MANAGED BY:
MINGGU
21 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 04 Desember 2018 14:05
Perda Retribusi Menara Disoal

Potensi PAD dari Rp 1,5 Miliar Menjadi Rp 325 Juta

DULANG PAD: DPRD Tarakan masih berpegang pada perda sebelumnya dalam menarik retribusi menara telekomunikasi. JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya retribusi menara disoal asosiasi penyedia menara telekomunikasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Retribusi jasa menara telekomunikasi yang diproyeksi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Tarakan menjadi terkendala.

Kepala Seksi Telekomunikasi Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Tarakan Sugiatmoko mengatakan, Perda 5/2017 tersebut menjelaskan perubahan perhitungan dari dua persen dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP), digantikan dengan yang baru.

Tetapi, saat perda baru telah disahkan dan dilakukan sosialisasi terhadap pemilik menara ternyata pemilik menara keberatan dan menyurati ke asosiasi menara yang ada di pusat. Lalu dari asosiasi melakukan protes ke Kemenkeu untuk dapat merubah perda. Sehingga 32 kabupaten/kota harus mengubah perda termasuk Kota Tarakan.

Sehingga pihaknya harus kembali melakukan permohonan perubahan perda kepada kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota (Setkot) Tarakan untuk merubah indeks variabel perhitungannya. Karena yang tidak sesuai dan diprotes yakni variabel perhitungan penentuan pembayaran untuk retribusi menara. “Dan saat ini masih dalam proses, sehingga belum dapat digunakan karena harus mengikuti indeks yang telah ditetapkan. Untuk waktu penyelesaiannya di Bagian Hukum, karena kami tidak berwenang,” tuturnya.

Di Tarakan sendiri diakuinya ada 150 menara atau tower telekomunikasi yang berpotensi untuk pemasukan PAD. Jika dengan indeks perhitungan yang lama bisa meraih PAD sebesar Rp 1,5 miliar per tahunnya. Setelah dilakukan revisi pertama untuk perda kedua itu didapatkan Rp 655 juta per tahunnya. Dengan mengajukan perda yang baru ini maka turun lagi menjadi Rp 325 juta per tahunnya. “Karena indeksnya yang kecil, jadi semakin sedikit juga. Retribusi satu menara itu dihargai sebesar Rp 2.500.000 saja,” tuturnya.

Sehingga setelah ini pihaknya mengajukan perda menara, tetapi tetap ditagih sesuai dengan perda revisi pertama. Nantinya jika mau membayar atau tidak, tetap akan ditagih. Karena perda revisi tetap berjalan karena sudah disahkan, tetapi memang pemilik menara menunggu dari perda yang baru. “Setelah baru mereka mau membayar, karena menyesuaikan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

“Dari kami tetap mengajukan permohonan, dan masih dalam proses,” pungkasnya.

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan dalam pandangan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 pada Kamis (29/11) lalu mengharapkan Pemkot dapat menggenjot peningkatan PAD.

Salah satunya dengan memaksimalkan pengawasan terhadap sumber pendapatan. Upaya lain, yakni merealisasikan layanan perparkiran, dalam rangka optimalisasi PAD dari retribusi parkir serta jasa layanan umum. Hal tersebut dimaksudkan adanya sumber baru PAD lain yang sekaligus mengurangi celah fisikal yang signifikan.

 

DPPRD FOKUS KE POTENSI YANG ADA

Sebelum pembahasan KUA-PPAS APBD 2019 beberapa waktu lalu, terdapat kekurangan atau defisit sekira Rp 80 miliar pada keuangan Pemkot. Tidak tercapainya target sumber pendapatan, termasuk PAD. Dari target Rp 134 miliar, hanya sekira Rp 90-an miliar yang dapat direalisasikan.

Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Ratribusi Daerah (DPPRD) Kota Tarakan Mariyam kepada media ini akhir November lalu mengatakan banyak sektor penerimaan pajak dan retribusi yang belum tergali. “Ada yang belum berjalan. Misalnya kami ditargetkan pendapatan dari Rumah Sakit Mantri Raga, sekian miliar rupiah, karena belum beroperasi, ya tidak mencapai target. Menara telekomunikasi yang kami targetkan sekian, tapi belum berjalan, pajak sarang burung sudah ditargetkan,” ujarnya. 

Mariyam juga menyebut wajib pajak biasa memanfaatkan momentum akhir tahun untuk melunasi kewajibannya. Meski diperkirakan tidak mencapai target, Mariyam menilai, belum saatnya menggali potensi PAD baru. Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi dengan memaksimalkan potensi yang ada saat ini. Seperti sektor pajak kesehatan berupa pemeriksaan darah di puskesmas yang tarifnya masih dinilai murah, dibandingkan tarif pada faslititas kesehatan milik swasta. Di samping itu, perlu dilakukan juga dilakukan pengawasan secara intensif potensi-potensi pajak yang ada.

Target realistis Rp 92 miliar, berasal dari pajak daerah sekitar Rp 66 miliar lebih, turun dari semula Rp 67,2 miliar lebih.

Penurunan tersebut lebih disebabkan pada penetapan target anggaran pendapatan khususnya pada pajak penerangan jalan diasumsikan dengan tarif pajak 5 persen. Tarif pajak penerangan jalan misalnya, diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah.

Selain itu, rencana penerimaan retribusi lainnya terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Sumber PAD Tarakan juga dipengaruhi dari pengalihan pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I atau SDF ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Ada juga perubahan tata cara perhitungan retribusi pemanfaatan tata ruang untuk menara telekomunikasi yang mengacu kepada Surat Kementerian Keuangan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara,” ujar mantan Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setkot Tarakan ini. (*/naa/shy/lim)

 


BACA JUGA

Sabtu, 20 April 2019 11:02

Empat Partai Kejar-kejaran

TARAKAN – Data Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Sistem Informasi…

Sabtu, 20 April 2019 11:00

Memperingati Sekaligus Menaikkan Rasa Syukur

TARAKAN – Perayaan Jumat Agung dalam memperingati kematian Tuhan Yesus…

Sabtu, 20 April 2019 10:57

Rencana UNBK pada Tingkatan SD

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan, berencana menerapkan sistem Ujian…

Sabtu, 20 April 2019 10:35

Pergi Mandi, Dua HP Raib

TARAKAN – Kelalaian dari masyarakat akan menjadi kesempatan bagi pelaku…

Sabtu, 20 April 2019 10:33

Berharap Alokasi Anggaran Terealisasi

TARAKAN – Menikmati jalan mulus belum sepenuhnya dirasakan warga RT…

Sabtu, 20 April 2019 10:08

2020, Optimistis Layani e-ID

TARAKAN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, optimistis…

Sabtu, 20 April 2019 10:04

UNBK dan USBN Dilaksanakan Bersamaan

TARAKAN - Sebanyak 30 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan…

Sabtu, 20 April 2019 09:53

Warga Kerap Terganggu Aroma Sampah

TARAKAN - Keberadaan depo sampah yang terletak di area strategis…

Kamis, 18 April 2019 09:49

Di Kaltara, Jokowi-Amin Unggul 20-an Persen

Hasil sejumlah quick count nasional mengunggulkan pasangan calon presiden dan…

Kamis, 18 April 2019 09:47

Ratusan Surat Suara Tertukar

TERTUKARNYA ratusan surat suara terjadi di beberapa tempat pemungutan suara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*