MANAGED BY:
JUMAT
19 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 06 Desember 2018 13:10
Pastikan ODGJ Tak Digiring

Tegaskan ODGJ Terdaftar, Bukan Gelandangan dan Terlantar

IKUTI REGULASI: Soal ODGJ, Ketua KPU Kaltara tegaskan akan mengikuti regulasi yang ada. Ia pun mengatakan jika ODGJ akan terdaftar. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menampik akan adanya anggapan suatu potensi penggiringan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada Pemilu 2019 mendatang.

Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami menjelaskan, pemerintah pusat dalam hal ini KPU RI tentu sejatinya sudah membuat regulasi-regulasi yang di dalamnya mengatur tentang tata cara penggunaan hak pilih ODGJ.

Oleh karenanya, pihaknya meyakini tidak ada sistemnya selaku penyelenggara akan keberpihakan terhadap para calon peserta pemilu. "Sejauh ini juga kami dalam bekerja terus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, konsep kerja kami jelas dan terarah," ungkap Surya kepada Radar Kaltara, Selasa (4/12).

Lanjutnya, meski pihaknya menyadari dengan semakin dekatnya proses pesta demokrasi yang berlangsung secara serentak. Yang mana, banyak hal-hal baru yang dianggap tabu menjadi suatu personalan. Akan tetapi, pihaknya tetap berusaha menempatkan kedudukan KPU sebagai wadah yang baik.

"Prinsipnya kami sepanjang adanya regulasi dalam kebijakan tersebut tidak melarang. Tentu kami akan patuhi dan menindaklanjutinya," ujar pria yang pernah menjabat Ketua KPU Bulungan ini.

Lebih jauh dikatakan, misal dalam konteks tata cara penggunaan hak pilih ODGJ. Maka pihak KPU di seluruh kabupaten/kota tentunya harus memberikan fasilitas sebuah pendampingan. Tujuannya, agar ODGJ dapat dengan baik menggunakan hak pilihnya.

“ODGJ ini mungkin tak ubahnya seperti penyandang disabilitas. Artinya, ada perlakuan khusus yang harus diberikan nantinya,” katanya.

Dan, tambahnya, pendampingan itu tatkala ODGJ berada di dalam bilik suara. Ini bilamana tidak ada pendamping dari pihak keluarga. Sehingga KPU melalui kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bertugas mendampingi.

“Pihak keluarga atau petugas KPPS bisa mendampingi saat di bilik suara nantinya," ujarnya. “Pendampinginan itu tentu tujuannya untuk mengarahkan kepada pemilih ke bilik suaranya. Dan menyiapkan alat bantu coblos,” timpalnya.

Namun, terlebih penting guna menjaga keaslian data yang diberikan oleh ODGJ. Dalam proses pendamping itu sekalipun keluarga wajib sebelumnya mengisi form C3. Isinya, pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan membocorkan pilihan si ODGJ. “Jadi, perlakuan-perlakuan seperti itulah yang akan diberikan nantinya,” bebernya.

Dikatakannya juga, upaya lain mencegah adanya anggapan negatif terhadap pihak penyelenggara. Pihaknya kembali menjelaskan akan hasil Putusan MK No. 135/2015. Yang mana, menyatakan bahwa gangguan jiwa/ingatan tersebut, dari sisi waktu/durasi ada perbedaan. Pertama, perbedaan terhadap ODGJ permanen/kronis dan non-permanen/episodik.

"Kalau dari sisi kualitas dibedakan menjadi tiga. ringan,sedang, dan berat," sebutnya seraya mengutip hasil putusan MK dari sumber yang dipercaya. Di samping informasi yang didapatinya dari KPU RI.

Tambahnya juga, mengenai ODGJ ini juga diuraikan dalam Putusan MK itu bahwa gila hanya salah satu jenis dari abnormalitas mental. Sedangkan, untuk jenis yang lain ada banyak. Ini meliputi, stres, depresi, cemas, paranoid, latah, fobia, dan fikiran buruk.

"Jenis-jenis itulah yang terkadang tak banyak dipahami. ODGJ itu masing-masing memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan maupun kualitasnya," ujarnya.

Di sisi lain, Surya menegaskan juga terkait sistem pendataan pemilih. Disebutkan bahwa terdapat tiga sistem yang dilakukan oleh seluruh petugas di KPU kabupaten/kota di Kaltara. Pertama, dengan mendatangi dari rumah ke rumah menanyakan berapa anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih. Dan termasuk apakah didalam keluarga itu ada penyandang disabilitas ataupun tidak.

"Jadi, misalnya ada penyandang disabilitas. Maka, petugas akan menanyakan secara detail untuk mengelompokkan jenis-jenis penyandang disabilitasnya,"ucapnya.

"Kemudian, kalau cara kedua dan ketiga yaitu petugas bisa saja menerima laporan langsung dari masyarakat, yang merasa belum terdaftar. Atau sudah terdaftar tapi ada data (nama, tanggal lahir, alamat dan lainnya) yang salah.Termasuk, meminta data penghuni di panti sosial, Lapas, Rutan, dan sejenisnya, lalu nama-nama itu dikroscek sesuai alamat tinggalnya," sambungnya.

Dikatakannya kembali, dari keseluruhan tata cara yang ada dalam sistem pendataan dan lain sebagainya. Artinya jelas terlihat bahwa KPU tidak mendata orang gila yang ada di jalan-jalan. Sebab, ditegaskan hal tersebut bukan begitu prosedur kerjanya.

"Dalam putusan MK juga sudah dinyatakan bahwa orang dengan psikosa (gila) yang berciri-ciri hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri. Itu sudah pasti soal penalaran yang wajar, tentuk tidak akan didaftarkan sebagai pemilih," pungkasnya. (omg/fly/udn)


BACA JUGA

Kamis, 18 April 2019 09:45

Salah Gunakan C6, Tiga Orang Diamankan

TANJUNG SELOR – Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Tanjung Selor…

Kamis, 18 April 2019 09:42

Surat Suara di Rutan Dimasukkan di Kantong Plastik

TANJUNG SELOR - Penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Polres Bulungan antusias…

Kamis, 18 April 2019 09:40

Datang dengan Kursi Roda, Tak Kalah dari Anak Muda

Meski dengan kondisi fisik yang sudah menua dan lemah. Bahkan,…

Kamis, 18 April 2019 09:39

Kali Pertama Mencoblos Sebagai Gubernur

TANJUNG SELOR – Sejak resmi menjabat sebagai orang nomor satu…

Kamis, 18 April 2019 09:38

Sejumlah TPS Sempat Kekurangan Surat Suara

TANJUNG SELOR – Berbagai upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU)…

Kamis, 18 April 2019 09:37

Rampungkan KLHS, Tim Konsultasi ke UGM

TANJUNG SELOR - Proses penyelesaian revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana…

Kamis, 18 April 2019 08:57

Naskah UN Diambil di Polsek Terdekat

TANJUNG SELOR – Seluruh naskah soal Ujian Nasional (UN) tingkat…

Kamis, 18 April 2019 08:57

Percepatan DOB, Selesaikan Batas Wilayah

TANJUNG SELOR – Meskipun hingga saat ini pembentukan Daerah Otonomi…

Kamis, 18 April 2019 08:55

33 Peserta CJH Masuk Tahap Dua

TANJUNG SELOR – Sejak dibuka 19 Maret hingga berakhir kemarin…

Kamis, 18 April 2019 08:53

Reskrim Sikat Aktivitas Judi

TANJUNG SELOR – Dua pelaku judi sabung ayam dan dadu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*