MANAGED BY:
RABU
20 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 30 November 2018 13:55
Polemik Lahan PPI Sebatik Belum Usai
Muhamad Amin, Asisten Administrasi dan Pemerintahan Setkab Nunukan. ENAL/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Polemik kasus lahan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Sebatik, hingga kini masih jadi sengketa antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan ahli waris. Padahal kasus tersebut telah selesai persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Asisten Adiministrasi dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan,  Muhammad Amin mengatakan, ada ketidaktahuan penggugat terhadap kasus lahan PPI Sebatik, sesuai hasil putusan megabulkan seluruh tuntutan penggugat.

“Namun perlu diketahui, bahwa tergugat dalam hal ini Pemkab Nunukan diminta untuk menerbitkan surat baru terhadap lahan tersebut. Selama ini yang menggunakan lahan tersebut adalah tergugat,” kata Muhammad Amin.

Lanjut dia, dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan terhadap penggugat, sehingga perlu diluruskan agar tidak terjadi keributan di lokasi PPI Sebatik. Untuk itu, telah diterbitkan  surat agar tidak melakukan aktivitas di lokasi yang PPI Sebatik.

Isu yang beredar di luar, ahli waris telah memenangkan di pengadilan, padahal hal tersebut keliru. Karena dalam putusan PTUN Samarinda, hanya menyebutkan membatalkan dan mencabut surat atau sertifikat yang selama ini berlaku dan diminta untuk menerbitkan kembali.

“Karena memang ada kekeliruan administrasi dalam menerbitkan sertifikat tersebut, sehingga diminta untuk menerbitkan ulang,” ujarnya.

Dia menambahkan, perlu dipahami bahwa tanah tersebut adalah milik Pemkab Nunukan, hanya saja saat diterbitkan sertfikat tidak diumumkan kepada masyarakat. Sehingga dikatakan oleh PTUN cacat prosedur. Maka dari itu, diminta diterbitkan kembali.

Saat di PTUN Samarinda yang digugat adalah sertifikat tersebut, bukan lahan PPI Sebatik. Hanya menggugat terkait administrasi. Jika pemilik lahan keberatan bahwa lahan tersebut miliknya, maka harus digugat perdata bukan digugat di PTUN.

“Putusan itu tersebut telah inkrah dan tidak ada banding, jadi kasus lahan telah selesai, hanya memerintahkan menerbitkan sertifikat baru,” tambahnya.

Sementara itu, Azizul Rahim anak dari pemilik lahan mengatakan, jika hanya dipermasalahkan proses administrasi, tentu persoalan lahan PPI tidak berlanjut hingga ke pengadilan. Karena lahan tersebut awalnya adalah milik masyarakat, maka dari itu digugat.

“Cara mengeluarkan sertifikat memang salah, maka dari itu digugat. Karena awalnya adalah lahan tersebut milik kami. Untuk apa digugat kalau lahan tersebut bukan milik kami,” kata Azizul.

Menurutnya, jika diminta untuk menerbitkan sertifikat baru, tentu sertifikat tersebut telah ada. Kasus di PTUN Samarinda telah selesai sejak akhir 2017 lalu. Tapi hingga kini pihak terkait tidak mengeluarkan sertifikat baru.

“Harus menggunakan logika berpikir yang benar, yang diminta untuk mengeluarkan sertifikat yang baru pemilik lahan, bukan Pemkab Nunukan. Karena sertifikat yang dikeluarkan Pemkab Nunukan telah dicabut dan tidak berlaku lagi,” ujarnya. (nal/nri)

 

 

 


BACA JUGA

Selasa, 19 Maret 2019 11:00

Minta Segera Lunasi Utang Petani

NUNUKAN – Harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit masih…

Selasa, 19 Maret 2019 10:44

Terkendala SDM, Banyak Warga Tak Membayar Retribusi

NUNUKAN – Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan belum maksimal…

Selasa, 19 Maret 2019 10:43

Administrasi Nelayan Ribet Banget, Begini Reaksi Nelayan

NUNUKAN – Para nelayan di Sebatik mengeluhkan proses administrasi atau…

Senin, 18 Maret 2019 10:40

ADUHHH..!! Kualitas Gizi Anak 6-14 Tahun Rendah

NUNUKAN – Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kembali…

Senin, 18 Maret 2019 10:34

Pengetahuan Warna Surat Suara Minim

NUNUKAN – Pemilihan umum (pemilu) serentak sisa 30 hari lagi,…

Senin, 18 Maret 2019 10:33

Lahan Seluas 10 Hektare Terbakar Lagi

NUNUKAN – Kebakaran lahan kembali terjadi di Jalan Sei Jepun,…

Senin, 18 Maret 2019 10:28

Polis Marine Malaysia Tangkap Speedboat Reguler

NUNUKAN – Seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim 0911 Nunukan…

Senin, 18 Maret 2019 09:36

Peluang Terangkat ASN Hilang

NUNUKAN – Selain dihapus, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018…

Senin, 18 Maret 2019 09:35

SDM Menipis, Usulan Tambahan Nihil

NUNUKAN – Jumlah SDM  Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten…

Senin, 18 Maret 2019 08:31

Peserta Termuda, Sampaikan Perdamaian di Hadapan 70 Negara

Pemuda asal Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) kembali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*