MANAGED BY:
SABTU
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 17 Desember 2018 12:55
Mau BPJS Sehat, Naikkan Iuran!
RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai memikirkan rencana menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Penerima Bantuan Penerima Iuran (JKN-PBI), guna mengatasi persoalan defisit keuangan secara nasional. Menurut Kepala BPJS Tarakan Wahyudi Putra Pujianto, rencana tersebut masih menunggu hasil evaluasi skema yang dirancang BPJS Kesehatan.

“Prosesnya BPJS ke Kemenkeu bahwa sudah ada 36 skema. Jadi harapannya sudah enggak ada lagi. Kan Kemenkeu sudah minta diaudit, sudah diaudit BPK. Skema tadi sudah disampaikan, kurang apa lagi,” ujar Wahyudi Putra Pujianto kepada awak media di kantornya, Jumat (14/12).

Namun, Wahyudi belum mengetahui apakah rencana kenaikan iuran ini hanya berlaku untuk peserta mandiri, atau PBI, atau kedua-duanya. Yang jelas kenaikan iuran JKN-PBI dinilai menjadi solusi paling tepat untuk mengatasi persoalan defisit anggaran.

Sebab, menurut Wahyudi, meskipun 36 skenario yang diusulkan ke pemerintah pusat itu dilaksanakan, tetap tidak menutupi beban anggaran yang dialami BPJS Kesehatan. “Jadi memang harapannya dari simulasi 36 skenario itu sudah jelas klir, jadi memang iurannya yang perlu dinaikkan. Kalaupun semuanya itu patuh membayar, tetap kurang,” tuturnya.  

Yang menjadi persoalan, beber Wahyudi, adalah menyangkut besaran iuran yang akan dibebankan kepada peserta JKN-PBI. Karena usulan iuran yang mengikuti perhitungan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), mestinya disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap tahun. Sementara pemerintah pusat menginginkan iuran berdasarkan perhitungan DJSN tahun 2013 lalu.

“Kalau tahun ini dihitung lagi mungkin lebih mahal daripada yang 2013. Cuma seenggaknya dituruti yang 2013 saja itu sudah lumayan membantu lah,” tuturnya.

Ia mencontohkan, apabila mengacu pada perhitungan DJSN 2013, untuk peserta PBI yang dibayarkan melalui pemerintah daerah berkisar Rp 35-36 ribu per jiwa per bulan. Sedangkan iuran saat ini hanya Rp 23.600 per jiwa per bulan. Penyesuaian juga mengikuti untuk peserta mandiri.

Namun, lan

jut Wahyudi, direksi BPJS juga sudah menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa seharusnya jika mengikuti skema sosial healt insurance di Belanda yang menjadi patokan BPJS Kesehatan. setiap orang diwajibkan bergotong-royong membayar iuran yang didasarkan pada kemampuan ekonomi warga yang diambil dari pemotongan gajinya.

Menurut Wahyudi, semua tergantung kepada pemerintah pusat. Hanya, sepengetahuan Wahyudi, penerapan kebijakan tersebut sudah diterapkan juga di negara-negara maju di dunia.

BPJS Tarakan sendiri harus menanggung klaim fasilitas kesehatan (faskes) mencapai Rp 20-22 miliar setiap bulannya. Bahkan, karena kekurangan anggaran, pihaknya tidak bisa membayar penuh dan terpaksa menyisakan utang klaim.

Wahyudi tidak memungkiri, RSUD Tarakan merupakan faskes yang paling banyak menyedot anggaran BPJS Kesehatan. Dan wajar apabila sampai sekarang pihaknya masih menyisakan utang klaim yang masih ditunda pembayarannya karena menunggu ketersediaan dana.

“Saya sampaikan ada klaim-klaim pending yang nilai kalau ditotalkan tadi sekitar Rp 20 M (miliar). Nah, untuk yang klaim pending itu tadi sudah juga diperiksa oleh BPK,” ujar Wahyudi membenarkan masih adanya tanggungan klaim RSUD Tarakan yang belum dibayarkan. 

Namun, klaim tersebut tidak serta merta diterimanya. Menurut Wahyudi, pihaknya juga perlu memverifikasi ulang apakah angka klaim tersebut sudah benar atau tidak. Untuk itu, Wahyudi mengaku sudah bersurat ke Pemprov Kaltara selaku pengelola RSUD Tarakan untuk melakukan validasi klaim.

Di antara klaim yang dinilai sudah benar dan sesuai diagnosa, Wahyudi mengaku sudah ada beberapa yang dalam proses pembayaran. Sementara sisanya menjadi laporan pertanggungjawaban ke BPK, mana yang sifatnya memang pending karena konfirmasi, mana yang pending karena disviute medis.

Apabila ditemukan ada sengketa dalam validasi BPJS Kesehatan, untuk menyelesaikan pihaknya mengajukan ke Dewan Pertimbangan Medik (DPM) yang beranggotakan orang-orang profesional seperti dokter spesialis, dan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) yang melibatkan seluruh perhimpunan profesi kesehatan untuk memberikan keputusan.

“Jadi kalau ada sengketa kami naikkan ke situ DPM sama TKMKB. Kalau enggak selesai di situ, kami ada DPM dan TKMKB tingkat pusat,” terangnya.  (*/naa/lim)

 

 


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 09:44

Ramaikan Pawai Pembangunan

TARAKAN – Pawai pembangunan akan dilaksanakan dalam 31 hari lagi,…

Jumat, 19 Juli 2019 09:42

Tingkatkan Pengawasan dan Ajak Kerja Sama Mitra di Perbatasan

TARAKAN – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berupaya…

Jumat, 19 Juli 2019 09:41

Dulu Sering Disumpahi, Sekarang Tidur Lebih Nyenyak

Said Usman Assegaf telah terbiasa dengan perannya sebelum menjadi direktur…

Jumat, 19 Juli 2019 09:06

Disdikbud Nilai Tarakan Belum Butuh SMA Baru

TARAKAN - Pembentukan 2 SMP baru oleh Dinas Pendidikan dan…

Jumat, 19 Juli 2019 09:05

Nilai Ada Perusahaan Nakal yang ‘Bebas’

TARAKAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalan Himpunan Mahasiswa Islam…

Jumat, 19 Juli 2019 08:40

Harapkan Jalan Semenisasi Dilakukan Peningkatan

TARAKAN - Perlunya peningkatan terhadap jalan semenisasi yang ada di…

Kamis, 18 Juli 2019 10:32

Dikalungkan Bunga Oleh Polisi Cilik

TARAKAN - Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito…

Kamis, 18 Juli 2019 10:31

Minim Akses, Penanganan Lantung Tak Dilakukan

TARAKAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengharapkan adanya penanganan terhadap…

Kamis, 18 Juli 2019 10:30

Tampilkan Seragam Kebanggaan Ekstrakurikuler

TARAKAN – Sudah siapkah Anda dengan pawai pembangunan, yang dilaksanakan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:30

Enam Ekor Ikan Napoleon Gagal Diselundupkan

TARAKAN - Selama Mei hingga Juli tahun ini, Balai Karantina…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*