MANAGED BY:
SELASA
23 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 17 Desember 2018 12:34
Warga Protes Dikenakan Pajak Restoran
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, NUNUKAN – Penolakan warga terhadap penarikan pajak restoran 10 persen kepada setiap konsumen masih terjadi. Sebab, pajak yang diambil dari harga makanan dan minuman yang dibeli di setiap rumah/warung makan, restoran dan cafetaria itu dinilai memberatkan dan seharusnya ditanggung pemilik usaha.

Pro dan kontra mengenai pajak restoran tersebut juga dialami pemilik usaha. Mereka merasa serba salah untuk menarik pajak tersebut. Karena, banyak konsumen memprotes karena menganggap harga makanan dan minuman dinaikan secara sepihak. Bahkan, ada yang meragukan apakah pajak tersebut benar-benar disetor ke kas daerah atau digunakan secara pribadi.

“Serba salah juga saya. Saya sampaikan ada pajak, pembeli protes. Saya diamkan, eh, ada yang menanyakan kenapa kami tidak menarik pajak,” kata Tono, salah seorang pemilik rumah makan di Kelurahan Nunukan Timur kepada media ini kemarin.

Ia mengatakan, masih ada konsumennya yang tidak mengerti akhirnya penerapan pajak 10 persen itu disampaikan secara terbuka dan dengan memanfaatkan nota pembelian yang telah disiapkan pemerintah melalui Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Nunukan.

“Kalau mereka mau bayar pajak, baru saya berikan notanya. Tapi, kalau tidak mau, saya diamkan saja. Kami juga capek memberitahukan setiap pelanggan yang datang. Ya, tergantung pengertian mereka saja,” beberanya.

Salah seorang warga Aris yang hampir setiap hari makan di restoran mengaku masih keberatan jika konsumen dibebankan untuk pembayaran pajak tersebut. Seharusnya, pengusaha yang dibebankan. Karena, sebagai warga, dirinya sudah membayar pajak lain.

Apalagi, di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2015 tentang Pajak Daerah itu tidak disebutkan jika yang wajib membayar pajak itu konsumen. Di pasal 1 ayat 13 disebutkan jika pajak  restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh restoran. Tidak disebutkan konsumen. Lalu di ayat ke 14 dikatakan, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga. “Tidak ada disebutkan pajak itu dibebankan ke konsumen,” ungkapnya.  

Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Nunukan, Fitraeni S Sos mengatakan, penarikan pajak restoran sudah pernah dilakukan seperti saat ini. Namun, di tengah perjanan banyak pemilik usaha yang menolak.

Sehingga, diambil kebijakan untuk menarik pajak tersebut dengan menentukan jumlahnya saja. Artinya, dalam sebulan itu ditentukan sebesar Rp 200 ribu. Namun, diprotes Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena bertentangan dengan aturan yang berlaku. Akhirnya, pemungutan berdasarkan jumlah jumlah pesanan makanan dan minuman yang masuk. “Makanya, kembali kami lakukan pemungutan pajak itu sesuai dengan nota yang ada,” ungkapnya.

Dikatakan, prostes warga yang tak ingin membayar pajak restoran sudah terjadi sejak dulu. Namun, karena sifatnya wajib dan memaksa, pajak 10 persen dari harga makanan dan minuman yang dipesan juga wajib dipungut. Tidak ada alasan, karena pajak restoran ini berlaku di seluruh Indonesia. “Kalau pemilik rumah makan itu sudah sangat mengerti. Tinggal masyarakatnya saja. Memang butuh penjelasan lebih karena berkaitan dengan uang,” jelasnya.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Muhammad Nasir mengatakan, penarikan pajak restoran saat ini memang menjadi dilema bagi pemerintah daerah. Sebab, mereka dituntut untuk menaikan PAD. Namun, di sisi lain, rakyat yang terbebani. “Tapi, bagi kami di DPRD, karena sudah menjadi prodak hukum yang telah disepakati bersama, maka tidak ada kata lain selain mendukungnya,” katanya saat dikonfirmasi kemarin.

DPRD Nunukan selaku wakil rakyat sangat memahami kon