MANAGED BY:
SENIN
21 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 15 Desember 2018 12:04
Beda Persepsi, Persetujuan Ditunda

Lewati Deadline dari Kemendagri

Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Deadline persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dimediasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltara tak berjalan mulus.

Dikarenakan, rapat yang dilaksanakan antara Banggar dan TAPD berakhir tanpa keputusan. Padahal, sebelumnya telah dilaksanakan paripurna penjelasan nota keuangan APBD 2019. Kemudian pemandangan fraksi dan terakhir jawaban pemerintah atas pemandangan fraksi. Alhasil, persetujuan Raperda APBD 2019 tidak dapat dilaksanakan pada Jumat (14/12).

Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon menyampaikan, sebelum dilakukan rapat antara Banggar dan TAPD, anggota DPRD Kaltara sedang melaksanakan rapat internal. Kemudian, rapat dilanjutkan antara Banggar dan TAPD. Jika terjadi kesepakatan tentunya dilanjutkan dengan paripurna persetujuan.

“Siang ini (kemarin, Red) Banggar dan TAPD rapat bersama. Jika ada kesepakatan tentunya dilanjutkan dengan paripurna persetujuan pada malam hari,” ucap ketua DPRD Kaltara, Marthen Sablon kepada Radar Kaltara, Jumat (14/12).

Lanjutnya, jika tidak terjadi kesepakatan tentunya pembahasan APBD 2019 dapat dilanjutkan hingga Senin (17/12) mendatang. Disinggung terkait deadline waktu hasil mediasi dengan Kemendagri hingga Jumat (14/12) sudah berakhir. Ia menegaskan batas waktu pembahasan hingga akhir bulan.

“Kalau tidak ada persetujuan hari ini (kemarin, Red) masih bisa dilanjutkan pembahasan hingga 31 Desember 2018. Dan terkait kondisi ini tidak perlu lagi konsultasi dengan Mendagri,” tegasnya.

Ditanya terkait penyebab tidak adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Politisi berlambang Mercy ini menegaskan, ia bersama anggota DPRD lain memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat diakomodir pada APBD 2019. “Nanti kami rapat lagi. Ada hal-hal bisa kami pertimbangkan. Mudah-mudahan ada titik temu,” harapnya.

Ditempat berbeda, Sekretaris TAPD Pemprov Kaltara, Ahmad Sapriannoor dikonfirmasi media ini pihaknya tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait tidak adanya kesepahaman antara Banggar dan TAPD. Sementara,

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Arsan Latif menyampaikan, hingga saat ini hanya Provinsi Kaltara yang belum melaksanakan persetujuan. “Aceh, Papua sudah menyerahkan hari ini (kemarin, Red). Sedangkan Kaltara belum dilakukan persetujuan,” jelasnya.

Dijelaskan, saat dilakukan mediasi diharapkan 14 Desember sudah dilakukan persetujuan. Sebab, masih banyak proses yang harus dilakukan seperti melakukan evaluasi membutuhkan 15 hari kerja. Hasil perbaikan evaluasi rapat paripurna hingga registrasi ke pusat hingga penetapan Raperda menjadi Perda. “Sebaiknya 14 Desember kerena ada hitung-hitungannya,” tegasnya.

Ia berharap agar persetujuan ini dapat dilakukan dalam dekat ini. Agar proses ke depannya tidak ada persoalan lagi lantaran proses terlambat. Semoga bisa cepat tidak melebihi 31 Desember,” imbuhnya.

Sebelumnya, ia menegaskan jika terjadi keterlambatan penetapan, maka tidak menyebabkan APBD tidak ada. Dan masyarakat di lima kabupaten/kota tak perlu risau. “Disampaikan 13 November (draf Raperda), ada 60 hari kerja, ketemunya nanti pertengahan Januari, setelah lewat waktu berdasar UU 23/2014, Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan Perkada. Dengan pagu maksimal seperti tahun 2018. Tidak akan mungkin pelayanan terganggu karena alotnya pembahasan di DPRD,” urainya.

“Kalau normal, dokumennya Perda, kalau tidak normal, dokumennya Perkada. Tanggal 1 Januari nanti ini, apabila belum klir, dasar Permendagri 13/2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan kewenangan Gubernur,” tambahnya.

Mengenai adanya usulan tertentu di luar RKPD dan draf KUA-PPAS, dimungkinkan apabila menyangkut kebijakan nasional atau kebijakan daerah. “Itu harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD,” pungkasnya. (akz/eza)

Beda Persepsi, Persetujuan Ditunda


BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 12:09

Dinsos Tegaskan Zero Prostitusi

TANJUNG SELOR – Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara menegaskan tahun ini…

Jumat, 18 Januari 2019 12:08

Peredaran Narkotika Memprihatinkan

TANJUNG SELOR – Berada di daerah yang berbatasan langsung dengan…

Jumat, 18 Januari 2019 12:05

185 Ha Lahan KBM Akan Dibebaskan

TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat…

Jumat, 18 Januari 2019 12:03

Sirkulasi Siklonik, Sebabkan Hujan Lebat

TANJUNG SELOR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas…

Jumat, 18 Januari 2019 12:02

DED Rampung, Pembangunan Fisik Mandek

TANJUNG SELOR – Menyikapi ruas Jalan Jalan Aki Balak Kota…

Jumat, 18 Januari 2019 12:00

Dihadiahi Timah Panas, Pelaku Curat Tersungkur

TANJUNG SELOR – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan menuntaskan…

Jumat, 18 Januari 2019 09:49

Tujuh Menit, 11 kg Sabu Musnah

TANJUNG SELOR - Direktorat Reserse Narkoba (Dirnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda)…

Jumat, 18 Januari 2019 09:47

Di Kaltara, Pemilih Pemula Mencapai 28.350 Jiwa

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara…

Jumat, 18 Januari 2019 09:45

1 Februari, CPNS 2017 Terima SK 100 Persen

TANJUNG SELOR - Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya…

Jumat, 18 Januari 2019 09:43

Tak Berfungsi Karena Terkendala Lahan

TANJUNG SELOR – Sejak selesai dibangun pada 2016 lalu, hingga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*