MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 06 Desember 2018 13:14
Jangan Sampai Kena Sanksi

Upayakan Kesamaan Pembahasan KUA PPAS

Marthen Sablon, Ketua DPRD Kaltara. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provisni Kalimantan Utara (Kaltara) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara belum mendapatkan titik temu terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019 belum juga tuntas. Padahal TAPD telah menyerahkan draf KUA PPAS dan draf Raperda ke Banggar sejak Juni 2018.

Hal itu dibenarkan Ketua DPRD Kaltara, Marthen Sablon. Hanya saja, ia membantah bahwa draf KUA PPAS yang diserahkan TAPD tak dibahas. Dikarenakan, sejak draf diserahkan antara Banggar dan TAPD sudah beberapa kali bertemu.

“Saya pikir apa yang disampaikan TAPD tidak betul. Karena kita (Banggar dan TAPD) sudah beberapa kali pertemu sejak disampaikan. Hanya saja tidak menemukan kesepakatan,” ucap Ketua DPRD Kaltara, Marthen Sablon kepada Radar Kaltara, Rabu (5/12).

Dijelaskan, kesepakatan tidak terjadi lantaran TAPD tidak dapat memberikan keputusan ketika dilaksanakan rapat. Dan TAPD selalu mendorong keputusan ke Gubernur Kaltara. Alhasil, DPRD tidak dapat melanjutkan pembahasan jika harus menemui gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

“Dalam hal pembahasan KUA PPAS, DPRD harus memastikan usulan prioritas masyarakat Kaltara yang disalurkan ke DPRD. Dan ini kami salurkan pada rapat. Nah dengan kondisi ini TAPD tidak bisa mengambil keputusan,” tegasnya.

Dengan alotnya pembahasan membuat waktu semakin sempit, untuk itu DPRD mengusulan dana hibah diserahkan ke TAPD. Dan TAPD meminta waktu ke Banggar agar segera bertemu gubernur. Sedangkan, saat itu, gubernur tidak ada di tempat. Akhirnya, kesepakatan bertemu pada 28 November lalu pun dilakukan.

Namun, sisa waktu dua hari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 38/2018 tentang penyusunan APBD 2019 menegaskan paling lambat hingga persetujuan hingga akhir November tidak dapat dilakukan.

“Jika ada di sini langsung kami temui untuk usulan prioritas ini. Sehingga harus menunggu. Dengan waktu sangat singkat kami tidak dapat mengambil kesepahaman untuk persetujuan,” ungkapnya.

Sehingga, unsur Pimpinan DPRD Kaltara memutuskan melakukan komunikasi dengan Kemendagri. Dikarenakan, persetujuan KUA  PPAS sesuai Permendagri tidak dapat dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan. Dari hasil konsultasi yang dilakukan, saran dari Dirjen Bina keuangan Daerah, Mendagri menyarakan agar DPRD kembali dan melanjutkan pembahasan.

Sebelumnya, Banggar sudah melakukan rapat internal pada Senin (3/12) lalu untuk melakukan penyusunan jadwal pembahasan Raperda APBD ini. Dari jadwal itu, TAPD diundang rapat oleh Banggar pada Selasa (4/12) pukul 10.00 Wita. Namun, dari TAPD tidak hadir karena ada yang sedang dinas luar (DL). Sementara dalam jadwal itu, pukul 14.00 Wita pada hari yang sama dijadwalkan kesepakatan bersama tentang KUA-PPAS tersebut. Hanya saja, karena ini masih tertunda dan belum ada kesepakatan bersama, maka tahapan berikutnya jadi tidak dapat dilaksanakan.

Tak hanya itu, Marten juga mengaku bahwa pihaknya ada menerima surat tembusan dari Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie sebagai tembusan dari Mendagri prihal belum dilakukannya persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif sesuai ketentuan Permendagri 38/2018 yang ditetapkan pada 30 November.

Pastinya, untuk pembahasan APBD ini, Kemendagri sudah menegaskan, meskipun sudah lewat waktu persetujuan bersama itu, selagi masih ada waktu sebelum batas akhir penetapan, tetap akan terus dibahas.  "Makanya kita berharap ini dapat cepat selesai. Kami akan bantu untuk evaluasi. Pastinya, mereka (TAPD) sudah memahami itu, cukup lihat sepintas-sepintas saja dalam melakukan evaluasi itu," ujarnya.

