MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 05 Desember 2018 13:25
TEGAS..!! MUI Minta Tempat Pelacuran Itu Penutupan Tahun Ini

Juga Target Lokalisasi Terselubung

PERJELAS SIKAP: Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng (kiri) bersama Asisten I Setkot Hendra Arfandi dan puluhan anggota DPRD lainnya menerima kunjungan MUI dan puluhan ormas Islam dan kepemudaan, Selasa (4/12). JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Puluhan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan organisasi kepemudaan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan pada Selasa (4/12) siang. Mereka ingin memperjelas sikap DPRD terhadap instruksi Menteri Sosial mengenai penutupan lokalisasi di Tarakan.

Mereka pun diterima di ruang rapat utama DPRD oleh sejumlah anggota DPRD. Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng menerangkan jika berita terkait dirinya yang menolak penutupan, tidaklah benar. “Pada kesempatan ini saya sampaikan itu hoaks dan menzalimi saya. Saya tidak pernah mengatakan menolak penutupan prostitusi. Saya pribadi senang, dan banyak yang mengenal saya setelah berita ini menyebar. Kemudian saya tabayyun, dan saya menyampaikan kepada ketua MUI mengenai hal ini,” kata Salman, kemarin (4/12).

Salman juga menyebut telah menandatangani persetujuan DPRD mengenai penutupan lokalisasi.  "Pak Wali sudah menandatangani tim terpadu, jadi kita akan bekerja terkait semua ini. Kan tentu ada dampak sosial, harus memulangkan ke daerahnya. Kami tadi sudah berjanji di hadapan para ormas Islam paling lambat minggu depan kami akan minta Pak Wali diagendakan sehingga kami akan siap bekerja bersama tim," jelasnya.

Senada Wakil Ketua DPRD Muddain mengatakan, prinsipnya seluruh anggota DPRD Tarakan sepakat dilakukan penutupan lokalisasi. Agar penutupan berjalan lancar, hematnya harus direncanakan lebih matang. “Jadi tidak hanya merekomendasikan tutup lokalisasi. Kita juga ingin ada rekomendasi bagaimana cara menutupnya, bagaimana setelahnya. Bagaimana dengan lokalisasi yang tidak berlabel. Kalau yang berlabel bisa dikontrol,” kata Muddain di depan para ketua ormas Islam.

“Saya pribadi meminta para ulama merekomendasi apa yang harus dilakukan pemerintah. Kami meminta masukan, bantu juga pemerintah, dalam bentuk rekomendasi pada saat kita tutup nanti, apa yang perlu dijalankan,” harapnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Muhammad Anas mengatakan, MUI berkeyakinan DPRD dapat membantu proses penutupan seperti digaungkan sejak awal tahun ini. Namun hingga jelang akhir tahun, penutupan tak juga dilakukan.

“Kami yakin ini akan dibantu penyelesaiannya oleh wakil kami di Dewan (DPRD). Apa yang kami hajatkan, respons DPRD sangat memuaskan. Kalau target kita enggak bisa ditentukan, kami serahkan sepenuhnya ke DPRD. Bahkan dari Pemkot oleh Asisten I (Hendra Arfandi) disampaikan telah terbentuk tim dan ditandatangani oleh Wali Kota. Insyaallah tahun ini bisa dilakukan penutupan,” terang K.H. Muhammad Anas usai dilakukan pertemuan.

Seperti diketahui Kemensos telah merencanakan jika tahun ini dilakukan penutupan seluruh di seluruh kabupaten/kota. Instruksi Mensos juga dipertegas melalui instruksi Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie.

“Masalah anggaran, dalam istilah agama kita, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Kalau semua bersungguh-sungguh, dari DPRD bersungguh-sungguh, dari Pemkot bersungguh-sungguh, pasti dapat (anggaran). Kalau memang dari MUI memaklumi istilah sekarang ini defisit anggaran dan dana APBN sudah dialihkan, kami MUI tidak menyerah sampai di stu. Seluruh umat Islam pasti mau bersama-sama menyisihkan, ini salah satu jalan tabungan akhirat, insyaallah,” sebutnya.

MUI juga menekankan penutupan tak hanya akan mengawal penutupan di dua lokalisasi, Karang Agas dan Sungai Bengawan. Tetapi segala bentuk prostitusi juga wajib ditindak. “Seluruh bentuk prostitusi, karena esensi, penutupan ini bukan karena lokasinya. Tapi, adalah prostitusinya. Pokoknya semua,” bebernya.

