MANAGED BY:
SENIN
21 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 12 Desember 2018 13:07
Bahas RAPBD Alot, Tak Usah Risau
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-26 Masa Sidang III 2018 dengan agenda penyampaian Nota Kesepahaman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 tertunda dua kali.

Awalnya paripurna dijadwalkan pada Selasa (11/12) pukul 14.00 WITA. Namun, ditunda dan kembali dijadwalkan pukul 19.30 WITA. Namun,  rencana itu kembali batal. 

Dari pantauan media ini,  sekira pukul 19.00 WITA sejumlah pejabat dari organisasi perang daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) memenuhi undangan dan hadir di ruang paripurna. Hanya, hingga pukul 21.00 WITA, tak satu pun anggota DPRD yang hadir di ruang paripurna.

Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon ketika dikonfirmasi media ini menyampaikan, ia bersama anggota DPRD sedang melaksanakan rapat. “Kami masih rapat,” katanya melalui pesan singkat kepada Radar Tarakan.

Lanjutnya, alasan tertudanya dua kali paripurna lantaran belum ada titik temu antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Untuk itu, pihaknya segera melanjutkan pembahasan bersama Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. “Belum ada titik temu kesepahaman dan masih sedang dibahas lagi. Sebentar kami lanjutkan rapat Banmus,” jelasnya.

Disinggung terkait hasil mediasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (7/12) lalu, di mana Banggar dan  TAPD telah diberi deadline hingga 14 Desember, Marthen hanya menjawab singkat. “Mudah-mudahan saja,” singkatnya.

Sementara Sekretaris TAPD Pemprov Kaltara Ahmad Sapriannoor menyampaikan, TAPD telah mempersiapkan nota penjelasan sesuai dengan agenda rapat yang ditentukan DPRD Kaltara. Hanya, rapat kembali ditunda. “Kalau kami sudah siap untuk nota penyampaian. Soal ditunda, yang mengundang kan DPRD,” imbuhnya.

Menurutnya, saat ini pembahasan APBD Kaltara tergolong lambat. Padahal sudah dimediasi Mendagri. TAPD dan Banggar juga sudah sepakat segera menuntaskan. Sebab, dengan keterlambatan yang terjadi tidak hanya memicu sanksi, tetapi berdampak luas bagi masyarakat.

“Sisa dua hari, ada evaluasi Mendagri harusnya dijalankan sesuai kesepakatan. Kerana dampaknya merugikan masyarakat Kaltara,” jelasnya.

Selain itu, sanksi bakal yang bakal diterima Provinsi Kaltara yang penilaian kurang baik di pemerintah pusat lantaran dinilai tidak taat aturan, kata dia. “Tergantung dengan pusat nanti kena sanksi, merugikan kita. DAU (dana alokasi umum) ditahan, dan dipotong.  Jadi niat lurus saja untuk membangun Kaltara,” ujarnya.

Untuk diketahui, pembahasan APBD 2019 berlangsung alot. Seharusnya, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), disepakati pada 30 November lalu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38/2018 tentang Penyusunan APBD 2019 menegaskan paling lambat hingga persetujuan hingga akhir November.

Namun itu tidak dilakukan sehingga Kemendagri memfasilitasi pertemuan antara Banggar dan TAPD dan memberikan batas waktu persetujuan bersama Raperda APBD hingga 14 Desember mendatang.

 

KUA-PPAS DISERAHKAN SEJAK JULI

Sebelumnya TAPD menyampaikan jika draf Raperda APBD 2019 telah diserahkan pada November lalu. Pun sejak Juli lalu, TAPD telah menyerahkan draf KUA-PPAS ke DPRD.

TAPD menyerahkan Raperda pada November atas petunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. “Karena kata Mendagri, kondisi tidak normal. Tidak normal itu tidak sesuai tanggal, tahapan sesuai Permendagri 38/2018. Kami berprasangka baik saja. Itu penyerahannya atas konsultasi dengan Mendagri. Karena dianggap tidak normal. Kalau normal kan tidak melewati batas 30 November persetujuannya. Sehingga kami kemudian berkonsultasi lagi ke Kemendagri,” sebut Sapriannoor, Selasa 4 November lalu.

Sapriannoor mengaku jika DPRD beberapa kali mengundang TAPD Pemprov Kaltara. Setiap kali TAPD menghadiri undangan pembahasan bersama, ujung-ujungnya batal. “Kami tidak ingin menelisik lebih jauh kenapa bisa batal. Kronologi pembahasan itu ada kami catat. Bagaimana TAPD mengikuti tahapan, undangan kami kirim, tahapannya sudah kami beritahu, tanggal ini dibahas. Tanggal ini nota persetujuan, raperda dan lain-lain. Kami ikuti. Kemudian karena tak sesuai tahapan, dari konsultasi dengan Mendagri, dinilai terjadi kondisi tidak normal, sehingga harus difasilitasi Mendagri sendiri,” terang Sapriannoor lagi.