Ia menegaskan, yang paling penting pada proses pengesahan APBD 2019 tidak melewati batas hingga 31 Desember. Sebab, jangan sampai baik itu DPRD maupun Pemprov Kaltara menerima sanksi. “Saya rasa kita berusaha jangan sampai terbit Pergub. Kita terus berusaha mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan pembahasan. Jika sudah ada kesamaan pandangan kita bisa lanjut pembahasan. Dan jika tidak berangkat kemarin kita sudah tahapan hari ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris TAPD Ahmad Sapriannoor mengatakan, sejak Juli lalu, TAPD telah menyerahkan draf KUA-PPAS ke DPRD. Hanya saja tak kunjung dibahas, akhirnya TAPD menyerahkan Raperda pada November atas petunjuk ke Mendagri Tjahjo Kumolo.

“Karena kata Mendagri, kondisi tidak normal. Tidak normal itu tidak sesuai tanggal, tahapan sesuai Permendagri 38/2018. Kami ingin lebih cepat, kami berprasangka baik saja. Itu penyerahannya atas konsultasi dengan Mendagri. Karena dianggap tidak normal. Kalau normal kan tidak melewati batas 30 November persetujuannya. Sehingga kami kemudian berkonsultasi lagi ke Kemendagri,” sebuat Ahmad Sapriannoor.

Pria yang akrab disapa Sapriannoor ini mengaku jika DPRD beberapa kali mengundang TAPD Pemprov Kaltara. Setiap kali TAPD menghadiri undangan pembahasan bersama, ujung-ujungnya batal. Salah satu alasannya tidak cukup anggota Banggar yang hadir.

“Seingat saya beberapa kali itu, kami datang ke DPRD. Tidak ada orang, tidak jadi, kemudian dibatalkan. Padahal kami siap saja. Itu kami menghadiri undangan. Kami tidak ingin menelisik lebih jauh kenapa bisa batal. Kronologi pembahasan itu ada kami catat. Bagaimana TAPD mengikuti tahapannya, undangan kami kirim, tahapannya sudah kami beritahu, tanggal ini dibahas. Tanggal ini nota persetujuan, raperda dan lain-lain. Kami ikuti. Kemudian karena tak sesuai tahapan, dari konsultasi dengan Mendagri, dinilai terjadi kondisi tidak normal, sehingga harus difasilitasi Mendagri sendiri,” terang Sapriannoor.

Sapriannoor pun menyebut jika dalam pembahasan ini memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan antara Banggar dengan TAPD. Namun begitu, dua lembaga eksekutif dan legislatif tentu bekerja atas kepentingan masyarakat, di lima kabupaten/kota.

“Kami juga TAPD berhati-hati, apalagi soal hibah. Harus ada usulan. Siapa penerima, alamat, jelas, diverifikasi. Kita harus bijaksana. Kami enggak maulah asal masuk (anggaran), ini bukan pribadi. Ada konsekuensi hukum,” pungkasnya. (akz/iwk/udn)

 


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 12:02

Pembangunan Lanudal Butuh Lahan Enam Hektare

TANJUNG SELOR - Pembangunan Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) di…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:01

Sempat Molor, DPTHP-II Nasional Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Meski sempat molor, penetapan jadwal Daftar Pemilih…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:59

Mau Bangun Ini, Pertamina Beri Catatan Khusus

TANJUNG SELOR – Setelah melakukan survei ke Bandara Kolonel RA…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:58

2.107 Warga Binaan Miliki Hak Pilih

TANJUNG SELOR – Hak pilih narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas)…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:56

Harga TBS Anjlok, Ini Dampak yang Paling Terasa

TANJUNG SELOR - Turunnya harga crude palm oil (CPO) dunia…

Jumat, 14 Desember 2018 14:50

Diupah RM 5.000, Nelayan Bawa Sabu 10 Kg

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali…

Jumat, 14 Desember 2018 14:48

Infrastruktur dan Bantuan Keuangan Jadi Perhatian

TANJUNG SELOR ­– Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:46

Rp 9 Miliar untuk Relokasi Pipa

TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:44

Bawaslu Pertanyakan Hak Suara di Lapas

TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara…

Jumat, 14 Desember 2018 14:41

Realisasi Pajak Capai 103,58 Persen

TANJUNG SELOR – Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pengelola Pajak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .