MANAGED BY:
JUMAT
22 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 14 Desember 2018 14:56
Dua Oknum Parpol Diduga Janjikan Uang
ILUSTRASI/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN- Di masa kampanye yang masih berjalan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menemukan dugaan pelanggaran money politics atau politik uang yang dilakukan oleh dua pengurus salah satu partai politik (parpol) di Kota Tarakan. Untuk itu, kedua oknum tersebut terancam dikenakan pidana maksimal 2 tahun penjara.

Ketua Bawaslu Tarakan Sulaiman menjelaskan bahwa oknum pengurus parpol tersebut tengah menjanjikan sejumlah uang kepada masyarakat yang akan memilih jagoannya di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. “Bahasanya saja menjanjikan. Itu otomatis sudah kena, apalagi kalau memberikan,” ungkapnya kepada Radar Tarakan, Kamis (13/12).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 523 dijelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung maupun tak langsung, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda sebesar Rp 24 juta.

Tak hanya itu, setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi kepada pemilih secara langsung atau pun tidak langsung, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda Rp 48 juta.

Lanjut, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda sebesar Rp 36 juta.

Sulaiman mengungkapkan bahwa dalam kasus kali ini ditemukan Bawaslu secara langsung, hingga menemukan dua orang pelaku. Berdasarkan hasil pertemuan antara Bawaslu dan dua oknum pengurus parpol tersebut, Sulaiman mengungkapkan bahwa keduanya beralasan tidak mengetahui dengan jelas aturan Pemilu 2019, hingga berani melakukan pelanggaran tersebut.

Melalui hal tersebut, Bawaslu telah melakukan pembahasan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan telah menyimpulkan pasal pelanggaran terhadap kedua oknum tersebut, dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sehingga kasus tersebut akan dilanjutkan.

Meski terbukti melanggar, caleg yang diperjuangkan kedua oknum pengurus parpol tersebut hanya berpotensi kecil untuk didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2019. Kedua oknum pengurus parpol tersebut berpotensi untuk terkena sanksi pidana. “Kan bisa saja itu dilaksanakan tanpa ada konfirmasi dari calegnya, jadi tidak serta merta menyeret caleg yang dikampanyekan. Tapi harus dibuktikan dulu, apakah caleg ini benar memerintahkan untuk melakukan money politics atau tidak,” jelasnya.

Jika terbukti tidak diberi perintah, maka kasus politik uang ini hanya sebatas menyeret dua oknum pengurus parpol tersebut. Saat ditanyakan nama partai yang bersangkutan, Sulaiman enggan menyebutkan, namun inisial oknum pengurus parpol tersebut WH.

 

PRAKTIKNYA SULIT DIBERANTAS

Pengamat Politik Kota Tarakan, Haryadi Hamid mengatakan berdasarkan data November 2018 lalu menyatakan bahwa tingkat toleransi masyarakat yang ingin menerima politik uang mencapai 35 persen. Hal inilah yang dimanfaatkan peserta politik dalam mendulang suara.

Menurutnya, praktik politik uang biasa dilakukan menjelang pemungutan suara. Berdasarkan pengamatan Haryadi pada pemilu sebelumnya yang dilaksanakan sejak 2004, 2009, 2014 dan Pilkada Juni 2018 lalu, kecenderungan praktik politik uang cenderung meningkat. “Terakhir, kalau bicara soal pilkada lalu, itu tim kampanye paslon cenderung melakukan money politics,” duga Haryadi.

Bahkan diungkap Haryadi, modus politik uang lebih canggih dari sebelumnya. Misalnya pada 2014 lalu dilakukan sebelum fajar, sehingga para timses door to door para potensi pemilih. Namun kali ini, pendataan langsung dilakukan timses dengan cara by name by address dengan melakukan pendataan langsung ke dalam rumah masyarakat. “Saya melihat di 2018 kemarin, pilkada itu begitu modelnya,” tuturnya.

Untuk itu, menurut Haryadi praktik money politics dapat mempengaruhi peserta pemilu untuk menang pada pemilihan. Sehingga caleg yang memiliki modal besar, dipastikan memungkinkan mempersiapkan uang yang besar dan melakukan proses pendataan terhadap masyarakat.

“Walaupun tetap tidak semua orang mengandalkan itu. Intinya politik uang itu untuk menambah jumlah perolehan suara dan itu akan tersebar di hampir semua caleg,” ujarnya.

 

PELAKU BURON, KASUS GUGUR

Bawaslu tidak hanya kali ini menangani dugaan politik uang.  HS, oknum yang diduga merupakan salah satu pendukung paslon Pilwali lalu diduga membagikan beras dan minyak goreng untuk memengaruhi pemilih. Hingga kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Tarakan, HS buron.

Ketua Bawaslu Tarakan Sulaiman saat itu mengatakan, penerima politik uang bisa juga dikenakan saksi sesuai sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).

“Saat dilakukan pemeriksaan oknum ini juga tidak menyebutkan siapa paslonnya. Dan kami juga tidak bisa men-justifikasi ini dari salah satu paslon. Bisa saja dijebak atau sebaliknya. Dan itu semuanya butuh data,” bebernya.

Namun menurut Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Choirul Jusuf mengatakan, terduga pelaku tak dapat dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO), hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan masa penyidikan hanya memiliki jangka waktu 14 hari. “Setelah melewati masa penyidikan kasus akan gugur dengan sendirinya karena kedaluwarsa. Untuk mengantisipasi itu kami terus mencari hingga 29 Juni,” tuturnya. (*/shy/lim)

 


BACA JUGA

Kamis, 21 Maret 2019 11:18

Pasokan Listrik Segera Pulih Bertahap

TARAKAN – Proses pigging atau pembersihan pipa akhirnya rampung dilakukan…

Kamis, 21 Maret 2019 11:14

ADA APA INI..?? Empat Sukhoi Mengudara di Perbatasan Kaltara

TARAKAN – Empat pesawat Sukhoi jenis SU-27 dan SU-30 dari…

Kamis, 21 Maret 2019 11:13

CIHUYY ..!! Ngga Lama Lagi di Tarakan Ada Cinema XXI

TARAKAN – Pertengahan tahun ini, Cinema XXI di lantai empat…

Kamis, 21 Maret 2019 11:11

4 ASN Mangkir Kerja, 2 Kampanye di Medsos

TARAKAN - Menjadi anggota aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan untuk…

Kamis, 21 Maret 2019 10:37

Cabuli Anak di Bawah Umur, CK Diringkus Polisi

TARAKAN – Perbuatan yang dilakukan oleh pria berinsial CK (37)…

Kamis, 21 Maret 2019 10:31

Besi Bermunculan di Badan Jalan

TARAKAN – Minimnya perawatan jalan lingkungan, kerusakan semenisasi jalan pun…

Rabu, 20 Maret 2019 11:17

Pigging Klir, Listrik Berangsur Pulih

TARAKAN – PT Medco E&P Tarakan tengah berusaha merampungkan proses…

Rabu, 20 Maret 2019 11:15

Kelalaian Warga, Lahan Kembali Terbakar

TARAKAN - Kebakaran lahan kembali terjadi di RT 05 Kelurahan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:13

“WTP Bukanlah Tanda Kelulusan, tapi Kewajiban”

Dalam kaitan membangun Indonesia, masyarakat perlu memiliki pemahaman cukup untuk…

Rabu, 20 Maret 2019 11:12

Kampanyekan Heart of Borneo Jadi Wisata Dunia

JAKARTA - Tak hanya kekayaan sumber daya alam berupa minyak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*