Sapriannoor pun menyebut jika dalam pembahasan ini memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan antara Banggar dengan TAPD. Namun begitu, dua lembaga eksekutif dan legislatif tentu bekerja atas kepentingan masyarakat di lima kabupaten/kota. “Kami juga TAPD berhati-hati, apalagi soal hibah. Harus ada usulan. Siapa penerima, alamat, jelas, diverifikasi. Kami harus bijaksana. Kami enggak maulah asal masuk (anggaran), ini bukan pribadi. Ada konsekuensi hukum,” sebutnya.

“Mendagri memberi warning hingga 30 November supaya bisa dievaluasi, dan disetujui. Itu yang jadi masalah, tanggal 25 Desember orang sudah libur, Natal. Mendagri tidak hanya mengurusi Kaltara, ada 34 provinsi. Kalau tidak normal, artinya merepotkan orang,” urainya.

 

RAPBD AKAN DIEVALUASI KEMENDAGRI

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Kemendagri Asran Latif mengatakan jika mediasi antara TAPD dan Banggar bermakna penyampaian aturan mengenai penyusunan APBD. “Saya sering mempertemukan seperti ini. Namun perlu kami sampaikan, pokok pikiran DPRD atau hasil reses itu harus disampaikan sebelum penetapan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) oleh Gubernur. Berdasarkan RKPD, disampaikanlah Rancangan KUA-PPAS ke DPRD. APBD itu, dokumen penyusunannya RKPD dan KUA-PPAS. Tidak akan mungkin program baru yang muncul, apalagi itu reses, pasti bertentangan dengan aturan perundang-undangan,” jelasnya.

Mengenai pembahasan hingga penetapan APBD, kata dia, akan dievaluasi Kemendagri. Salah satunya menilai konsistensi RKPD dan KUA-PPAS. “Itu perintah UU 23. Tak akan mungkin kami meloloskan sesuatu yang bertentangan dengan UU. Saya sudah bicara dengan Pak Sekda (Syaiful Herman). Mengenai batasan waktu, UU mengatakan bahwa, persetujuan DPRD itu paling lambat 30 November, ada waktu evaluasi sesuai PP 12/2017, ditegaskan RAPBD ditetapkan paling lambat 31 Desember. Kalau itu tidak ditetapkan kedua-duanya (DPRD dan Pemprov) dikenakan sanksi,” terangnya.

Dijelaskan lebih jauh, ketika terjadi keterlambatan penetapan, maka tidak menyebabkan APBD tidak ada. Menurutnya, masyarakat di lima kabupaten/kota tak perlu risau.

“Disampaikan 13 November (Draf Raperda), ada 60 hari kerja, ketemunya nanti pertengahan Januari, setelah lewat waktu berdasar UU 23/2014, Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan Perkada. Dengan pagu maksimal seperti tahun 2018. Tidak akan mungkin pelayanan terganggu karena alotnya pembahasan di DPRD,” urainya.

“Kalau normal, dokumennya Perda, kalau tidak normal, dokumennya Perkada. Tanggal 1 Januari nanti ini, apabila belum klir, dasar Permendagri 13/2016, tentang pengelolaan keuangan daerah, diberikan kewenangan Gubernur,” tambahnya.

Mengenai adanya usulan tertentu di luar RKPD dan draf KUA-PPAS, dimungkinkan apabila menyangkut kebijakan nasional atau kebijakan daerah. “Itu harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD,” terangnya. (akz/lim)


BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 12:09

Dinsos Tegaskan Zero Prostitusi

TANJUNG SELOR – Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara menegaskan tahun ini…

Jumat, 18 Januari 2019 12:08

Peredaran Narkotika Memprihatinkan

TANJUNG SELOR – Berada di daerah yang berbatasan langsung dengan…

Jumat, 18 Januari 2019 12:05

185 Ha Lahan KBM Akan Dibebaskan

TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat…

Jumat, 18 Januari 2019 12:03

Sirkulasi Siklonik, Sebabkan Hujan Lebat

TANJUNG SELOR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas…

Jumat, 18 Januari 2019 12:02

DED Rampung, Pembangunan Fisik Mandek

TANJUNG SELOR – Menyikapi ruas Jalan Jalan Aki Balak Kota…

Jumat, 18 Januari 2019 12:00

Dihadiahi Timah Panas, Pelaku Curat Tersungkur

TANJUNG SELOR – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan menuntaskan…

Jumat, 18 Januari 2019 09:49

Tujuh Menit, 11 kg Sabu Musnah

TANJUNG SELOR - Direktorat Reserse Narkoba (Dirnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda)…

Jumat, 18 Januari 2019 09:47

Di Kaltara, Pemilih Pemula Mencapai 28.350 Jiwa

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara…

Jumat, 18 Januari 2019 09:45

1 Februari, CPNS 2017 Terima SK 100 Persen

TANJUNG SELOR - Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya…

Jumat, 18 Januari 2019 09:43

Tak Berfungsi Karena Terkendala Lahan

TANJUNG SELOR – Sejak selesai dibangun pada 2016 lalu, hingga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*