Ia sempat menyampaikan jika wacana penutupan itu telah bergulir sejak puluhan tahun lalu, namun tak kunjung dilakukan. Hingga akhirnya terbit instruksi Mensos. “Justru tahun ini saya berkeyakinan, karena sudah ada instruksi dari Menteri Sosial. Kalau tidak ditutup, wallahualam bissawab, karena sudah instruksi pemerintah. Kalau sudah pemerintah dari atas memerintah, apalagi kalau kita dorong. Keberadaan MUI di DPRD, sebenarnya memberikan dukungan ke Pemkot. Artinya bilamana ada oknum keberatan ke Pemkot, MUI dan ormas Islam lainnya ada di belakang Pemkot. Kami beri dukungan ke Pemkot,” terangnya.

Disinggung soal penyataan terbuka Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng di depan MUI dan puluhan ormas Islam, kata dia, harus disambut gembira. “Kalau umpama di media sosial ini ada semangat untuk melakukan penutupan, kita bersyukur. Sekarang (ketua DPRD) menyatakan di depan seluruh ormas Islam dan MUI dan Pemkot. Tidak demikian (menolak). Kalau manusia itu ada kekurangan, di lidah bisa tersilap. Dan mungkin juga umpamanya dari media menafsirkan berbeda kata-kata atau ucapan ketua DPRD. Penyajiannya berbeda. Bahwa sudah dinyatakan oleh ketua DPRD tidak demikian, dia tidak menolak,” sebut K.H. Muhammad Anas.

Asisten I Bidang Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kota (Setkot) Tarakan Hendra Arfandi menyampaikan Pemkot telah membentuk tim terpadu. Menurutnya tak ada keterlambatan. Sebab, Pemkot sejak awal menyambut instruksi tersebut dengan penuh pertimbangan, terutama menyoal tahapan dan wajib melibatkan semua unsur.

“Kalau menutupnya gampang. Tapi banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan pemerintah. Harus memikirkan proses teknis penutupan, dinas sosial dan koordinasi forkopimda. Ini kan harus terkoordinasi dengan baik, penanganannya, dan masalah yang timbul akibat penutupan ini,” sebut Hendra Arfandi.

“Ini misalnya kita tutup, tapi kemudian mereka tersebar. Kami sudah siapkan pemulangannya juga. Usulan MUI tadi bagus juga, bisa dipekerjakan ke perusahaan-perusahaan di Kaltara,” terang Hendra.

Menurutnya, rencana penutupan terkoordinasi dengan pembentukan tim terpadu, hingga penanganannya setelahnya. “Dua lokasi Karang Agas dan Bengawan Indah. Kalau yang lain bisa (ditutup), tapi wajib dibuktikan, kalau terbukti, mau enggak mau, mereka jelas melanggar juga. Kalau lokalisasi kan jelas. Akan ada tindakan lanjutan. Pemerintah ini berkesinambungan menyikapinya,” urainya lebih jauh.

Hendra lebih realistis, penutupan belum dapat dilakukan tahun ini. Mengingat anggaran pendampingan yang harus disiapkan Pemkot. Belum lagi, mengenai anggaran dalam dukungan tim terpadu. “Mau enggak mau disiapkan, termasuk dari Pemerintah Provinsi. Belum ada estimasi anggarannya. Soal anggaran, tergantung tahapannya. Kemungkinan 2019, di perubahan (APBD-P) juga gak disahkan. Kami bekerja money follow program. Disiapkan dulu anggarannya. Enggak mungkin ditutup, kalau uangnya enggak ada. Saya rasa sudah diprogramkan (APBD 2019), penyelesaian masalah sosial. Kalau saya tahun ini belum bisa,” jelasnya.

Lokalisasi dua daerah, Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan hampir dipastikan belum dapat ditutup tahun ini. Kemensos mempertimbangkan hingga akhir November belum ada kejelasan pelaksanaan penutupan di dua daerah.

Kemensos beralasan, tidak dapat memberikan dukungan dana jaminan hidup dan transportasi lokal karena anggaran tersebut telah direvisi dengan kegiatan lain menghindari terjadinya silpa pada kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Nunukan misalnya, lokalisasi Wanita Harapan Sadar masih akan menunggu tahun depan, meski Pemkab Nunukan telah menjalankan tahapan penutupan sejak jauh hari.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan Yaksi Belanning Pratiwi, S.E, mengatakan, Pemkab baru saja menerima surat dari Kemensos melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

“Memang ada pergeseran, bukan dari Pemkab Nunukan, bukan juga dari Pemprov. Anggaran untuk biaya hidup dan transportasi lokal. Itu yang digeser. Ada miskomunikasi dalam hal ini,” terang Yaksi kepada Radar Tarakan, Jumat (30/11).

Biaya yang dimaksud sebesar Rp 5,5 juta per orang. “Kami membuat surat, sekali itu kami pikir sudah selesai. Enggak tahunya surat itu harus di-follow up terus. Kami sudah bersurat pada Oktober lalu, ternyata ada kesalahan komunikasi. Anggarannya yang di Kementerian digeser, penutupan tetap akan dilakukan. Menunggu dua anggaran itu,” jelasnya.

Menurut Yaksi, seluruh tahapan seperti yang diinstruksikan Kemensos dijalankan Dinsos Nunukan. Termasuk biaya yang akan diberi kepada para eks WTS. “Kami sejak awal membahas ini, kemudian sesuai instruksi itu akan ada bekal pembiayaan,” ujarnya.

Lanjut Yaksi, sesuai janji Kemensos penutupan akan dilakukan awal 2019 mendatang, berikut anggaran jaminan hidup dan transportasi lokal. Transportasi lokal meliputi biaya dari Bandara Nunukan menuju lokasi rumah masing-masing.

“Mereka diantarkan sampai pada provinsi asal masing-masing, rumah masing-masing, dipulangkan, betul enggak dia pulang, diserahkan ke masing-masing provinsi,” bebernya.

Sementara pembiayaan yang ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap 33 orang di Nunukan merupakan modal usaha ekonomi produktif (UEP) sebesar Rp 3 juta per orang. “Usaha itu harus dibuka di kampung asal mereka. Kami selama beberapa pekan terakhir aktif memberi pendampingan, ada pelatihan masak-memasak. Kalau jenis kegiatan usaha ini dapat berjalan meski dengan modal kecil, dan bisa menghasilkan lebih besar. Perputarannya bagus. Kalau kemampuannya di situ, bisa menghasilkan uang cepat. Salon, cukup banyak yang minta, tetapi mahal, dan bisa jadi salon-salonan, hanya kedok di kemudian hari,” urai Yaksi.

Para eks WTS juga turut didampingi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Ruhama. Pendampingan dilakukan LKS yang bermitra dengan Kemensos. Salah satu pertimbangannya, LKS memilih lebih banyak tenaga. “LKS sudah diatur pendampingannya, pelaporannya langsung ke Kemensos,” terangnya.(*/zac/lim)

 


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 12:12

Bawaslu: ODGJ dan Orang Gila Beda

TARAKAN - Pada Pemilu 2019 mendatang, akan ada tempat pemungutan…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:10

Awali dengan Senandung Harmoni Paguntaka

Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kota Tarakan, Lembaga Penyiaran…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:08

Pelaku Usaha BBM Eceran Butuh Petunjuk

TARAKAN – Penjualan bahan bakar minyak (BBM) hingga bahkan menggunakan…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:07

Pembangunan TPA Baru Tersendat

TARAKAN - Permasalahan lahan yang berada di kawasan Bukit Indah,…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:06

Tunggakan Terbanyak di Tarakan

TARAKAN - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:26

Pengurus Koperasi Idec Pernah Pinjam di Bank

TARAKAN - Kasus dugaan penggelapan dana Koperasi PT Idec masih…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:24

Pemerintah Harus Tegas Soal Retribusi

TARAKAN - Tidak tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) Tarakan di…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:22

Hendrik Bantah Keterangan Penyidik BNNP

TARAKAN – Sidang terdakwa sabu 1 kg yang melibat Hendrik…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:20

Awal 2020, PLTS Akan Dibangun

TARAKAN – Adanya keputusan untuk membangun tempat pembangkit listrik tenaga…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:19

Akses Jalan Rusak dan Drainase Dangkal

AKSES Jalan yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat kembali dikeluhkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .