MANAGED BY:
RABU
20 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 21 Desember 2018 13:12
Kekeh Hanya Kekeliruan Administrasi

Pemkab Sebut Penggugat Salah Tafsir Putusan PTUN

BELUM TUNTAS: Lahan SKPT Sebatik yang berada di Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara oleh para penggugat dianggap belum klir. ENAL/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Para ahli waris lahan seluas 7.650 meter persegi yang digunakan untuk pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik belum mengendurkan usahanya. Meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengabulkan seluruh gugatan mereka melalui putusan Nomor: 34/G/2017/PTUN-SMD.

Kahar Nawir yang mengaku sebagai kuasa hukum ahli waris mengaku para ahli waris belum puas. Lahan Jalan Usman Harun RT 01, Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara yang diklaim mereka harus klir. Teranyar, mereka pun membuat laporan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lembaga yang menggelontorkan anggaran untuk pembangunan SKPT.

Kahar Nawir mengatakan, itu ditempuh agar KKP mengetahui kondisi yang lahan SKPT Sebatik. “Surat telah dilayangkan sejak awal Desember lalu, dalam isi surat telah dijelaskan terkait sengketa tanah di SKPT Sebatik,” kata Kahar Nawir, kemarin (20/12).

Menurutnya, KKP harus memahami bahwa sertipikat hak pakai No. 7/Desa Sungai Pancang merujuk pada gambar situasi No. 139/Bul/1993 seluas 7.650 meter persegi atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan telah dicabut dan dibatalkan. Berdasarkan putusan PTUN Samarinda.

Dia menjelaskan, ahli waris adalah Halijah, Hanapiah, Hasanuddin dan Umar. Keempatnya merupakan para penggugat, melawan kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan, sebagai tergugat pertama. Kepala Dinas Pertanahan Nunukan sebagai tergugat kedua, dan kepala Desa Sei Pancang sebagai tergugat ketiga. “Tergugat kedua telah diputus oleh PTUN Samarinda pada 5 April 2018 lalu,” ujarnya.

Bahwa, perkara tersebut telah dimenangkan para penggugat sampai batas waktu yang ditentukan undang-undang (UU). Para pihak yang kalah dalam hal ini tergugat tidak mengajukan hukum banding, sehingga terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, kata Kahar.

Lanjut dia, pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut, di lapangan telah menegur dan melarang pihak SKPT dalam hal ini Kepala SKPT Sebatik Iswadi tidak melakukan pembangunan di atas lahan tersebut. Sebelum ada penyelesaian ganti rugi lahan.

“BPN Nunukan juga telah disurati dan menyampaikan solusi yang telah ditawarkan dalam pemecahan masalah hukum. Begitu pula dengan Kementerian Kelaautan dan Perikanan dapat memberikan solusi di atas lahan tanah warisan milik klien kami,” tambahnya.

Sementara kuasa hukum Pemkab Nunukan yang juga selaku Asisten Adiministrasi dan Pemerintahan Setkab Nunukan Muhammad Amin mengatakan, ada ketidaktahuan penggugat terhadap kasus lahan SKPT Sebatik, sesuai hasil putusan megabulkan seluruh tuntutan penggugat.

“Namun perlu diketahui, bahwa tergugat dalam hal ini Pemkab Nunukan diminta untuk menerbitkan surat baru terhadap lahan tersebut. Selama ini yang menggunakan lahan tersebut adalah tergugat,” kata Muhammad Amin.

Lanjut dia, dalam putusan tersebut ada kekeliruan terhadap penggugat, sehingga perlu diluruskan. Isu yang beredar di luar bahwa ahli waris telah memenangkan di pengadilan, padahal hal tersebut keliru. Karena dalam putusan PTUN Samarinda, hanya menyebutkan membatalkan dan mencabut surat atau sertipikat yang selama ini berlaku dan diminta untuk menerbitkan kembali. “Karena memang ada kekeliruan administrasi dalam menerbitkan sertipikat tersebut, sehingga diminta untuk menerbitkan ulang,” ujarnya.

