MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 06 Desember 2018 12:26
Masih Menunggu Instruksi Pusat

Terkait Teknis Hak Pilih ODGJ

KOORDINASI: Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Tana Tidung masih menantikan aturan lebih lanjut yang mengatur lebih detail dan teknis mengenai hak pilih terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). RIKO / RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TANA TIDUNG – Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Tana Tidung (KPU KTT), ikut menanggapi terkait orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang juga memiliki hak pilih di Pemilu 2019 mendatang.

Pihak KPU KTT mengakui, belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai teknis pelaksanaan hak pilih yang dilakukan ODGJ di Pemilu 2019 mendatang. Saat ini pihaknya juga masih menunggu kepastian aturan lanjutan dari KPU pusat.

" Yang jelas kami masih menunggu ketentuan aturan lebih lanjut soal ODGJ. Untuk hak pilih  tetap diberikan kesempatan untuk,” ujar Asbullah, Divisi Program dan Data KPU KTT kepada Radar Tarakan, Rabu (5/12).

Terlebih lagi menurutnya, pemahaman kategori disabilitas mental dimaksud bukan dalam artian orang gila yang terlihat banyak berkeliaran di jalanan.

"Disabilitas mental itu kemungkinan seperti anak didik yang menjalani pendidikan di sekolah luar biasa (SLB). Mereka jelas berbeda dengan orang gila yang mungkin biasa kita jumpai di jalanan, di pasar atau tempat kerumunan massa lainnya. Kalau orang gila seperti itu (yang biasa ditemui di jalan, Red), menurut kami jelas tidak mungkin bisa menggunakan hak pilihnya,”ungkapnya seraya melanjutkan,  pihaknya saat ini sudah melakukan pendataan ODGJ di KTT.  “Cuma data itu masih akan diplenokan lagi setelah pleno baru data itu akan kita umumkan," jelasnya.

Atau lebih simpelnya, lanjut Asbullah, KPU akan berdasarkan pada rekomendasi ahli, dalam hal ini dokter jiwa. "Mungkin dasar kita nanti ya surat keterangan atau rekomendasi dari dokter jiwa,” jelasnya.

Untuk data, saat ini diakuinya baru  satu keluarga yang melaporkan kerabatnya yang mengalami gangguan jiwa untuk tidak dimasukkan sebagai pemilih nantinya.

“Namun sekali lagi, KPU daerah masih menunggu petunjuk aturan lebih lanjut dari KPU RI," pungkasnya.

Samal halnya dengan KPU, Bawaslu KTT juga masih menantikan instruksi lebih lanjut persoalan kriteria ODGJ yang disebut memiliki hak pilih ini. Diungkapkan Ketua Bawaslu KTT, Chaeril, menjelaskan sebagaimana ketentuan aturannya, ODGJ tetap memiliki hak pilih.

Ia lantas menyebutkan ketentuan aturan dimaksud, yaitu Undang-Undang nomor  7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU 11/2017 tentang Pendaftaran Pemilih. "Hanya saja terkait ketentuan teknisnya, kita masih menunggu petunjuk dari Bawaslu RI," ujarnya.

Chaeril juga lebih mendasarkan pada surat keterangan ahli, dalam hal ini seorang dokter jiwa untuk menentukan apakah ODGJ itu bisa memberikan hak suaranya ataukah tidak. "Sementara begitu yang bisa kami sampaikan. Sebab kami masih tetap menunggu ketentuan dari Bawaslu RI. Bagaimana ODGJ yang bisa memberikan hak suaranya serta bagaimana ODGJ yang tidak bisa memberikan hak suaranya itu masih belum jelas makanya harus menunggu Bawaslu RI bagaimana keputusannya,"pungkasnya. (*/rko/zia)

 


BACA JUGA

Jumat, 11 September 2015 15:28

Lebih Langsing dengan Berenang

<p>Berenang termasuk olahraga yang menyenangkan. Tetapi kebanyakan orang lebih menganggap olahraga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .