MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 14 Desember 2018 14:32
Sudah Putusan, Masih Berpolemik
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, NUNUKAN – Permasalahan lahan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Semakin memanjang. Akibat ahli waris lahan diduga menghalangi pembangunan PPI Sebatik yang sementara berlangsung. Kepala Unit Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) menyebut ahli waris adalah preman.

Kepala Unit SKPT Sebatik, Iswadi mengatakan, ahli waris yang telah mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Megara (PTUN) Samarinda, dan telah mengabulkan tuntutan. Namun hingga saat ini masih sering menghalangi proses pembangunan PPI.

“Tolong pihak pengamanan dari kepolisian atau dari manapun untuk amakankan di SKPT Sebatik, karena preman telah melakukan kericuhan,” kata Iswadi.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan ahli waris, telah masuk kategori kriminal dan saat ini perlu diproses secara pidana. Karena yang ditakutkan terjadi konflik yang berkepanjangan terjadi, baru dilakukan penindakan.

Saat ahli waris mendatangi SKPT Sebatik dan meminta untuk menunda pembangunan, telah dilakukan pengamanan langsung dari pihak aparat, mulai TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dari pihak kepolisian.

“Kasihan melihat orang tua itu, begitu kalau jadi korban yang memanfaatkan keadaan. Semoga mereka (ahli waris, Red.) cepat sadar akan perbuataannya,” ujarnya.

Sementara, anak dari Ahli Waris lahan PPI Sebatik, Azizul Rahim mengatakan, pihak SKPT Sebatik dalam hal ini Kepala Unit SKPT Sebatik, Iswadi sangat keterlaluan, karena telah mengeluarkan ucapan yang tidak patut.

“Yang diakatakan preman adalah ayah saya, saya tidak menyangka dikatakan preman. Padahal kami sekeluarga hanya menuntut hak sesuai aturan yang berlaku,” kata Azizul Rahim.

Menurutnya, pihak SKPT Sebatik, serta pemerintah setempat sangat otoriter. Karena memalakukan pembangunan mengikuti keinginan, tanpa dasar yang jelas. Membangun di atas lahan yang sedang bermasalah, contoh pembangunan yang sangat dipaksakan.

Hingga saat ini, ahli waris tidak pernah melakukan tindakan yang mengarah ke melanggar hukum. Karena terbukti hingga saat ini tak dilakukan penahanan oleh aparat kepolisian. Apa lagi yang menuntut tidak ada preman.

“Tidak ada preman yang menuntut, semua itu adalah ahli waris. Jadi sangat wajar jika ahli waris menuntut haknya,” ujarnya. (nal/nri)

 

 

 

 

 


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*