MANAGED BY:
MINGGU
24 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 12 Desember 2018 12:31
Nelayan Tuntut Pemerataan BBM
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Tak tahan dengan pembagian BBM bersubsidi yang diduga tidak merata, membuat sejumlah nelayan melangkahkan kaki ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Sayangnya, rencana pertemuan tersebut masih tertunda, akibat posisi ketua DPRD yang masih berada di luar kota.

Kepada Radar Tarakan, Koordinator Persatuan Nelayan Kecil (PNK) Juata Laut, Jahtra mengatakan bahwa ada 3 APMS yang berada di Juata Laut, yakni APMS Bengkel Jaya dengan jatah kuota 65 KL per bulan, Mitra Setia Lestari dengan jatah 90 KL per bulan dan Bungaria dengan jatah 135 KL per bulan.

Menurut Jahtra, pelayanan APMS terhadap para nelayan semakin minim, sebab di APMS Bengkel Jaya sistem penyaluran minyak dilakukan setiap hari, dan hanya menyalurkan 8 sampai 10 KL per bulan yang kemudian dibagikan kepada masyarakat.

“Pertanyaannya sisa 65 KL itu kemana? Sedangkan yang disalurkan pemerintah itu adalah minyak bersubsidi yang harus dirasakan tepat sasaran, termasuk usaha mikro dan nelayan,” ujarnya.

Pada APMS Mitra Lestari dianggap sudah menyalurkan minyak kepada nelayan dan usaha mikro, sehingga pelayanan terhadap 180 kapal dompeng yang masih dinilai kurang, diharapkan Jahtra agar pemerintah dapat melakukan penambahan kuota untuk APMS Mitra Lestari setiap bulan.

Sedang pada APMS Bungaria, tidak melayani rekomendasi untuk masyarakat Kota Tarakan bagian utara. Jika ingin membuat rekomendasi, Jahtra menyatakan bahwa pihaknya harus berkoordinasi lebih dulu dengan pemilik APMS.

“Kalau kami koordinasi dengan pemilik APMS, diterima atau tidak? Kalau ditolak, kemana kami membawa nasib untuk membawa rekomendasi yang diciptakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan? Bahkan disana (APMS Bungaria) ada ucapan bahwa di sana tidak menerima rekomendasi,” katanya.

Hal inilah yang membuat para nelayan untuk berbondong-bondong ke DPRD dan melakukan hearing bersama wakil rakyat guna menuntaskan permasalahan tersebut, agar penyaluran minyak terhadap nelayan dapat merata.

Untuk diketahui, satu nelayan diberi jatah 860 liter tergantung dari GT maupun PK mesin nelayan tersebut, sebab ada nelayan yang memiliki 900 liter, 1.200 liter, 450 liter dan sebagainya.

“Jatah itu harus habis per bulannya. Jadi inilah yang harus dipenuhi APMS darihasil rekomendasi tersebut,” jelasnya.

Penciptaan rekomendasi tersebut, dinyatakan Jahtra masih berhubungan dengan KSOP, sehingga rekomendasi dapat diterbitkan jika nelayan memiliki pas kecil seperti foto kapal dan sebagainya. Jika telah memenuhi persyaratan, pihaknya akan mengajukan kepada KSOP.

“Tanpa pas kecil, tidak ada rekomendasi. Kalau mau cepat, kami akan meminta kepada KSOP yang dinamakan ceklist, sebagai tanda bukti ada proses,” ucapnya.

Kaitan pemegang nosel dengan pemilik APMS, Jahtra masih menyatakan bingung. Sebab, dirinya masih mempertanyakan kekuasaan pemilik nosel atau pemilik APMS yang berada di atas, sebab pemegang nosel memiliki kewenangan untuk tidak menerima rekomendasi, padahal pemiliknya ada.

“Jadi kadang yang pegang nosel mengatakan di sini sudah banyak langganan kami, kalau minyak banjir, mereka tetap ambil, sedangkan orang dari Juata Laut tidak. Jadi yang pegang kuasa itu pemegang nosel,” ungkapnya.

Permasalahan yang lain adalah saat hendak membeli minyak yang sesuai harga Rp 5.500 per liter, untuk itu, jika membeli satu jeriken, setiap nelayan harusnya mendapat 33,5 liter.

“Jadi kalau nelayan asli, itu ukurannya tepat. Tapi kalau yang dilayani nelayan abal-abal, ukurannya kalau dibeli Rp 135 ribu, kurangnya sampai 3 liter. Berarti yang untung itu nelayan abal-abal atau pengetap. Ini apakah APMS dan pengetap ada permainan? Ini yang jadi pertanyaan kami, kenapa tidak dilakukan peneguran?,” ujarnya.

Melalui hal tersebut, pihaknya memohon kepada pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang berdasarkan hukum.

Sementara itu, saat hendak diwawancarai, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Muddain mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini belum melaksanakan pertemuan resmi, sehingga dirinya belum dapat memberikan tanggapan.

“Belum ada pertemuan resmi, saya belum bisa berikan tanggapan,” singkatnya. (*/shy/udn)


BACA JUGA

Sabtu, 23 Maret 2019 11:27

Kapolda: Jangan Bagi Berita Enggak Jelas Sumbernya

TARAKAN – Menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan legislatif dan…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:16

Akun FB Dipolisikan, Iwan Sebut Kritikan

TANJUNG SELOR - Sahabat Irianto Lambire melaporkan akun media sosial…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:14

Curi Motor Teman Sendiri

TARAKAN – Nekat membawa kabur motor teman sendiri, wanita berinisial…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:14

Pencuri Spesialis Waktu Subuh Dibekuk Polisi

TARAKAN – Anggota reskrim di Kepolisian Kawasan Sektor Pelabuhan (KSKP)…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:12

Jalan Terbelah, Pengendara Resah

TARAKAN - Terlihat ada jalan nyaris terbelah 2 di Jalan…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:38

“Aldy Melawan Kejahatan Tingkat Tinggi”

TARAKAN – “Iyaaa mamiku.” Diakhiri dengan emoji penuh cinta. Itulah…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:34

Pemadaman Bergilir, RSUD Tarakan Paling Terdampak

TARAKAN – Selama pemadaman listrik bergilir diberlakukan  keluhan tidak hanya…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:32

Tanpa Izin Edar, Produk Beku Disita

TARAKAN – Penindakan terhadap produk beku di salah satu gedung…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:27

Divonis Mati, Dua Terpidana Sabu 4 Kg Banding

TARAKAN- Usia divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:15

Berlakukan Satu Arah

TARAKAN - Tingginya tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas yang terjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*