MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 06 Desember 2018 13:10
Pastikan ODGJ Tak Digiring

Tegaskan ODGJ Terdaftar, Bukan Gelandangan dan Terlantar

IKUTI REGULASI: Soal ODGJ, Ketua KPU Kaltara tegaskan akan mengikuti regulasi yang ada. Ia pun mengatakan jika ODGJ akan terdaftar. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menampik akan adanya anggapan suatu potensi penggiringan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada Pemilu 2019 mendatang.

Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami menjelaskan, pemerintah pusat dalam hal ini KPU RI tentu sejatinya sudah membuat regulasi-regulasi yang di dalamnya mengatur tentang tata cara penggunaan hak pilih ODGJ.

Oleh karenanya, pihaknya meyakini tidak ada sistemnya selaku penyelenggara akan keberpihakan terhadap para calon peserta pemilu. "Sejauh ini juga kami dalam bekerja terus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, konsep kerja kami jelas dan terarah," ungkap Surya kepada Radar Kaltara, Selasa (4/12).

Lanjutnya, meski pihaknya menyadari dengan semakin dekatnya proses pesta demokrasi yang berlangsung secara serentak. Yang mana, banyak hal-hal baru yang dianggap tabu menjadi suatu personalan. Akan tetapi, pihaknya tetap berusaha menempatkan kedudukan KPU sebagai wadah yang baik.

"Prinsipnya kami sepanjang adanya regulasi dalam kebijakan tersebut tidak melarang. Tentu kami akan patuhi dan menindaklanjutinya," ujar pria yang pernah menjabat Ketua KPU Bulungan ini.

Lebih jauh dikatakan, misal dalam konteks tata cara penggunaan hak pilih ODGJ. Maka pihak KPU di seluruh kabupaten/kota tentunya harus memberikan fasilitas sebuah pendampingan. Tujuannya, agar ODGJ dapat dengan baik menggunakan hak pilihnya.

“ODGJ ini mungkin tak ubahnya seperti penyandang disabilitas. Artinya, ada perlakuan khusus yang harus diberikan nantinya,” katanya.

Dan, tambahnya, pendampingan itu tatkala ODGJ berada di dalam bilik suara. Ini bilamana tidak ada pendamping dari pihak keluarga. Sehingga KPU melalui kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bertugas mendampingi.

“Pihak keluarga atau petugas KPPS bisa mendampingi saat di bilik suara nantinya," ujarnya. “Pendampinginan itu tentu tujuannya untuk mengarahkan kepada pemilih ke bilik suaranya. Dan menyiapkan alat bantu coblos,” timpalnya.

Namun, terlebih penting guna menjaga keaslian data yang diberikan oleh ODGJ. Dalam proses pendamping itu sekalipun keluarga wajib sebelumnya mengisi form C3. Isinya, pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan membocorkan pilihan si ODGJ. “Jadi, perlakuan-perlakuan seperti itulah yang akan diberikan nantinya,” bebernya.

Dikatakannya juga, upaya lain mencegah adanya anggapan negatif terhadap pihak penyelenggara. Pihaknya kembali menjelaskan akan hasil Putusan MK No. 135/2015. Yang mana, menyatakan bahwa gangguan jiwa/ingatan tersebut, dari sisi waktu/durasi ada perbedaan. Pertama, perbedaan terhadap ODGJ permanen/kronis dan non-permanen/episodik.

"Kalau dari sisi kualitas dibedakan menjadi tiga. ringan,sedang, dan berat," sebutnya seraya mengutip hasil putusan MK dari sumber yang dipercaya. Di samping informasi yang didapatinya dari KPU RI.

Tambahnya juga, mengenai ODGJ ini juga diuraikan dalam Putusan MK itu bahwa gila hanya salah satu jenis dari abnormalitas mental. Sedangkan, untuk jenis yang lain ada banyak. Ini meliputi, stres, depresi, cemas, paranoid, latah, fobia, dan fikiran buruk.

"Jenis-jenis itulah yang terkadang tak banyak dipahami. ODGJ itu masing-masing memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan maupun kualitasnya," ujarnya.

Di sisi lain, Surya menegaskan juga terkait sistem pendataan pemilih. Disebutkan bahwa terdapat tiga sistem yang dilakukan oleh seluruh petugas di KPU kabupaten/kota di Kaltara. Pertama, dengan mendatangi dari rumah ke rumah menanyakan berapa anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih. Dan termasuk apakah didalam keluarga itu ada penyandang disabilitas ataupun tidak.

"Jadi, misalnya ada penyandang disabilitas. Maka, petugas akan menanyakan secara detail untuk mengelompokkan jenis-jenis penyandang disabilitasnya,"ucapnya.

"Kemudian, kalau cara kedua dan ketiga yaitu petugas bisa saja menerima laporan langsung dari masyarakat, yang merasa belum terdaftar. Atau sudah terdaftar tapi ada data (nama, tanggal lahir, alamat dan lainnya) yang salah.Termasuk, meminta data penghuni di panti sosial, Lapas, Rutan, dan sejenisnya, lalu nama-nama itu dikroscek sesuai alamat tinggalnya," sambungnya.

Dikatakannya kembali, dari keseluruhan tata cara yang ada dalam sistem pendataan dan lain sebagainya. Artinya jelas terlihat bahwa KPU tidak mendata orang gila yang ada di jalan-jalan. Sebab, ditegaskan hal tersebut bukan begitu prosedur kerjanya.

"Dalam putusan MK juga sudah dinyatakan bahwa orang dengan psikosa (gila) yang berciri-ciri hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri. Itu sudah pasti soal penalaran yang wajar, tentuk tidak akan didaftarkan sebagai pemilih," pungkasnya. (omg/fly/udn)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 12:02

Pembangunan Lanudal Butuh Lahan Enam Hektare

TANJUNG SELOR - Pembangunan Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) di…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:01

Sempat Molor, DPTHP-II Nasional Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Meski sempat molor, penetapan jadwal Daftar Pemilih…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:59

Pertamina Beri Catatan Khusus

TANJUNG SELOR – Setelah melakukan survei ke Bandara Kolonel RA…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:58

2.107 Warga Binaan Miliki Hak Pilih

TANJUNG SELOR – Hak pilih narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas)…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:56

Harga TBS Anjlok, Ini Dampak yang Paling Terasa

TANJUNG SELOR - Turunnya harga crude palm oil (CPO) dunia…

Jumat, 14 Desember 2018 14:50

Diupah RM 5.000, Nelayan Bawa Sabu 10 Kg

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali…

Jumat, 14 Desember 2018 14:48

Infrastruktur dan Bantuan Keuangan Jadi Perhatian

TANJUNG SELOR ­– Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:46

Rp 9 Miliar untuk Relokasi Pipa

TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:44

Bawaslu Pertanyakan Hak Suara di Lapas

TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara…

Jumat, 14 Desember 2018 14:41

Realisasi Pajak Capai 103,58 Persen

TANJUNG SELOR – Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pengelola Pajak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .