MANAGED BY:
MINGGU
24 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 30 November 2018 14:33
“Rasionalisasi Juga Anggaran DPRD!”

TPP ASN Dipangkas Rp 39 Miliar

SEPAKAT: Wali Kota Tarakan Ir. Sofi an Raga menandatangani nota persetujuan Raperda APBD 2019 di Kantor DPRD Tarakan, Kamis (29/11). JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) sepakat menuntaskan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebelum Desember atau batas akhir seperti diatur dalam Permendagri 38/2018. Kamis (29/11), kedua lembaga tersebut menandatangani nota persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2019. Tahapan selanjutnya, draf Raperda akan diserahkan ke Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie untuk dievaluasi.

Dalam penyampaian tersebut, sangat kontras jika sejak pembahasan yang dilakukan secara maraton dua pekan terakhir, cukup alot terkait usulan rasionalisasi tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 25 persen. Jumlah TPP yang dianggarkan di 2019 hanya Rp 117 miliar. Atau turun sekitar Rp 39 miliar.

“Kami dari lima fraksi harus klarifikasi, hari ini kami sudah sahkan APBD 2019 atas nama ketua Banggar kami meminta maaf kepada seluruh ASN, kami setujui rasionalisasi TPP 25 persen. Kita punya rencana banyak, tetapi uangnya tidak ada, kami menyetujui rasionalisasi ini karena memang tidak ada jalan lain,” kata Salman usai penandatanganan nota persetujuan Raperda APBD 2019.

Keputusan itu, kata dia, sudah sesuai dengan kewajiban DPRD dalam mencari solusi terbaik menyelamatkan APBD. DPRD tetap memperhatikan undang-undang yang ada dan menegaskan TTP dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Tugas pemerintah daerah adalah membuat APBD daerah sehat, tetapi saya harus menyampaikan sesuai dengan keadaan yang ada. Bahwa anggaran ini harus balance antara pendapatan dan belanja. Bilamana belanja lebih besar, pasti defisit. Kalau dari hati, kami sama sekali tidak ada niat untuk me-rasionalisasi TPP. Tapi lagi-lagi ini kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Dan ini sesuai amanat aturan yang ada, TPP itu diatur sesuai dengan kemampuan keuangan,” jelasnya.

Dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan Sekretaris DPRD Tarakan Bob Syahruddin lima dari enam fraksi menerima dan menyetujui draf Raperda yang disampaikan Wali Kota Tarakan Ir. Sofian Raga. Satu fraksi lainnya dengan tegas menolak draf yang diserahkan pada 19 November lalu itu.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai APBD 2019, salah satunya harus berkontribusi pada penurunan kemiskinan, juga peningkatan kualitas masyarakat, baik di sektor pendidikan hingga kesehatan serta pelayanan publik yang berkeadilan. Catatan lain yang disampaikan yakni rasionalisasi TPP dan insentif ke depan juga senantiasa dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Fraksi PAN juga mengapresiasi Pemkot dengan komitmennya menyelesaikan kewajiban berupa utang dengan pihak ketiga.

Fraksi Golongan Karya (Golkar) memberi pandangan pada sektor pendapatan agar Pemkot dapat memaksimalkan pengawasan terhadap sumber pendapatan dalam kaitannya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyarankan Pemkot agar segera merealisasikan upaya evaluasi dalam layanan perparkiran, dalam rangka optimalisasi PAD dari retribusi parkir serta jasa layanan umum. Sebagaimana komitmen mencari sumber baru PAD lain dilaksanakan secara konsisten. Sekaligus mengurangi celah fisikal yang signifikan. Sejalan dengan kewajiban dengan pihak ketiga, agar dituntaskan pada 2019 mendatang. Belanja langsung masih jauh dari belanja pegawai dalam hal pelayanan publik menyangkut kebutuhan masyarakat.

Fraksi Gerindra menilai langkah Pemkot dalam APBD 2019 tidak memberi kontribusi apa-apa, sebagaimana 5 poin prioritas dan sasaran pembangunan nasional 2019. Seharusnya Pemkot tidak hanya menggunakan landasan yuridis Permendagri 13/2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tetapi juga landasan filosofis dan sosiologis.

