MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 17 Desember 2018 09:59
Bawaslu Koordinasi ke Kemenkumham RI

Pastikan Hak Pilih di Lapas Terakomodir

Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam waktu dekat melakukan koordinasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Dijelaskan Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati bahwa koordinasi yang dilakukannya tersebut bertujuan untuk lebih memastikan terkait teknis penggunaan hak pilih bagi masyarakat di Kaltara yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“Koordinasi ke Kemenkumham RI akan kami lakukan. Supaya adanya suatu jaminan hak pilih warga di lapas itu terakomodir,” ungkap Siti saat diwawancarai awak Radar Kaltara belum lama ini.

Lanjutnya, sejauh ini memang upaya pihak penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah cukup maksimal. Di mana dengan melakukan sistem jemput bola dalam mendata seluruh warga yang berpotensi memiliki hak pilih. Hanya, menurutnya dengan adanya koordinasi yang lebih jauh olehnya. Maka, itu dapat menambah dorongan baru dalam upaya bersama menyukseskan Pemilu secara serentak 2019 mendatang.

“Kami dari Bawaslu, sama halnya ingin menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Ya, salah satunya dengan memastikan setiap hak suara masyarakat agar dapat benar digunakan nantinya,” ujar wanita berhijab ini.

Lebih jauh dikatakan wanita yang akrab disapa Siti, satu hak suara menurutnya sangatlah berharga. Oleh karenanya, pihaknya saat ini terus melakukan pengawasan agar masyarakat yang memiliki potensi memilih dapat terakomodir dengan baik.

“Pengawasan tak hanya pada proses kampanye atau lainnya. Tapi, soal hak suara juga menjadi atensi kami. Nah, mudahan dengan langkah-langkah yang sudah kami lakukan sejauh ini dapat membuahkan hasil yang baik,” harapnya.

Meski, ditambahkan juga, dalam proses di lapangan tentu pihak penyelenggara yakni KPU adanya suatu kendala. Yang mana, data pemilih terkadang yang diterima tak sebagaimana mestinya. Untuk itu, memang perlu adanya suatu kesadaran bersama agar persoalan itu tak terus terjadi.

“Mungkin salah satunya soal data pemilih di lapas. Petugas pendataan terkadang hanya menerima nama dan alamat. Padahal, untuk syarat menjadikan masyarakat itu sebagai pemilih. Maka, harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP),” bebernya.

“Masalah seperti ini jugalah yang akan kami koordinasikan ke Kemenkumham. Mudahan nanti akan membuahkam hasil yang baik dan hak pilih di lapas terakomodir dengan baik,” jelasnya.

Sementara, sebelumnya KPU Kaltara menerangkan bahwa soal hak pilih di lapas sejauh ini sudah terakomodir dengan baik. Untuk di Kaltara dari dua lapas yang ada yakni Nunukan dan Tarakan terdapat sebanyak 2.107 pemilih. Dan KPU memastikan soal pemilih di Lapas juga menjadi perhatiannya secara serius. (omg/eza)

 


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*