MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 17 Desember 2018 11:32
Tak Lapor Dana Kampanye, ‘Caleg Dicoret’
SOSIALISASI: Bimtek pelaporan dana kampanye yang digelar KPU KTT, Minggu (16/12). RIKO / RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TANA TIDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung (KTT) mewajibkan semua peserta pemilu melaporkan dana kampanyenya. Jika tidak, kepesertaannya di pesta demokrasi serentak yang akan digelar April 2019 akan ‘dicoret’.

Hal itu disampaikan Ketua KPU KTT, Muchtar Bukoting dalam kegiatan Bimtek Pelaporan Dana Kampanye, Minggu (16/12). Karena itu, menurut Muchtar,bimtek ini sangat penting dilakukan. Apalagi ada batasan-batasan yang harus diikuti. Sehingga bimtek ini wajib diikuti peserta pemilu dalam hal ini partai politik.

“Ada sanksi jika peserta pemilu tidak menyampaikan pelaporan, yaitu pembatalan sebagai peserta pemilu dan sebagai calon terpilih,” tegas Muchtar.

Dalam kegiatan ini, lanjut dia, disampaikan prosedur membuat Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk Pemilu. Namun untuk kali ini cara penyampaiannya dipermudah karena secara online. Peserta pemilu cukup meng-input data via aplikasi yang disediakan oleh KPU.

Dokumen yang harus dilampirkan antara lain daftar penerimaan sumbangan dana kampanye, surat pernyataan tanggung jawab, serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran peserta.

 "Ini kami minta mereka mengunduh aplikasi dahulu, lalu melakukan simulasi penggunaannya," kata Muchtar.

Komisioner Devisi Hukum KPU KTT, Maimunah menambahkan, partai politik harus membuka rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening keuangan partai politik.

 “Semua sumbangan dana kampanye berbentuk uang, wajib ditempatkan pada RKDK partai politik terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye. Setelah itu disampaikan kepada caleg sebagai penerimaan sumbangan dari parpol,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye. Apabila saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), caleg tidak menyampaikan LADK7, maka akan dilakukan perbaikan terhadap LADK.

"Meskipun caleg tidak ada transaksi penerimaan dan pengeluaran serta kegiatan kampanye, maka caleg tetap menyampaikan LADK7 dengan nilai nihil,"ujarnya.

Dikatakan, KPU juga mengenalkan Aplikasi Sistem Dana Kampanye kepada operator/LO partai politik. Aplikasi ini digunakan untuk meng-input penerimaan dan pengeluaran dana kampanye guna menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU.

Selain itu juga sebagai kontrol bagi Peserta Pemilu dalam penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak lain.”Aplikasi pelaporan dana kampanye ini diharapkan mampu menyajikan laporan yang akuntabel dan transparan dan mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan,” pungkasnya.(*/rko/ana)


BACA JUGA

Jumat, 11 September 2015 15:28

Lebih Langsing dengan Berenang

<p>Berenang termasuk olahraga yang menyenangkan. Tetapi kebanyakan orang lebih menganggap olahraga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*