MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Minggu, 02 Desember 2018 20:24
Lima ASN Terbukti Tak Netral

Polda Libatkan 529 Personel

Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati. Foto: Bank Data

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Meski sejauh ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltara kerap melakukan sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun politik saat ini.

Tapi, di lapangan ternyata banyak didapati para abdi negara tak mengindahkan. Terbukti, sejak masa kampanye Pemilu 2019 mendatang yang dimulai pada 23 September lalu. Dalam laporan yang diterima oleh Bawaslu Kaltara, sedikitnya ada lima ASN yang terbukti tidak menunjukkan netralitasnya.

Dikatakan Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati bahwa kelima ASN itu tersebar di kabupaten/kota di Kaltara. Meski, tak disebutkan secara rinci daerah dan siapa oknum ASN yang dimaksud. Adanya kasus itu menurutnya sangat disayangkan karena seorang abdi negara harus terlibat pada perkara tersebut.

“Ya, benar dari data yang kami himpun ini ada lima ASN yang tak netral,” ungkap Siti kepada Radar Kaltara saat ditemui di sela-sela acara sosialisasi penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) beberapa waktu lalu.

Namun, lanjutnya, dalam pelanggaran yang telah dilakukan oleh seluruh ASN. Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini tahapannya masih belum mengarah ke pidana. Tapi, bukan berarti ASN itu tidak menerima sanksi karena sikapnya itu. Melainkan, mereka bisa saja dilaporkan ke Komisi ASN. “Lima-limanya itu belum mengarah ke pidana. Tapi, bisa saja mengarah ke Komisi ASN-nya,” ujarnya.

“Berbeda halnya bila oknum ASN itu sudah mengarah ke pidana. Kami pasti akan kawal dengan serius,” timpalnya.

Dikatakannya juga, mengenai penyebab keterlibatan ASN dalam berkampanye sendiri. Rerata mereka mengaku karena ketidaktahuan sehingga hal-hal seperti itu dilakukannya. Meski, lagi-lagi upaya pencegahan sejak awal sudah dilakukan Bawaslu, khususnya kepada para ASN yang diminta untuk menjaga netralitasnya.

“Terbaru, kemarin di Gedung BKSDM kami menggelar pertemuan. Ya, materi pokoknya itu soal netralitas ASN juga. Ini sebagai bentuk pencegahannya juga,” jelasnya.

Ditambahkan juga, menurutnya mengenai potensi akan terjadinya pelanggaran ASN kembali saat ini terbilang masih ada. Namun, pihaknya tetap tak tinggal diam dalam melakukan upaya pencegahan sedini mungkin. Salah satunya dengan memasang stiker atau banner di Kantor BKD.

“Termasuk, upaya dalam menjalin koordinasi kepada orang nomor satu atau sekprov dan sekda di provinsi dan kabupaten/kota-nya yang menyurati secara resmi agar ASN yang ada diminta untuk netral selama masa kampanye ini,” tuturnya.

Sementara, dalam mengawasi netralitas ASN Kaltara di media sosial (medsos) telah membentuk tim. Gubernur Kaltara, H. Irianto Lambrie mengatakan, dalam pengawasan, Pemprov Kaltara melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Biro Humas Kaltara.

“Jadi saya sudah menugaskan ke Diskominfo dan Biro Humas untuk melakukan monitoring atau pemantauan kepada ASN, khususnya ASN Pemprov Kaltara,” ungkap Irianto.

Apabila nanti terbukti ada ASN yang ikut dalam penyebaran kampanye, akan mendapatkan teguran. Apalagi sampai ikut memposting berita yang sifatnya memfitnah, hoaks atau ujaran kebencian akan mendapatkan sanksi lebih berat.

“Tapi untuk tahap awal yang bersangkutan hanya akan mendapatkan surat teguran. Kalau sampai tiga kali bisa saja nanti diberhentikan,” tegasnya.

Nantinya, kata Gubernur, setiap bulan Diskominfo dan Biro Humas wajib melaporkan hasilnya monitoring. Untuk itu Irianto berharap ASN Kaltara lebih berhati-hati dalam menggunakan akun medsos seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, WhatsApp dan lain sebagainya.

“Jadi, saya harapkan semua ASN Kaltara bisa netralitas di tahun politik ini dan tidak hanya kepada ASN saja, masyarakat umum juga saya harapkan tidak memposting berita yang sifatnya memfitnah, hoaks atau ujaran kebencian, karena bisa saja dipidanakan kalau memenuhi unsur pidana,” tegasnya.

