang telah ditertibkan itu nantinya diperbolehkan diambil oleh masing-masing caleg, dengan catatan dari pihak caleg membuat penyataan pemasangan APK dilakukan secara tertib. “Kalau ada caleg yang ingin mengambil APK silakan datang ke Kantor Bawaslu Kaltara,” ujarnya.

Siti menjelaskan, sebenarnya dari KPU Bulungan maupun KPU Kaltara sudah menetapkan titik yang diperbolehkan dan tidak. Jadi dalam Surat Keputusan (SK) KPU Bulungan itu peruntukannya untuk caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat kabupaten, sedangkan SK KPU Kaltara peruntukannya untuk caleg DPRD Kaltara, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Salah satu titik yang diatur yaitu sepanjang taman Sungai Kayan, kemudian Telur Pecah. Untuk Telur Pecah terbagi menjadi dua, kalau di seputaran tugu itu untuk DPRD Kaltara sedangkan 50 meter ke arah Gedung Wanita itu untuk DPRD Kabupaten, itu salah satu titiknya,” jelasnya.

Selain menertibkan spanduk dan baliho parpol, tim juga turut menertibkan stiker yang terpasang di angkutan kota (angkot). Namun, saat akan ditertibkan, pemilik angkot sempat menolak melepas stiker. Ia merasa tidak adil, karena masih banyak angkot lainnya yang menggunakan stiker parpol dan tidak dilepas. Tapi setelah diberikan pemahaman pemilik angkot itu bersedia untuk melepas.

“Tadi hanya satu angkot saja yang kita temukan. Tapi nanti kita akan menyisir lagi, untuk melihat angkot yang masih menggunakan stiker parpol,” bebernya.

Sesuai Undang-Udang (UU), sangat tidak dibenarkan stiker itu dipasang di angkot, dari segi keamanannya juga sangat berbahaya. Karena dengan terpasang stiker penglihatan ke arah belakang akan terbatas. “Konsen kita hanya regulasi yang tidak memperbolehkan angkot memasang stiker saja, jadi tidak sampai ke segi keamanan,” ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada seluruh pemilik angkot untuk tidak memasang stiker parpol, karena aturannya sudah jelas. Apalagi penggunaan stiker ini juga sangat membahayakan. “Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh pemilik angkot untuk menaati regulasi yang ada,” imbuhnya.

Rencananya, penertiban akan dilaksankan hingga sore hari, untuk menyisir APK yang terpasang di dalam kota. “Tapi hari ini (kemarin, Red) kita fokus untuk menyisir APK yang ada di dalam kota dulu hingga selesai, kalau sudah selesai di dalam kota baru dilanjutkan ke Tanjung Palas,” pungkasnya. (*/jai/eza)


BACA JUGA

Selasa, 15 Januari 2019 13:56

6.060 WP di Kaltara Belum Taat

TANJUNG SELOR – Dari total 9.413 yang menyampaikan Surat Pemberitahuan…

Selasa, 15 Januari 2019 13:54

TBS Malinau Dijual ke Nunukan

MALINAU  - Petani kelapa sawit di Kabupaten Malinau belakangan ini…

Selasa, 15 Januari 2019 13:52

Terminal Tipe A Tunggu Restu Kemenhub

TANJUNG SELOR - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)…

Selasa, 15 Januari 2019 13:49

Terapkan Metode Cara Membaca Wartawan

Membaca sebuah buku hingga saat ini masih menjadi kebiasaan yang…

Selasa, 15 Januari 2019 13:43

Sekprov: Jangan Jadikan Kaltara Batu Lompatan

TANJUNG SELOR - Sejak terbentuknya Kalimantan Utara (Kaltara), sudah tiga…

Selasa, 15 Januari 2019 13:41

Hari Ini Batas Akhir Pemberkasan

TANJUNG SELOR – Sesuai ketentuan yang ditetapkan, hari ini (15/1)…

Selasa, 15 Januari 2019 13:40

Polda Bidik Prostitusi Online

TANJUNG SELOR - Aktivitas prostitusi menjadi atensi bagi Kepolisian Daerah…

Senin, 14 Januari 2019 15:19

Dua Kecamatan Krisis Listrik

NUNUKAN – Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan…

Senin, 14 Januari 2019 15:17

Kajian Pemilihan Ibu Kota Belum Dianggarkan

TANJUNG SELOR – Sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Kalimantan Utara…

Senin, 14 Januari 2019 15:16

Usulkan Jembatan Timbang ke Kemenhub

TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) menyebutkan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*