 

RIBUT DENGAN BPN

Anak dari ahli waris lahan SKPT Sebatik, Azizul Rahim mengungkap, Pemkab Nunukan dalam hal ini Dinas Pertanahan telah membawa tim pengukur lahan SKPT Sebatik dari BPN. Namun pengukuran yang dilakukan apa adanya tanpa memanggil ahli waris, maupun saksi-saksi.  “Saya perhatikan saat mengukur memaksakan kehendak, bahkan batas lahan tak diketahui. Pemilik lahan kiri, kanan, depan dan belakang tak dipanggil sebagai saksi,” kata Azizul Rahim, Selasa (18/12).

Menurutnya, untuk melakukan pengukuran lahan dan menerbitkan sertipikat hak pakai yang baru harusnya melalui prosedur dari awal. Sebab, untuk melakukan pengukuran lahan perlu menghadirkan semua pihak yang terkait. Seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan menyerobot untuk melakukan pengukuran.

Pertama yang perlu dihadirkan, adalah ahli waris namun harus sepakat dengan berita acara. Namun, jika tidak ada persetujuan maka tidak dapat dilakukan pengukuran lahan. Karena yang mengetahui batas lahan adalah ahli waris. “Jika dipaksakan begini, perlu ada aksi dilakukan. Agar pemerintah tidak seenaknya untuk menindas masyarakat,” ujarnya.

“Seharusnya ada persamaan persepsi dulu, baru dilakukan pengukuran. Karena jika tidak ada kata sepakat antara ahli waris. Maka tidak akan pernah selesai persoalan lahan SKPT Sebatik,” tambahnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pertanahan Nunukan Nana Sukarna mengatakan, bahwa terpaksa dilakukan pengukuran lahan sesuai dengan perintah kerja. Karena lahan SKPT Sebatik harus segera dilakukan pengukuran. “Ahli waris tidak setuju untuk dilakukan pengukuran, karena dianggap menang di PTUN Samarinda,” kata Nana Sukarna.

Dia menjelaskan, pengukuran lahan yang ingin dilakukan hanya mengeluarkan area makam sesuai dengan putusan PTUN Samarinda. Karena sertipikat hak pakai sebelumnya telah ada. Sisa dilakukan sesuai perintah putusan. Jika ahli waris merasa keberatan dengan pengukuran yang dilakukan, dapat menggugat kembali. “Tidak menghalangi pengukuran yang dilakukan saat ini. Karena cara untuk menuntut kembali telah dibukakan ruang. Bahkan Pemkab Nunukan siap menerima tuntutan jika ada keputusan pengadilan nantinya. Pemkab Nunukan siap ganti rugi, asalkan ada keputusan dari pengadilan. Apapun keputusan pengadilan siap diikuti,” ujarnya. (nal/lim)

 

Kekeh Hanya Kekeliruan Administrasi


BACA JUGA

Selasa, 19 Maret 2019 11:02

Proyek Dihentikan, Dermaga Terancam Mangkrak?

NUNUKAN – Rute penyeberangan kapal feri ke dermaga feri Semaja,…

Selasa, 19 Maret 2019 11:00

Minta Segera Lunasi Utang Petani

NUNUKAN – Harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit masih…

Selasa, 19 Maret 2019 10:44

Terkendala SDM, Banyak Warga Tak Membayar Retribusi

NUNUKAN – Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan belum maksimal…

Selasa, 19 Maret 2019 10:43

Administrasi Nelayan Ribet Banget, Begini Reaksi Nelayan

NUNUKAN – Para nelayan di Sebatik mengeluhkan proses administrasi atau…

Senin, 18 Maret 2019 10:40

ADUHHH..!! Kualitas Gizi Anak 6-14 Tahun Rendah

NUNUKAN – Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kembali…

Senin, 18 Maret 2019 10:34

Pengetahuan Warna Surat Suara Minim

NUNUKAN – Pemilihan umum (pemilu) serentak sisa 30 hari lagi,…

Senin, 18 Maret 2019 10:33

Lahan Seluas 10 Hektare Terbakar Lagi

NUNUKAN – Kebakaran lahan kembali terjadi di Jalan Sei Jepun,…

Senin, 18 Maret 2019 10:28

Polis Marine Malaysia Tangkap Speedboat Reguler

NUNUKAN – Seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim 0911 Nunukan…

Senin, 18 Maret 2019 09:36

Peluang Terangkat ASN Hilang

NUNUKAN – Selain dihapus, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018…

Senin, 18 Maret 2019 09:35

SDM Menipis, Usulan Tambahan Nihil

NUNUKAN – Jumlah SDM  Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*