MANAGED BY:
MINGGU
17 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 06 Desember 2018 12:55
Minim Penarikan Pajak Restoran
PAJAK: Rendahnya kesadaran pemilik usaha kuliner untuk memungut pajak restoran kepada para konsumen, BP2RD kembali mengingatkan ke para pengusaha tentang Perda Nomor 6/2015 tentang Pajak Daerah. SYAMSUL/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pajak restoran 10 persen yang dibebankan ke konsumen masih menimbulkan kendala di lapangan. Khususnya di kalangan pengusaha kuliner selaku wajib pajak. Sebab, beberapa pemilik rumah makan, restoran dan kafe ini belum memahami peraturan daerah (Perda) Nomor 6/2015 tentang Pajak Daerah tersebut.

Tak ayal, upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Nunukan untuk mendapatkan bantuan para pengusaha kuliner dalam menarik pajak restoran kepada konsumen tidak dapat dilakukan secara maksimal. Sebab, beberapa pengusaha atau pemilik usaha kuliner menolak untuk melakukan penarikan pajak kepada konsumennya.

“Di awal pekan November lalu, dicoba penarikan kepada 7 wajib pajak. Alhamdulillah lancar. Namun di Minggu kedua mulai muncul penolakan. Wajib pajak menolak jika penarikan pajak tidak dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten Nunukan dan tanpa pendampingan dari pihak kami,” kata Sekretaris BP2RD Nunukan Fitraeni kepada media ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, beberapa wajib pajak juga kembali meminta agar pemerintah kembali melakukan sosialisai mengenai perda pajak daerah tersebut. Agar mereka lebih memahami apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. “Setelah berkoordinasi dengan sekda, akhirnya disepakati untuk melakukan sosialisasi kembali,” ujarnya.

Fitraeni mengungkapkan, sosialiasi ini bukan yang pertama kali dilakukan sejak diterbitkannya perda tentang pajak daerah 2015 lalu. Namun, proses penarikan pajak yang selama ini belum maksimal akhirnya memaksa untuk dilakukan sosialisai kembali dilakukan.

“Sudah sering disosialisasikan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Bahkan setiap tahun sejak diterbitkannya perda itu dilakukan. Namun tidak berjalan. Dan kendala itu harus diselesaikan,” tegasnya.

Disebutkan, dari 131 wajib pajak restoran di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan ini hanya 7 pengusaha kuliner selaku wajib pajak saja yang melakukan. Bahkan, setelah dilakukan pendampingan proses pengambilan pajak dengan menggunakan nota pembayaran itu hanya 1 warung makan saja yang melaksanakannya.

“Apa yang dilakukan ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah. Apalagi pajak ini merupakan hal yang bersifat wajib dan memaksa sebagaimana dalam aturan,” ungkapnya.   

Di tempat yang sama, Asisten Administirasi, Umum dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Muhammad Amin SH menjelaskan, tidak semua pajak restoran dibebankan kepada pengusaha kuliner. Namun, hanya kepada kepada usaha yang mampu menghasilkan pendapatan di atas Rp 1 juta per bulannya. Namun, jika di bawah dari itu, tidak diwajibkan untuk memungut pajak ke konsumennya.

“Nah, untuk mengukur nilai sampai Rp 1 juta itu diperlukan catatan. Tidak hanya disebutkan saja. Makanya, diimbau kepada pemilik usaha restoran ini memiliki nota pembayaran sebagai alat bukti jumlah pemasukan yang ada. Termasuk jumlah pajak yang dipungut,” jelas Muhammad Amin sebelum memberikan sosialisasi kepada pemilik usaha kuliner kemarin.

Ia menegaskan, karena diatur dalam peraturan daerah, maka ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sebesar 10 persen dari harga makanan dan minuman tersebut. Termasuk pengusaha kuliner seperti pemilik restoran, rumah makan, cafetaria dan jasa boga. Karena, dalam perda nomor 6/2015 tentang pajak daerah, yang dimaksud wajib pajak itu ada 3 orang. Yakni, konsumen, pencatat pajak dan pemilik usaha selaku pemungut pajak. “Sanksinya itu sanki denda berupa pembayaran pajak dengan dua kali lipat. Bahkan sampai 4 kali lipat jika memang pemilik usaha itu terbukti sengaja tidak ingin memungut pajaknya. Bahkan, ada juga sanksi kurungan juga,” pungkasnya. (oya/nri)

 

 


BACA JUGA

Sabtu, 16 Februari 2019 10:06

Apa Kabar Pengerjaan Terminal Baru Pelabuhan Tunon Taka..??

NUNUKAN – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Nunukan menargetkan pengerjaan…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:03

Lahan Tidur Disulap Kebun Jagung

NUNUKAN – Untuk membantu menambah penghasilan para petani, perlu ada…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:02

Waspada! Penipu Online Catut Foto ASN

NUNUKAN – Belum lama ini, beredar foto dari salah seorang…

Jumat, 15 Februari 2019 15:14

BPK Beraksi, Bupati Akui Gelisah

NUNUKAN – Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Republi Indonesia (RI) Provinsi…

Jumat, 15 Februari 2019 15:12

Pemerintah Malaysia Kembali Deportasi 153 WNI

NUNUKAN – Sebanyak 153 warga negara Indonesia (WNI), terpaksa dipulangkan…

Jumat, 15 Februari 2019 14:57

Dewan Pusat Malaysia Pantau Sektor Perikanan di Sebatik

NUNUKAN – Dewan Pusat Malaysia berkunjung ke Pulau Sebatik, melihat…

Jumat, 15 Februari 2019 14:55

Perusahaan Tetap Akan Bayar Hutang

NUNUKAN – PT Sempurna yang berlokasi di Desa Bambangan, Kecamatan…

Kamis, 14 Februari 2019 10:18

Utang Rp 10 M, Perusahaan Berhenti Beroperasi, Petani Sawit Menuntut Pelunasan

NUNUKAN – Perusahaaan yang mengelola tanda buah sawit menjadi minyak…

Kamis, 14 Februari 2019 10:16

Penarikan Retribusi Alun-Alun Terbentur Aturan

NUNUKAN – Tuntutan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah…

Rabu, 13 Februari 2019 13:59

Pembangunan PLBN di Krayan Berjalan Mulus

NUNUKAN – Jika pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*