MANAGED BY:
SENIN
21 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 19 Desember 2018 13:40
Ahli Waris Mengancam Lakukan Aksi Protes

Jika BPN Mengukur Lahan Tanpa Saksi dan Ahli Waris

BERDEBAT: Ahli waris dan pihak pemerintah adu argumen terhadap lahan yang ingin dilakukan pengukuran oleh BPN Nunukan. ENAL/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN - Kisruh lahan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sebatik semakin memanas, antara ahli waris dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Terpaksa ribut saat ingin dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan.

Anak dari Ahli waris lahan SKPT Sebatik, Azizul Rahim mengatakan, Pemkab Nunukan dalam hal ini Dinas Pertanahan telah membawa tim pengukur untuk lahan SKPT Sebatik dari BPN Nunukan. Untuk melakukan pengukuran lahan, namun pengukuran yang dilakukan apa adanya tanpa memanggil ahli waris, maupun saksi-saksi.  “Saya perhatikan saat mengukur memaksakan kehendak, bahkan batas lahan tak diketahui. Pemilik lahan kir, kanan, depan dan belakang tak dipanggil sebagai saksi,” kata Azizul Rahim.

Menurutnya, untuk melakukan pengukuran lahan dan menerbitkan sertifikat hak pakai yang baru harusnya melalui prosedur dari awal. Sebab, untuk melakukan pengukuran lahan perlu menghadirkan semua pihak yang terkait. Seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan menyerobot untuk melakukan pengukuran.

Pertama yang perlu dihadirkan, adalah ahli waris namun harus sepakat dengan berita acara. Namun, jika tidak ada persetujuan maka tidak dapat dilakukan pengukuran lahan. Karena yang mengetahui batas lahan adalah ahli waris. “Jika dipaksakan begini, perlu ada aksi dilakukan. Agar pemerintah tidak seenaknya untuk menindas masyarakat,” ujarnya.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, bahwa sertifikat hak pakai yang lama dicabut. Serta diminta untuk menerbitkan sertfikat hak pakai yang baru. Namun, perlu melalui persetujuan ahli waris. “Seharusnya ada persamaan persepsi dulu, baru dilakukan pengukuran. Karena jika tidak ada kata sepakat antara ahli waris. Maka tidak akan pernah selesai persoalan lahan SKPT Sebatik,” tambahnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pertanahan Nunukan, Nana Sukarna saat mengatakan, bahwa terpaksa dilakukan pengukuran lahan sesuai dengan perintah kerja. Karena lahan SKPT Sebatik harus segera dilakukan pengukuran. “Ahli waris tidak setuju untuk dilakukan pengukuran, karena dianggap menang di PTUN Samrinda,” kata Nana Sukarna.

Dia menjelaskan, pengukuran lahan yang ingin dilakukan hanya mengeluarkan area makam sesuai dengan putusan PTUN Samarinda. Karena sertifikat hak pakai sebelumnya telah ada. Sisa dilakukan sesuai perintah putusan. Jika ahli waris merasa keberatan dengan pengukuran yang dilakukan, dapat menggugat kembali.

“Tidak menghalangi pengukuran yang dilakukan saat ini. Karena cara untuk menuntut kembali telah dibukakan ruang. Bahkan Pemkab Nunukan siap menerima tuntutan jika ada keputusan pengadilan nantinya. Pemkab Nunukan siap ganti rugi, asalkan ada keputusan dari pengadilan. Apapun keputusan pengadilan siap diikuti,” ujarnya. (nal/fly)

 


BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 11:56

Perdana, 63 Ton Menuju Korea Selatan

NUNUKAN – Budidaya rumput laut yang menjadi unggulan masyarakat Nunukan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:55

Dua WNI Dapat Tindakan Kekerasan

NUNUKAN – Dua WNI yang bekerja di Sabah, Malaysia, mendapatkan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:54

WNI Dipulangkan Dari Kota Kinabalu

NUNUKAN – Sebanyak 150 orang buruh migran Indonesia (BMI) yang…

Jumat, 18 Januari 2019 11:53

Pilkades Batal Dilaksanakan

NUNUKAN – Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Kades) terpaksa ditunda setelah…

Jumat, 18 Januari 2019 09:40

Usulkan Rp 134 Miliar untuk Pembangunan Bandara Krayan

NUNUKAN – Sejumlah Bandar Udara (Bandara) perintis di Krayan bakal…

Jumat, 18 Januari 2019 09:38

Jalan Poros Sebatik Bisa Dilewati Kembali

NUNUKAN – Jalan Bukit Keramat di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik…

Jumat, 18 Januari 2019 09:36

Perlu Pertimbangan Tak Terima Guru Honorer

NUNUKAN – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy telah…

Rabu, 16 Januari 2019 12:01

PLBN Butuh Lahan Tujuh Hektare

NUNUKAN – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akan dibangun di…

Rabu, 16 Januari 2019 11:59

DPUPRPKP Bertahap Lakukan Perbaikan Jalan

NUNUKAN – Jalan menuju Pantai Wisata Kayu Angin, Desa Tanjung…

Rabu, 16 Januari 2019 11:58

Februari, Gedung Lama Puskesmas Nunukan Tutup

NUNUKAN – Akibat situasi dan kondisi yang tidak memadai lagi,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*