MANAGED BY:
MINGGU
17 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 04 Desember 2018 14:05
Perda Retribusi Menara Disoal

Potensi PAD dari Rp 1,5 Miliar Menjadi Rp 325 Juta

DULANG PAD: DPRD Tarakan masih berpegang pada perda sebelumnya dalam menarik retribusi menara telekomunikasi. JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya retribusi menara disoal asosiasi penyedia menara telekomunikasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Retribusi jasa menara telekomunikasi yang diproyeksi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Tarakan menjadi terkendala.

Kepala Seksi Telekomunikasi Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Tarakan Sugiatmoko mengatakan, Perda 5/2017 tersebut menjelaskan perubahan perhitungan dari dua persen dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP), digantikan dengan yang baru.

Tetapi, saat perda baru telah disahkan dan dilakukan sosialisasi terhadap pemilik menara ternyata pemilik menara keberatan dan menyurati ke asosiasi menara yang ada di pusat. Lalu dari asosiasi melakukan protes ke Kemenkeu untuk dapat merubah perda. Sehingga 32 kabupaten/kota harus mengubah perda termasuk Kota Tarakan.

Sehingga pihaknya harus kembali melakukan permohonan perubahan perda kepada kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota (Setkot) Tarakan untuk merubah indeks variabel perhitungannya. Karena yang tidak sesuai dan diprotes yakni variabel perhitungan penentuan pembayaran untuk retribusi menara. “Dan saat ini masih dalam proses, sehingga belum dapat digunakan karena harus mengikuti indeks yang telah ditetapkan. Untuk waktu penyelesaiannya di Bagian Hukum, karena kami tidak berwenang,” tuturnya.

Di Tarakan sendiri diakuinya ada 150 menara atau tower telekomunikasi yang berpotensi untuk pemasukan PAD. Jika dengan indeks perhitungan yang lama bisa meraih PAD sebesar Rp 1,5 miliar per tahunnya. Setelah dilakukan revisi pertama untuk perda kedua itu didapatkan Rp 655 juta per tahunnya. Dengan mengajukan perda yang baru ini maka turun lagi menjadi Rp 325 juta per tahunnya. “Karena indeksnya yang kecil, jadi semakin sedikit juga. Retribusi satu menara itu dihargai sebesar Rp 2.500.000 saja,” tuturnya.

Sehingga setelah ini pihaknya mengajukan perda menara, tetapi tetap ditagih sesuai dengan perda revisi pertama. Nantinya jika mau membayar atau tidak, tetap akan ditagih. Karena perda revisi tetap berjalan karena sudah disahkan, tetapi memang pemilik menara menunggu dari perda yang baru. “Setelah baru mereka mau membayar, karena menyesuaikan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

“Dari kami tetap mengajukan permohonan, dan masih dalam proses,” pungkasnya.

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan dalam pandangan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 pada Kamis (29/11) lalu mengharapkan Pemkot dapat menggenjot peningkatan PAD.

Salah satunya dengan memaksimalkan pengawasan terhadap sumber pendapatan. Upaya lain, yakni merealisasikan layanan perparkiran, dalam rangka optimalisasi PAD dari retribusi parkir serta jasa layanan umum. Hal tersebut dimaksudkan adanya sumber baru PAD lain yang sekaligus mengurangi celah fisikal yang signifikan.

 

DPPRD FOKUS KE POTENSI YANG ADA

Sebelum pembahasan KUA-PPAS APBD 2019 beberapa waktu lalu, terdapat kekurangan atau defisit sekira Rp 80 miliar pada keuangan Pemkot. Tidak tercapainya target sumber pendapatan, termasuk PAD. Dari target Rp 134 miliar, hanya sekira Rp 90-an miliar yang dapat direalisasikan.

Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Ratribusi Daerah (DPPRD) Kota Tarakan Mariyam kepada media ini akhir November lalu mengatakan banyak sektor penerimaan pajak dan retribusi yang belum tergali. “Ada yang belum berjalan. Misalnya kami ditargetkan pendapatan dari Rumah Sakit Mantri Raga, sekian miliar rupiah, karena belum beroperasi, ya tidak mencapai target. Menara telekomunikasi yang kami targetkan sekian, tapi belum berjalan, pajak sarang burung sudah ditargetkan,” ujarnya. 

Mariyam juga menyebut wajib pajak biasa memanfaatkan momentum akhir tahun untuk melunasi kewajibannya. Meski diperkirakan tidak mencapai target, Mariyam menilai, belum saatnya menggali potensi PAD baru. Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi dengan memaksimalkan potensi yang ada saat ini. Seperti sektor pajak kesehatan berupa pemeriksaan darah di puskesmas yang tarifnya masih dinilai murah, dibandingkan tarif pada faslititas kesehatan milik swasta. Di samping itu, perlu dilakukan juga dilakukan pengawasan secara intensif potensi-potensi pajak yang ada.

Target realistis Rp 92 miliar, berasal dari pajak daerah sekitar Rp 66 miliar lebih, turun dari semula Rp 67,2 miliar lebih.

Penurunan tersebut lebih disebabkan pada penetapan target anggaran pendapatan khususnya pada pajak penerangan jalan diasumsikan dengan tarif pajak 5 persen. Tarif pajak penerangan jalan misalnya, diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah.

Selain itu, rencana penerimaan retribusi lainnya terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Sumber PAD Tarakan juga dipengaruhi dari pengalihan pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I atau SDF ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Ada juga perubahan tata cara perhitungan retribusi pemanfaatan tata ruang untuk menara telekomunikasi yang mengacu kepada Surat Kementerian Keuangan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara,” ujar mantan Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setkot Tarakan ini. (*/naa/shy/lim)

 


BACA JUGA

Sabtu, 16 Februari 2019 10:29

Jargas dan BBM Satu Harga, Jika Kurang, Ini Kata Menteri Jonan

TARAKAN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:26

Lima Sampel Diamankan dari Lokasi Kejadian

TARAKAN - Unit Identifikasi Satreskrim Polres Tarakan lansung melakukan olah…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:25

Polres Kembalikan Rp 1,1 Miliar Anggaran Pengamanan

TARAKAN – Menghadapi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Polres Tarakan…

Sabtu, 16 Februari 2019 09:58

Dituntut Penjara Seumur Hidup

TARAKAN – Setelah beberapa kali tidak mengikuti persidangan, akhirnya Lukman…

Sabtu, 16 Februari 2019 09:56

Impikan Jalan Mulus

TARAKAN – Minimnya drainase atau tidak memadai debit air, luapan…

Sabtu, 16 Februari 2019 00:14

Pertamina Realisasikan Titik ke-7 BBM Satu Harga di Kaltara

TARAKAN – Progres yang menggembirakan bagi warga Desa Long Ampung…

Jumat, 15 Februari 2019 15:32

Rumah DP Nol Sudah Oke

TARAKAN – Wali Kota Tarakan terpilih dr. Khairul tampaknya tak…

Jumat, 15 Februari 2019 15:29

Penyebab Kebakaran Diduga dari Dapur

TARAKAN - Sebanyak 7 rumah yang diketahui terdiri dari indekos,…

Jumat, 15 Februari 2019 15:25

Gubernur Minta Komisi II Kawal Kebutuhan PNS

TARAKAN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR…

Jumat, 15 Februari 2019 14:50

Kirim Logistik, Carter Pesawat

TARAKAN – Pemilihan Umum 2019 tak lama lagi. Namun berbagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*