MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 12 Desember 2018 12:31
Nelayan Tuntut Pemerataan BBM
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Tak tahan dengan pembagian BBM bersubsidi yang diduga tidak merata, membuat sejumlah nelayan melangkahkan kaki ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Sayangnya, rencana pertemuan tersebut masih tertunda, akibat posisi ketua DPRD yang masih berada di luar kota.

Kepada Radar Tarakan, Koordinator Persatuan Nelayan Kecil (PNK) Juata Laut, Jahtra mengatakan bahwa ada 3 APMS yang berada di Juata Laut, yakni APMS Bengkel Jaya dengan jatah kuota 65 KL per bulan, Mitra Setia Lestari dengan jatah 90 KL per bulan dan Bungaria dengan jatah 135 KL per bulan.

Menurut Jahtra, pelayanan APMS terhadap para nelayan semakin minim, sebab di APMS Bengkel Jaya sistem penyaluran minyak dilakukan setiap hari, dan hanya menyalurkan 8 sampai 10 KL per bulan yang kemudian dibagikan kepada masyarakat.

“Pertanyaannya sisa 65 KL itu kemana? Sedangkan yang disalurkan pemerintah itu adalah minyak bersubsidi yang harus dirasakan tepat sasaran, termasuk usaha mikro dan nelayan,” ujarnya.

Pada APMS Mitra Lestari dianggap sudah menyalurkan minyak kepada nelayan dan usaha mikro, sehingga pelayanan terhadap 180 kapal dompeng yang masih dinilai kurang, diharapkan Jahtra agar pemerintah dapat melakukan penambahan kuota untuk APMS Mitra Lestari setiap bulan.

Sedang pada APMS Bungaria, tidak melayani rekomendasi untuk masyarakat Kota Tarakan bagian utara. Jika ingin membuat rekomendasi, Jahtra menyatakan bahwa pihaknya harus berkoordinasi lebih dulu dengan pemilik APMS.

“Kalau kami koordinasi dengan pemilik APMS, diterima atau tidak? Kalau ditolak, kemana kami membawa nasib untuk membawa rekomendasi yang diciptakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan? Bahkan disana (APMS Bungaria) ada ucapan bahwa di sana tidak menerima rekomendasi,” katanya.

Hal inilah yang membuat para nelayan untuk berbondong-bondong ke DPRD dan melakukan hearing bersama wakil rakyat guna menuntaskan permasalahan tersebut, agar penyaluran minyak terhadap nelayan dapat merata.

Untuk diketahui, satu nelayan diberi jatah 860 liter tergantung dari GT maupun PK mesin nelayan tersebut, sebab ada nelayan yang memiliki 900 liter, 1.200 liter, 450 liter dan sebagainya.

“Jatah itu harus habis per bulannya. Jadi inilah yang harus dipenuhi APMS darihasil rekomendasi tersebut,” jelasnya.

Penciptaan rekomendasi tersebut, dinyatakan Jahtra masih berhubungan dengan KSOP, sehingga rekomendasi dapat diterbitkan jika nelayan memiliki pas kecil seperti foto kapal dan sebagainya. Jika telah memenuhi persyaratan, pihaknya akan mengajukan kepada KSOP.

“Tanpa pas kecil, tidak ada rekomendasi. Kalau mau cepat, kami akan meminta kepada KSOP yang dinamakan ceklist, sebagai tanda bukti ada proses,” ucapnya.

Kaitan pemegang nosel dengan pemilik APMS, Jahtra masih menyatakan bingung. Sebab, dirinya masih mempertanyakan kekuasaan pemilik nosel atau pemilik APMS yang berada di atas, sebab pemegang nosel memiliki kewenangan untuk tidak menerima rekomendasi, padahal pemiliknya ada.

“Jadi kadang yang pegang nosel mengatakan di sini sudah banyak langganan kami, kalau minyak banjir, mereka tetap ambil, sedangkan orang dari Juata Laut tidak. Jadi yang pegang kuasa itu pemegang nosel,” ungkapnya.

Permasalahan yang lain adalah saat hendak membeli minyak yang sesuai harga Rp 5.500 per liter, untuk itu, jika membeli satu jeriken, setiap nelayan harusnya mendapat 33,5 liter.

“Jadi kalau nelayan asli, itu ukurannya tepat. Tapi kalau yang dilayani nelayan abal-abal, ukurannya kalau dibeli Rp 135 ribu, kurangnya sampai 3 liter. Berarti yang untung itu nelayan abal-abal atau pengetap. Ini apakah APMS dan pengetap ada permainan? Ini yang jadi pertanyaan kami, kenapa tidak dilakukan peneguran?,” ujarnya.

Melalui hal tersebut, pihaknya memohon kepada pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang berdasarkan hukum.

Sementara itu, saat hendak diwawancarai, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Muddain mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini belum melaksanakan pertemuan resmi, sehingga dirinya belum dapat memberikan tanggapan.

“Belum ada pertemuan resmi, saya belum bisa berikan tanggapan,” singkatnya. (*/shy/udn)


BACA JUGA

Selasa, 18 Juni 2019 12:26

2,5 Jam, 42 Rumah Ludes

TARAKAN – Si jago merah kembali mengamuk dan melahap permukiman…

Selasa, 18 Juni 2019 12:24

Tabung Gas Mahal, Disdagkop Malah Bilang Minim Laporan

TARAKAN – Keberadaan LPG 3 kg di Kota Tarakan dikeluhkan…

Selasa, 18 Juni 2019 12:23

WAJIB..!! Ikan dari Malaysia Diwaspadai

TARAKAN - Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017…

Selasa, 18 Juni 2019 12:22

Karya Menembus Ajang Bergengsi Nasional

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Tarakan…

Selasa, 18 Juni 2019 11:51

Tarakan Dapat 55 Titik PJUTS

TARAKAN - Sebanyak 300 unit lampu penerangan jalan umum tenaga…

Selasa, 18 Juni 2019 11:49

Gagal Memerkosa, Pelaku Curi HP

TARAKAN – Personel dari unit Jatanras, Satreskrim Polres Tarakan berhasil…

Selasa, 18 Juni 2019 11:47

Pejalan Kaki Keluhkan Tidak Adanya Trotoar

TARAKAN – Pejalan kaki yang melewati Jalan Dipenogoro mengeluhkan tidak…

Selasa, 18 Juni 2019 11:46

Transaksi Tunai Capai Rp 643,4 Miliar

TARAKAN – Selama Ramadan hingga Idulfitri 1440 H, jumlah transaksi…

Selasa, 18 Juni 2019 11:45

Samsat Keliling Mulai Beroperasi

TARAKAN – Samsat Keliling yang dimiliki Kantor Pelayanan Samsat Induk…

Selasa, 18 Juni 2019 11:44

Pasar Kampung Empat Terkendala Jalan

TARAKAN - Pasar yang berada di Kelurahan Kampung Empat hingga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*