MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 04 Desember 2018 13:10
Pertegas Peran RT, Pemkab Akan Buat Perda
DIPIMPIN BUPATI: Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si memimpin langsung pembahasan rencana pembuatan perda tentang RT di ruang kerjanya bersama Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah, S,Pd, M.Si bersama pejabat terkait, Senin (3/12). AGUSSALAM SANIP/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, MALINAU – Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si bersama Wakil Bupati Malinau Topann Amrullah, S.Pd, M.Si bersama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Malinau Drs. Hendris Damus, M.Si beserta pejabat, Senin (3/12) di Ruang Kerja Bupati Malinau, membahas terkait rencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Rukun Tetangga (RT).

Terkait rencana pembuatan perda tersebut, Staf Ahli Bupati Malinau Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga, M. Fiteriady, S.STP, M.Si menjelaskan, bahwa perda tersebut untuk mempertegas peran RT di Kabupaten Malinau.

“Kenapa Perda RT ini dibuat, pertama sebenarnya untuk mempertegas peran RT sebagai bagian dari salah satu lembaga di desa yang memiliki peran dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” ujarnya kepada Radar Tarakan usai mengikuti rapat.

RT di Kabupaten Malinau, kata Fiteriady, setiap tahun diberikan dana, untuk itu, Ketua RT dan masyarakat harus mengelolanya dengan baik. Sebab itulah, Perda RT ini nantinya sebagai pedoman mereka untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi RT dengan baik. Termasuk untuk payung hukum juga.

“Di Perda ini nanti juga sebenarnya menjelaskan RT kedudukannya seperti apa, fungsi dan kedudukan organisasinya seperti apa. Kalau di Permendagri (Peraturan Menteri Dalm Negeri) Nomor 18 Tahun 2018 itu, RT ditetapkan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa dan perannya sama seperti lembaga-lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang ada di desa,” ungkapnya.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau ingin mempertegas bahwa peran RT ini tidak hanya sebatas sebagai komunitas saja, tapi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah desa untuk mencapai ke tingkat terbawah ke individu-individu manusia di RT setempat, supaya merasakan dampak pembangunan. “Kegiatan (rapat) tadi membahas isi pasal perpasal Perda ini,” katanya.

Di Kabupaten Malinau, lanjut mantan Camat Malinau Selatan ini, RT punya peran sebagai tonggak awal perencanaan pembangunan sampai ke tingkat kabupaten. Karena, inti pembangunan tingkat kabupaten itu ada di musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RT atau yang dulu dikenal dengan pra musrenbang desa.

“Jadi musrenbang RT dulu, kemudian ditetapkan melalui musrenbang desa, kemudian direkomendasikan oleh Camat ke musrenbang kabupaten dan akhirnya ditetapkan menjadi APBD kabupaten,” jelasnya.

Ditanya kapan rancangan perda inisiatif dari pemerintah daerah itu akan diajukan ke Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD), pria yang akrab disapa Fiter ini menegaksan bahwa pihaknya ingin secepatnya. “Kita berharap secepatnya. Saat ini lagi kita bahas secara maraton. Nanti ini setelah fix dan dinyatakan sesuai kaidah hukum tata aturan hukum dan pihak-pihak sudah memahami isi perda ini dengan baik, kita akan usulkan sebagai perda inisiatif pemerintah daerah,” pungkasnya. (ags/fly)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 16:00

Pukuli Anak, KW Terancam Penjara Lima Tahun

<p>&nbsp;TARAKAN &ndash; Polres Tarakan menetapkan KW warga Jalan Cendana, Kelurahan Karang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .