MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 15 Desember 2018 12:04
Beda Persepsi, Persetujuan Ditunda

Lewati Deadline dari Kemendagri

Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Deadline persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dimediasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltara tak berjalan mulus.

Dikarenakan, rapat yang dilaksanakan antara Banggar dan TAPD berakhir tanpa keputusan. Padahal, sebelumnya telah dilaksanakan paripurna penjelasan nota keuangan APBD 2019. Kemudian pemandangan fraksi dan terakhir jawaban pemerintah atas pemandangan fraksi. Alhasil, persetujuan Raperda APBD 2019 tidak dapat dilaksanakan pada Jumat (14/12).

Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon menyampaikan, sebelum dilakukan rapat antara Banggar dan TAPD, anggota DPRD Kaltara sedang melaksanakan rapat internal. Kemudian, rapat dilanjutkan antara Banggar dan TAPD. Jika terjadi kesepakatan tentunya dilanjutkan dengan paripurna persetujuan.

“Siang ini (kemarin, Red) Banggar dan TAPD rapat bersama. Jika ada kesepakatan tentunya dilanjutkan dengan paripurna persetujuan pada malam hari,” ucap ketua DPRD Kaltara, Marthen Sablon kepada Radar Kaltara, Jumat (14/12).

Lanjutnya, jika tidak terjadi kesepakatan tentunya pembahasan APBD 2019 dapat dilanjutkan hingga Senin (17/12) mendatang. Disinggung terkait deadline waktu hasil mediasi dengan Kemendagri hingga Jumat (14/12) sudah berakhir. Ia menegaskan batas waktu pembahasan hingga akhir bulan.

“Kalau tidak ada persetujuan hari ini (kemarin, Red) masih bisa dilanjutkan pembahasan hingga 31 Desember 2018. Dan terkait kondisi ini tidak perlu lagi konsultasi dengan Mendagri,” tegasnya.

Ditanya terkait penyebab tidak adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Politisi berlambang Mercy ini menegaskan, ia bersama anggota DPRD lain memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat diakomodir pada APBD 2019. “Nanti kami rapat lagi. Ada hal-hal bisa kami pertimbangkan. Mudah-mudahan ada titik temu,” harapnya.

Ditempat berbeda, Sekretaris TAPD Pemprov Kaltara, Ahmad Sapriannoor dikonfirmasi media ini pihaknya tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait tidak adanya kesepahaman antara Banggar dan TAPD. Sementara,

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Arsan Latif menyampaikan, hingga saat ini hanya Provinsi Kaltara yang belum melaksanakan persetujuan. “Aceh, Papua sudah menyerahkan hari ini (kemarin, Red). Sedangkan Kaltara belum dilakukan persetujuan,” jelasnya.

Dijelaskan, saat dilakukan mediasi diharapkan 14 Desember sudah dilakukan persetujuan. Sebab, masih banyak proses yang harus dilakukan seperti melakukan evaluasi membutuhkan 15 hari kerja. Hasil perbaikan evaluasi rapat paripurna hingga registrasi ke pusat hingga penetapan Raperda menjadi Perda. “Sebaiknya 14 Desember kerena ada hitung-hitungannya,” tegasnya.

Ia berharap agar persetujuan ini dapat dilakukan dalam dekat ini. Agar proses ke depannya tidak ada persoalan lagi lantaran proses terlambat. Semoga bisa cepat tidak melebihi 31 Desember,” imbuhnya.

Sebelumnya, ia menegaskan jika terjadi keterlambatan penetapan, maka tidak menyebabkan APBD tidak ada. Dan masyarakat di lima kabupaten/kota tak perlu risau. “Disampaikan 13 November (draf Raperda), ada 60 hari kerja, ketemunya nanti pertengahan Januari, setelah lewat waktu berdasar UU 23/2014, Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan Perkada. Dengan pagu maksimal seperti tahun 2018. Tidak akan mungkin pelayanan terganggu karena alotnya pembahasan di DPRD,” urainya.

“Kalau normal, dokumennya Perda, kalau tidak normal, dokumennya Perkada. Tanggal 1 Januari nanti ini, apabila belum klir, dasar Permendagri 13/2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan kewenangan Gubernur,” tambahnya.

Mengenai adanya usulan tertentu di luar RKPD dan draf KUA-PPAS, dimungkinkan apabila menyangkut kebijakan nasional atau kebijakan daerah. “Itu harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD,” pungkasnya. (akz/eza)

Beda Persepsi, Persetujuan Ditunda


BACA JUGA

Selasa, 18 Juni 2019 12:15

Tidak Direspons, Warga Ancam Golput

TANJUNG SELOR – Warga Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah…

Selasa, 18 Juni 2019 12:11

Gubernur Instruksikan Beri 'Surat Cinta'

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto…

Selasa, 18 Juni 2019 12:10

Kapasitas Hanya Ratusan, Dihuni Ribuan Warga Binaan

TANJUNG SELOR – Sejak Januari, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan sudan…

Selasa, 18 Juni 2019 12:09

Jadikan Valentino Rossi Ikon di Spanduk Imbauan

Siapa yang tak mengenal Valentino Rossi. Ya, nyaris seluruh pecinta…

Selasa, 18 Juni 2019 11:53

KPU Usulkan Rp 35 M untuk Pilbup

TANJUNG SELOR – Menjelang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)…

Senin, 17 Juni 2019 12:21

Pemkab Diminta Aktif Atasi Persoalan BBM

TANJUNG SELOR – Persoalan pengetap di Tanjung Selor seperti tidak…

Senin, 17 Juni 2019 12:19

Arus Balik Berakhir, Pengawasan Tetap Ditingkatkan

TANJUNG SELOR - Meskipun puncak arus balik melalui Pelabuhan Kayan…

Senin, 17 Juni 2019 12:18

Disdikbud Buka Jalur Repatriasi untuk Anak TKI

TANJUNG SELOR - Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun…

Senin, 17 Juni 2019 12:17

Warga Inisiatif Tarik Iuran, Sehari Terkumpul Rp 3,2 Juta

Per 15 Juni lalu, setiap pengendara yang melintas di Jembatan…

Senin, 17 Juni 2019 12:14

Ombudsman Sarankan Pasang CCTV di Taman

TANJUNG SELOR – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*