MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 20 Desember 2018 13:40
PH Ahli Waris Menyurat BPN
BERBENAH: Tampak kini SKPT Sebatik, memiliki bangunan yang cukup baik, namun disayangkan berdiri diatas lahan bermasalah. ENAL/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Kuasa hukum dari ahli waris terkait sengketa lahan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, bersurat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan, menjelaskan terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Penasihat hukum (PH) ahli waris, Kahar Nawir mengatakan, untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah, terkait dengan pelaksanaan amar putusan perkara No.34/G/2017/PTUN.SMD, para penggugat selaku pihak yang menang, berpeluang memohon eksekusi putusan untuk penerbitan terhadap lahan milik ahli waris.

“Sampai saat ini klien kami, selaku pihak yang dimenangkan belum mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan penerbitan sertifikat lahan,” kata Kahar Nawir.

Dia menjelaskan, selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, atau Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memanfaatkan dan membangun tanpa alas hak di atas lahan milik ahli waris. Jika Pemkab Nunukan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan menghendaki lahan tersebut, untuk dimiliki dan dibuatkan sertifikat baru tentu ada solusi.

“Solusinya adalah dapat membeli atau memberi ganti untung kepada klien kami selaku ahli waris dan sebagai pemilik lahan,” ujarnya.

Lanjut dia, kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. kabarnya, Pemkab Nunukan hendak memohon untuk melakukan penerbitan sertifikat baru dan akan mengajukan permohonan eksekusi. Padahal Pemkab Nunukan, menurut hukum tidak dapat mengeksekusi putusan tersebut. Karena telah kalah dalam perkara No.34/G/2017/PTUN.SMD.

Sementara, Ahli Waris, Halijah sangat tidak setuju jika Pemkab Nunukan bertindak arogan. Tanpa dilakukan komunikasi yang baik sebelum melakukan pengukuran lahan. Karena sangat jelas putusan PTUN Samarinda yang dinyatakan menang adalah ahli waris.

“Ahli waris itu bukan saya sendiri, tapi kami berempat merupakan saudara saya sendiri. Karena lahan ini adalah milik bapak kami,” tambah Halijah.

Lanjut dia, sejak dulu lahan SKPT ini ingin diselesaikan dengan baik. Karena lahan ini bermasalah sejak dulu. Namun, Pemkab Nunukan tidak pernah beritikad baik dan duduk bersama menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

Sebelum berdiri bangunan yang ada saat ini, berkali-kali disampaikan bahwa sertifikat yang ada tidak sesuai penerbitan yang dilakukan. Karena saat itu Sebatik masih gabung dengan Kabupaten Bulungan. Karena tak ada yang ingin mendengarkan, maka dibawa hingga ke pengadilan.

“Dari dulu telah saya sampaikan, selesaikan memang sebelum dilakukan pembangunan. Tapi tidak ada yang ingin mendengarkan. Terbukti juga sekarang benar lahan itu bermasalah,” ujarnya. (nal/nri)

 


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*