MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 17 Desember 2018 12:39
Kades Jangan Campuri Pemilu

Keluarkan Surat Edaran Netralitas Perangkat Desa

NETRALITAS: Surat Edaran Bupati Nunukan meminta agar seluruh aparat desa untuk netral dalam setiap tahapan pemilu. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN –  Proses pemilihan umum (pemilu) 2019 mulai terasa, para calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) dari pusat, provinsi dan kabupaten. Mulai gencar melakukan kampanye. Untuk itu, para kades atau yang terlibat dalam pemerintahan diingatkan agar tidak ikut campur.

Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura telah membuat surat edaran, tentang netralitas Kepala Desa, perangkat desa dan badan perwakilan desa. Bahkan aparatur sipil negara (ASN). Untuk penyelenggaraan pemilu serentak di 2019, baik legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Tetap menjaga netralitas selama masuk tahapan kampanye ini, terutama para perangkat desa, begitu pula para ASN,” kata Hj. Asmin Laura.

Dia berpesan, para perangkat desa tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis, atau berafiliasi dengan partai politik. Serta tidak melibatkan diri dalam proses kampanye.

Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan, dalam rangka mewujudkan perwakilan pemerintah desa memiliki integritas, profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi dan nepotisme. Fokus untuk menyelenggarakan pelayanan publik untuk masyarakat.

“Yang terpenting saat ini adalah mampu menjalankan peran sebagai unsur pemerintah desa. Serta menjalankan aturan yang yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, Hariadi mengatakan, untuk yang memiliki ikatan dengan pemerintah serta yang berada di lingkungan Pemkab Nunukan, untuk lebih baik tak ikut mencampuri urusan pemilu.

“Telah diberikan imbauan untuk tidak ikut berkampanye dengan calon legislatif. Karena jika diketahui, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” kata Hariadi.

Etika dan netralitas unsur pemerintahan ikut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42/2004, tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN. Bahwa, PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis dan berafiliasi dengan partai politik.

Larangan yang dimaksud untuk tidak dilakukan para ASN seperti,  dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan orang lain sebagai calon legislatif.

Sesuai aturan yang berlaku, ASN yang ikut terlibat urusan pemilu, maka akan mendapatkan ancaman hukuman disiplin, untuk hukuman tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun, serta mendapatkan penundaan kenaikan pangkat selama setahun, bahkan dapat dikenakan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun. (nal/nri)

 

 

 


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*