MANAGED BY:
JUMAT
22 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 13 Desember 2018 12:23
DPRD Kaltara Akhirnya Terima Nota Penjelasan APBD 2019
DISKUSI: Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon (kanan), Wakil Ketua DRPD Kaltara Abdul Jalil Fatah (tengah), dan Pj Sekprov Kaltara, Syaiful Herman, berdiskusi usai melaksanakan rapat paripurna di gedung DPRD Kaltara, Rabu (12/12). ASRULLAH/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR Rapat Paripurna ke-26 masa sidang III tahun 2018 dengan agenda penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 akhirnya dilaksanakan siang kemarin (12/12).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon dan diikuti sebanyak 24 anggota DPRD. Adapun nota penjelasan raperda tentang APBD 2019 Kaltara disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Syaiful Herman mewakili Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Dalam penjelasan tersebut, ringkasan APBD Kaltara tahun depan diperkirakan sebesar Rp 2,5 triliun.

Dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 561 miliar dengan komponen pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian, Dana perimbangan dialokasikan Rp 1,9 triliun terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 43 miliar merupakan komponen hibah dan pendapatan lainnya. Belanja daerah penggunaan pada APBD lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nilainya, pada Raperda APBD 2019 Rp 2,8 triliun. Terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 1,1 triliun sebagai unsur pendukung program kegiatan pembangunan secara umum. Dengan komponen belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, bagi hasil kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.

“Belanja langsung dianggarkan dengan capaian dapat dilaksanakan masyarakat. Belanja langusung dialokasikan Rp 1,7 triliun. Belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal,” kata Sekprov Kaltara Syaiful Herman, Rabu (12/12).

Adapun pembiayaan dari Silpa telah diperhitungkan untuk 2019 sebesar Rp 127 miliar. Kemudian, pinjaman daerah melalui PT SMI yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan RS Tipe B di Kaltara sebesar Rp 340 miliar. Dan, mengalokasikan pengeluaran pembiayaan daerah melalui penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah dengan mempedomani Permendagri nomor 52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp 27 miliar.

“Selanjutnya, diharapakan segenap anggata DPRD dapat melakukan persetujuan agar APBD 2019 dapat ditetapkan mejadi Peraturan Daerah (Perda),” harapnya.

Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon yang dikonfirmasi usai rapat tersebut menjelaskan, dari hasil rapat paripura ini diharapkan ke depannya proses penetapan APBD berjalan lancar. Sebab, setelah mendengar penjelasan dari pemerintah selanjutnya dilaksanakan paripurna pemandangan fraksi.

“Tanggapan fraksi kita tidak tahu seperti apa dan itu yang paling penting. Mudah fraksi dapat memberikan tanggapan yang baik,” jelasnya.

Dijelaskan setelah proses pemandangan fraksi kemudian dilanjutkan dengan jawaban pemerintah. Setelah itu, persetujuan dapat dilakukan. Dengan sisa waktu selama dua hari pihaknya meyakini dapat diselesaikan dengan deadline hasil dari mediasi di Kemendagri. “Terget sisa dua hari. Besok pagi (hari ini) jawaban pemerintah. Kami akan simak apa jawaban pemerinta terhadap pemandangan fraksi. Kalaupun bergeser paling lambat pada Senin (17/12) mendatang. Mudahan lancar saja,” tegasnya.

Terkait nilai APBD 2019 yang mengalami penurunan dibanding pada 2018 sebesar Rp 3,06 triliun, yang mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 2,7 persen atau Rp 2,96 persen, Marten menilai penyebabnya pada PAD Kaltara yang kurang dimaksimalkan. Sedangkan jika berharap dari dana peimbangan yang menentukan yakni pemerintah pusat. “PAD harus dimaksimalkan lagi. Sektor yang harus digenjot, pertambangan dan ekspor hasil perikanan seperti ikan dan udang,” tuturnya. (akz/ash)

 


BACA JUGA

Kamis, 21 Maret 2019 11:07

Durasi ML Jadi Tujuh Jam Sehari

TANJUNG SELOR - Pemadaman listrik yang terjadi sejak Februari lalu…

Kamis, 21 Maret 2019 11:03

Aksi 12 Kementerian Diundur

TANJUNG SELOR – Aksi percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM)…

Kamis, 21 Maret 2019 11:02

Bangun Ruang dan Alkes, Gunakan DAK Rp 16 Miliar

TANJUNG SELOR – Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019…

Kamis, 21 Maret 2019 11:00

Setahun Pembangunan PLTSa Harus Berprogres

TANJUNG SELOR – Sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKA) pembangunan…

Kamis, 21 Maret 2019 10:53

Rekam Biometrik, CJH Dilarang Keluar Kota

TANJUNG SELOR – Selama beberapa bulan ke depan Calon Jamah…

Kamis, 21 Maret 2019 10:51

Bandar Kupon Putih Berhasil Dibekuk

TANJUNG SELOR – Usahabandar kupon putih yang dijalankan AT berakhir…

Kamis, 21 Maret 2019 10:44

Jamin Keamanan, Polda Kerahkan Ribuan Personel

Jelang pelaksanaan pesta demokrasi 17 April mendatang, Kepolisian Daerah (Polda)…

Rabu, 20 Maret 2019 11:07

Rekrutmen Transparan, Seleksi JPT Terbuka

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Gubernur Kaltara Dr.…

Rabu, 20 Maret 2019 11:04

ASN Dilarang Ikut Naik Panggung

TANJUNG SELOR - Berbagai upaya terus dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:03

Utamakan Putra Daerah

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kaltara mempersiapkan kuota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*