Sementara terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), Pemprov Kaltara bersama TNI dan Polri siap memfasilitasi penyelenggaraan pemilu di Kaltara. “Tadi saat rapat dari Bupati dan Wali Kota juga sudah siap menyukseskan pelaksanan pemilu,” kata Irianto.

Bahkan hal itu juga sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kalau pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, terkait titik yang berpotensi terjadi pelanggaran dan kerawanan, Polda Kaltara sudah menyampaikan. Data itu diambil dari data sebelumnya dan juga hasil data pengamatan Sat Intelkam Polda Kaltara. “Data itu penting untuk pemerintah kabupaten kota agar mengetahui titik mana saja yang rawan,” sebutnya.

Termasuk penempatan tempat pemungutan suara atau TPS, pemerintah dan aparat akan bersinergi untuk mengantisipasi berbagai hal yang bisa menyebabkan pemilu tidak berhasil. “Saya berharap pemilu kita di Kaltara wajib berhasil,” harapnya.

Sementara terkait anggaran pendistribusian logistik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) itu sudah menjadi tanggung jawab APBN. Pemprov hanya sebatas memfasilitasi saja. “Tapi kalau nanti anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak cukup bisa saja kita fasilitasi melalui angkatan udara dalam proses pendistribusian logistik ke daerah yang sulit dicapai. Yang kedua kita juga punya anggaran subsidi ongkos angkut bisa saja nanti kita sisihkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit mengatakan, untuk personel pengamanan jelang pemiliu, Polda melibatkan 529 personel. “Tapi jumlah itu masih didukung dengan anggaran, jadi bukan berarti yang lain tidak terlibat, dalam kondisi tertentu semua akan terlibat,” kata Indrajit.

Nantinya pengamanan tidak hanya dari Polri saja, dari TNI juga akan terlibat, karena akan saling bersinergi menyukseskan pemilu. Suksesnya pemilu itu ada beberapa kriteria, pertama partisipasi masyarakat, kedua masyarakat aman, damai dan sejuk. “Jadi itulah kriteria suksesnya pemilu di suatu daerah dan sinergitas kita yang bertujuan agar pemilu aman, damai dan sejuk,” sebutnya.

Sementara mengenai permasalahan titik rawan di Kaltara, ia menilai semua rawan, tapi ada yang prioritas dan ada yang tidak prioritas. “Kalau saya bilang aman saja, Polisi tidur semua. Jadi istilahnya kita sedia payung sebelum hujan,” ujarnya.

Nantinya tidak hanya dari Polda saja yang siap, dari Pemprov Kaltara, TNI dan Satpol PP juga akan siap apabila terjadi sesuatu. “Jadi kita semua akan siap,” jelasnya.

Indrajit menjelaskan, dalam proses pengamanan tidak semua polisi yang melakukan pengamanan bersenjata, tempat-tempat yang tidak bersenjata itu nanti akan di back up TNI, karena TNI yang bersenjata. “TNI dan Polri itu bersatu menyukseskan pemilu,” ujarnya.

Disinggung mengenai mengenai media sosial, Indrajit menjelaskan, sebenarnya di Polri sudah ada tim Patroli Siber. Jadi setiap ada kejadian kasusnya akan dilihat, jika menyangkut pidana sudah pasti akan ditindaklanjuti.

“Di Tarakan saja saat ini sudah ada satu orang yang kami amankan dan saat ini dalam proses P21 berkasnya, jadi saya ingatkan jangan bermain-main dengan sosmed,” pungkasnya. (omg/eza)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 12:04

Beda Persepsi, Persetujuan Ditunda

TANJUNG SELOR – Deadline persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:02

Pembangunan Lanudal Butuh Lahan Enam Hektare

TANJUNG SELOR - Pembangunan Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) di…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:01

Sempat Molor, DPTHP-II Nasional Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Meski sempat molor, penetapan jadwal Daftar Pemilih…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:59

Pertamina Beri Catatan Khusus

TANJUNG SELOR – Setelah melakukan survei ke Bandara Kolonel RA…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:58

2.107 Warga Binaan Miliki Hak Pilih

TANJUNG SELOR – Hak pilih narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas)…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:56

Harga TBS Anjlok, Ini Dampak yang Paling Terasa

TANJUNG SELOR - Turunnya harga crude palm oil (CPO) dunia…

Jumat, 14 Desember 2018 14:50

Diupah RM 5.000, Nelayan Bawa Sabu 10 Kg

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali…

Jumat, 14 Desember 2018 14:48

Infrastruktur dan Bantuan Keuangan Jadi Perhatian

TANJUNG SELOR ­– Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:46

Rp 9 Miliar untuk Relokasi Pipa

TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:44

Bawaslu Pertanyakan Hak Suara di Lapas

TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .