MANAGED BY:
JUMAT
19 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 06 Desember 2018 12:55
Minim Penarikan Pajak Restoran
PAJAK: Rendahnya kesadaran pemilik usaha kuliner untuk memungut pajak restoran kepada para konsumen, BP2RD kembali mengingatkan ke para pengusaha tentang Perda Nomor 6/2015 tentang Pajak Daerah. SYAMSUL/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pajak restoran 10 persen yang dibebankan ke konsumen masih menimbulkan kendala di lapangan. Khususnya di kalangan pengusaha kuliner selaku wajib pajak. Sebab, beberapa pemilik rumah makan, restoran dan kafe ini belum memahami peraturan daerah (Perda) Nomor 6/2015 tentang Pajak Daerah tersebut.

Tak ayal, upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Nunukan untuk mendapatkan bantuan para pengusaha kuliner dalam menarik pajak restoran kepada konsumen tidak dapat dilakukan secara maksimal. Sebab, beberapa pengusaha atau pemilik usaha kuliner menolak untuk melakukan penarikan pajak kepada konsumennya.

“Di awal pekan November lalu, dicoba penarikan kepada 7 wajib pajak. Alhamdulillah lancar. Namun di Minggu kedua mulai muncul penolakan. Wajib pajak menolak jika penarikan pajak tidak dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten Nunukan dan tanpa pendampingan dari pihak kami,” kata Sekretaris BP2RD Nunukan Fitraeni kepada media ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, beberapa wajib pajak juga kembali meminta agar pemerintah kembali melakukan sosialisai mengenai perda pajak daerah tersebut. Agar mereka lebih memahami apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. “Setelah berkoordinasi dengan sekda, akhirnya disepakati untuk melakukan sosialisasi kembali,” ujarnya.

Fitraeni mengungkapkan, sosialiasi ini bukan yang pertama kali dilakukan sejak diterbitkannya perda tentang pajak daerah 2015 lalu. Namun, proses penarikan pajak yang selama ini belum maksimal akhirnya memaksa untuk dilakukan sosialisai kembali dilakukan.

“Sudah sering disosialisasikan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Bahkan setiap tahun sejak diterbitkannya perda itu dilakukan. Namun tidak berjalan. Dan kendala itu harus diselesaikan,” tegasnya.

Disebutkan, dari 131 wajib pajak restoran di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan ini hanya 7 pengusaha kuliner selaku wajib pajak saja yang melakukan. Bahkan, setelah dilakukan pendampingan proses pengambilan pajak dengan menggunakan nota pembayaran itu hanya 1 warung makan saja yang melaksanakannya.

“Apa yang dilakukan ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah. Apalagi pajak ini merupakan hal yang bersifat wajib dan memaksa sebagaimana dalam aturan,” ungkapnya.   

Di tempat yang sama, Asisten Administirasi, Umum dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Muhammad Amin SH menjelaskan, tidak semua pajak restoran dibebankan kepada pengusaha kuliner. Namun, hanya kepada kepada usaha yang mampu menghasilkan pendapatan di atas Rp 1 juta per bulannya. Namun, jika di bawah dari itu, tidak diwajibkan untuk memungut pajak ke konsumennya.

“Nah, untuk mengukur nilai sampai Rp 1 juta itu diperlukan catatan. Tidak hanya disebutkan saja. Makanya, diimbau kepada pemilik usaha restoran ini memiliki nota pembayaran sebagai alat bukti jumlah pemasukan yang ada. Termasuk jumlah pajak yang dipungut,” jelas Muhammad Amin sebelum memberikan sosialisasi kepada pemilik usaha kuliner kemarin.

Ia menegaskan, karena diatur dalam peraturan daerah, maka ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sebesar 10 persen dari harga makanan dan minuman tersebut. Termasuk pengusaha kuliner seperti pemilik restoran, rumah makan, cafetaria dan jasa boga. Karena, dalam perda nomor 6/2015 tentang pajak daerah, yang dimaksud wajib pajak itu ada 3 orang. Yakni, konsumen, pencatat pajak dan pemilik usaha selaku pemungut pajak. “Sanksinya itu sanki denda berupa pembayaran pajak dengan dua kali lipat. Bahkan sampai 4 kali lipat jika memang pemilik usaha itu terbukti sengaja tidak ingin memungut pajaknya. Bahkan, ada juga sanksi kurungan juga,” pungkasnya. (oya/nri)

 

 


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*