Filosofis yang dimaksud sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran yang meliputi suasana kebatinan ASN, honorer dan ketua RT. Landasan sosiologis yang dimaksud menyangkut fakta empiris, mengenai kebutuhan PNS, honorer dan ketua RT. Menurut Gerindra, APBD 2019 memberikan dampak pada aparatur pemerintah terhadap masyarakat. Gerindra pun mengaku tak bertanggung jawab atas rasionalisasi TPP.

Fraksi Demokrat dalam pandangannya tak membahas lebih jauh. Justru di ujung penandatanganan nota persetujuan, Ketua Fraksi Demokrat Herman Hamid menyampaikan apresiasi pihaknya atas kinerja Pemkot. Terkhusus pada proyek penanganan banjir Sebengkok.

“Ada banyak yang cukup baik di kepemimpinan Pak Sofian. Terutama jaringan gas rumah tangga, kedua persoalan banjir. Saya mewakili masyarakat Sebengkok mengucapkan terima kasih sama Pak Sofian. Sebengkok sudah tidak banjir. Rata-rata rumah di Sebengkok tidak lagi tergenang,” ujar Herman.

Terkait insentif ketua RT dan guru honorer, sangat tidak mungkin dilakukan pemotongan. Sementara TPP, ia lebih memilih menyebutnya sebagai penyesuaian. “Penyesuaian sebesar Rp 39 miliar. Harapan kita, kalau keuangan membaik di periode berikut, tambahan penghasilan itu ditingkatkan. Beberapa kegiatan OPD (organisasi perangkat daerah) yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar, kalau mau dipaksakan, keuangan susah. Kita berharap itu harus kembali di masa-masa yang akan datang,” sambung Herman.

Ketua Fraksi Hanura H.M. Rusli Jabba mengungkapkan jika sejatinya seluruh fraksi tak menginginkan adanya rasionalisasi TPP ASN. Bahwa, kemudian berkembang di masyarakat jika Hanura cenderung tak membela tambahan penghasilan untuk ASN itu, menurutnya hal tersebut keliru.

“Kami, Hanura dan saya pribadi sangat memahami ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik. Sedari awal ini yang kami sampaikan. Di tahun depan, hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan administrasi itu juga sangat berkurang, seiring banyak kegiatan yang harus ditiadakan. Intinya rasionalisasi itu adalah sebaik-baik jalan yang bisa kita tempuh, dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang ada. Sikap kami atas itu, bahwa tidak untuk menyinggung perasaan para ASN,” ulasnya.

Mengenai kondisi keuangan yang sulit, sarannya tak ada jalan lain kecuali meningkatkan pendapatan dengan maksimal. “Pak Ketua (ketua DPRD) juga menyampaikan itu, bagaimana kalau uangnya enggak ada. Kalau pendapatan kita baik, maka kita akan lebih leluasa mengatur kegiatan di tahun mendatang,” terangnya.

Keputusan DPRD merupakan hasil voting 24 anggota yang hadir. Kendati sejumlah anggota sempat menolak diadakan voting, Wakil Ketua DPRD Muddain menyatakan jika berdasarkan Peraturan Pemerintah 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka harus dilakukan voting. “Jika pengambilan keputusan, terdapat beberapa sikap, maka keputusan diambil melalui voting berdasarkan suara terbanyak,” sebut Muddain.

Dua dari 24 anggota DPRD menyatakan menolak. Di antaranya Rudi Hartono dan Adnan Hasan Galoeng. Keduanya merupakan Fraksi Gerindra.

Ketua Fraksi Gerindra Rudi Hartono mengaku kecewa atas pengesahan Raperda tersebut. Menurutnya masih banyak opsi lain untuk menyelamatkan APBD daripada harus mengorbankan TPP yang berpotensi mempengaruhi kinerja ASN. “Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah tingkatkan PAD. Fungsikan semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah/OPD) untuk mengangkat PAD. Saya pikir sumber-sumbernya masih banyak dari pajak-pajak yang ada, salah satunya pajak kendaraan. Kita harus kejar itu,” jelasnya.

“Bagaimana logikanya mau menyelesaikan masalah, tapi mencederai masyarakat, khususnya ASN dengan memotong TPP. Bayangkan berapa ribu ASN, mereka punya istri, suami dan anak yang menjadi korban akibat kebijakan ini,” ujarnya.

Ketua Komisi II yang juga anggota Fraksi Gerindra Adnan Hasan Galoeng mengungkapkan, sejak jauh hari ia tidak menyetujui wacana tersebut. Hingga melakukan perhitungan biaya belanja pemerintah daerah. Dari kalkulasi tersebut, ia meyakini anggaran dapat digunakan tanpa harus mengorbankan tunjangan atau insentif apa pun.

“Dari awal Gerindra memang sudah tidak sesuai dengan apa yang diajukan oleh pemerintah. Sampai akhirnya kami membedah berapa sih sebenarnya kemampuan keuangan, nah makanya kami sepakati 1 triliun 96 miliar sekian-sekian rupiah. Sebenarnya dengan komposisi 35 persen belanja tidak langsung, 65 persen belanja langsung seharusnya ini masih bisa untuk menyesuaikan,” ujarnya.

“Maunya kami, TPP itu dikembalikan saja kepada pegawai, karena sekian tahun mereka sudah menikmati, dan itu jelas. Sebanyak 4 ribu lebih ASN di Tarakan yang sekian tahun menikmati TPP dan mereka tentu ada program-program yang dilakukan. Katakanlah gaji mungkin untuk keperluan rumah tangga yang TPP untuk sekolah anak, bayar kredit, cicilan atau persiapan anak mereka yang mau kuliah. Jadi begini, kalau memang TPP serius di-rasionalisasi, rasionalisasi juga anggaran di DPRD ini,” tukasnya. (*/zac/lim)

 

“Rasionalisasi Juga Anggaran DPRD!”

 

ISI PEMBAHASAN RAPERDA APBD 2019

PENDAPATAN

PAD                                                  Rp 132,6 miliar

Dana perimbangan                           Rp 850,4 miliar

Lain-lain pendapatan yang sah        Rp 112,4 miliar

Total                                                Rp 1,095 triliun

 

BELANJA

Belanja tidak langsung    Rp 388,6 miliar

Belanja langsung             Rp 708,1 miliar

Total                                Rp 1,096 triliun

Defisit                              Rp 1,2 miliar

 

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan          Rp 7,2 miliar

Silpa 2018                                Rp 6 miliar

Pembiayaan netto                    Rp 1,2 miliar

Sisa lebih tahun berkenaan      Rp 0

 

APBD 2019 1,096 TRILIUN

KOMPOSISI PERBANDINGAN

Belanja tidak langsung 35 persen.

Belanja langsung 65 persen.

 

SUMBER: BANK DATA RADAR TARAKAN

 

 

 


BACA JUGA

Sabtu, 23 Maret 2019 11:29

Kampanye, Dilarang Menyoal Pancasila

TARAKAN - Jika pelaksanaan kampanye terbuka pada pemilihan kepala daerah…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:27

Kapolda: Jangan Bagi Berita Enggak Jelas Sumbernya

TARAKAN – Menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan legislatif dan…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:16

Akun FB Dipolisikan, Iwan Sebut Kritikan

TANJUNG SELOR - Sahabat Irianto Lambire melaporkan akun media sosial…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:14

Curi Motor Teman Sendiri

TARAKAN – Nekat membawa kabur motor teman sendiri, wanita berinisial…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:14

Pencuri Spesialis Waktu Subuh Dibekuk Polisi

TARAKAN – Anggota reskrim di Kepolisian Kawasan Sektor Pelabuhan (KSKP)…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:12

Jalan Terbelah, Pengendara Resah

TARAKAN - Terlihat ada jalan nyaris terbelah 2 di Jalan…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:38

“Aldy Melawan Kejahatan Tingkat Tinggi”

TARAKAN – “Iyaaa mamiku.” Diakhiri dengan emoji penuh cinta. Itulah…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:34

Pemadaman Bergilir, RSUD Tarakan Paling Terdampak

TARAKAN – Selama pemadaman listrik bergilir diberlakukan  keluhan tidak hanya…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:32

Tanpa Izin Edar, Produk Beku Disita

TARAKAN – Penindakan terhadap produk beku di salah satu gedung…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:27

Divonis Mati, Dua Terpidana Sabu 4 Kg Banding

TARAKAN- Usia divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*