MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 30 November 2018 13:55
Polemik Lahan PPI Sebatik Belum Usai
Muhamad Amin, Asisten Administrasi dan Pemerintahan Setkab Nunukan. ENAL/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Polemik kasus lahan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Sebatik, hingga kini masih jadi sengketa antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan ahli waris. Padahal kasus tersebut telah selesai persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Asisten Adiministrasi dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan,  Muhammad Amin mengatakan, ada ketidaktahuan penggugat terhadap kasus lahan PPI Sebatik, sesuai hasil putusan megabulkan seluruh tuntutan penggugat.

“Namun perlu diketahui, bahwa tergugat dalam hal ini Pemkab Nunukan diminta untuk menerbitkan surat baru terhadap lahan tersebut. Selama ini yang menggunakan lahan tersebut adalah tergugat,” kata Muhammad Amin.

Lanjut dia, dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan terhadap penggugat, sehingga perlu diluruskan agar tidak terjadi keributan di lokasi PPI Sebatik. Untuk itu, telah diterbitkan  surat agar tidak melakukan aktivitas di lokasi yang PPI Sebatik.

Isu yang beredar di luar, ahli waris telah memenangkan di pengadilan, padahal hal tersebut keliru. Karena dalam putusan PTUN Samarinda, hanya menyebutkan membatalkan dan mencabut surat atau sertifikat yang selama ini berlaku dan diminta untuk menerbitkan kembali.

“Karena memang ada kekeliruan administrasi dalam menerbitkan sertifikat tersebut, sehingga diminta untuk menerbitkan ulang,” ujarnya.

Dia menambahkan, perlu dipahami bahwa tanah tersebut adalah milik Pemkab Nunukan, hanya saja saat diterbitkan sertfikat tidak diumumkan kepada masyarakat. Sehingga dikatakan oleh PTUN cacat prosedur. Maka dari itu, diminta diterbitkan kembali.

Saat di PTUN Samarinda yang digugat adalah sertifikat tersebut, bukan lahan PPI Sebatik. Hanya menggugat terkait administrasi. Jika pemilik lahan keberatan bahwa lahan tersebut miliknya, maka harus digugat perdata bukan digugat di PTUN.

“Putusan itu tersebut telah inkrah dan tidak ada banding, jadi kasus lahan telah selesai, hanya memerintahkan menerbitkan sertifikat baru,” tambahnya.

Sementara itu, Azizul Rahim anak dari pemilik lahan mengatakan, jika hanya dipermasalahkan proses administrasi, tentu persoalan lahan PPI tidak berlanjut hingga ke pengadilan. Karena lahan tersebut awalnya adalah milik masyarakat, maka dari itu digugat.

“Cara mengeluarkan sertifikat memang salah, maka dari itu digugat. Karena awalnya adalah lahan tersebut milik kami. Untuk apa digugat kalau lahan tersebut bukan milik kami,” kata Azizul.

Menurutnya, jika diminta untuk menerbitkan sertifikat baru, tentu sertifikat tersebut telah ada. Kasus di PTUN Samarinda telah selesai sejak akhir 2017 lalu. Tapi hingga kini pihak terkait tidak mengeluarkan sertifikat baru.

“Harus menggunakan logika berpikir yang benar, yang diminta untuk mengeluarkan sertifikat yang baru pemilik lahan, bukan Pemkab Nunukan. Karena sertifikat yang dikeluarkan Pemkab Nunukan telah dicabut dan tidak berlaku lagi,” ujarnya. (nal/nri)

 

 

 


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*