MANAGED BY:
SABTU
20 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 29 November 2018 09:59
Upah Tinggi, Daya Rekrutmen Menurun

Apindo: Kesejahteraan Bukan dari Besarnya Gaji

HERRY JOHANES, Ketua Apindo Kaltara. RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Asosiasi pengusaha, buruh dan pemerintah menyepakati upah minimun kota (UMK) 2019 sebesar Rp 3,4 juta. Tertinggi se-Kalimantan. Kendati, secara faktual para pengusaha harus tertatih-tatih membayar upaya sedemikian besar.

Agenda job fair hari ini yang digagas Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerperin) Tarakan, sebagai wadah informatif lowongan pencari kerja (pencaker) pun tak banyak ditanggapi perusahaan. Di antara pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara mengaku berfikir keras untuk membuka lowongan baru di 2019 mendatang. Menyusul penetapan UMK yang dinilai cukup tinggi.

“Agenda job fair di mata pengusaha tidak sesederhana menggelar kegiatan, terus kemudian membuka lowongan itu. Bahwa ada bagian secara komprehensif yang harus kita lihat, Apindo tentu akan membantu pemerintah, menggerakkan bisnis, upah berjalan baik. Lepas dari situ ada keterbatasan asosiasi. Secara faktual, perusahaan menghadapi itu, kalau Apindo mendorong, tapi keinginan mereka (pengusaha) kurang, Apindo melihat perusahaan menghadapi kondisi tidak positif,” ujar Herry Johanes, ketua Apindo Kaltara, Senin (16/11).

Kenaikan UMK di mata Apindo bukan semata-mata kepada pekerja yang ada, angkatan kerja yang masuk, juga harus dibayar sesuai UMK. Job fair ini menyasar angkatan kerja baru. Di satu sisi, semakin tinggi upah, maka semakin kecil serapan angkatan kerja baru.

“Angkatan kerja baru itu cenderung belum punya pengalaman, keterampilan, kompetensi. Wilayah upah ini kita tidak sedang berperang, bukan perang pengusaha dan pekerja, dan pemerintah, tetapi yang kita pikirkan yang terbaik untuk kota kita. Dalam konteks jangka panjang,” terangnya.

Apindo mendukung job fair, tapi tetap perusahaan yang memberikan kesempatan kerja. Jauh sebelum meningkatnya angkatan kerja, Apindo memprediksi jika tidak dilakukan pendampingan peningkatan keterampilan besar-besaran, maka angkatan kerja yang baru di tahun-tahun mendatang akan sulit bersaing. “Saat ini, industri harus merespons, pabrik harus berjalan. Mereka tidak merekrut, tapi bagaimana melakukan efisiensi, dengan meningkatkan pelatihan, kualitas pekerjanya. Sebagai gambaran, hotel sekarang ini rasio karyawannya semakin menurun, karena upah semakin tinggi. Artinya kamar-kamar mereka kini dilayani oleh karyawan yang tak sebanyak dulu. Mesti hati-hati melihat ini (rekrutmen baru),” kata dia.

Efisiensi yang dilakukan para pengusaha saat ini karena adanya kehawatiran kelangsungan usaha. Usaha unggulan Kaltara seperti industri kayu, perikanan, batu bara dan kelapa sawit juga sedang dihadapkan pada kondisi makro ekonomi. “Kita tidak punya jaminan sustainable. PHK itu dengan gampang dilakukan. Begitu ada gejolak sedikit, lepas. Pemerintah tidak salah ada indikator pertumbuhan ekonomi, mungkin pemerintah melihat outlook-nya seperti apa. Seperti online misalnya yang meningkat, ada beberapa industri yang terpengaruh masalah global, sawit di-banned di Eropa. Memengaruhi enggak, memengaruhi,” tukasnya.

Apindo mendukung adanya job fair, namun menyikapi kondisi ekonomi harus objektif, harus dengan sangat hati-hati. “Salah satu yang kami usulkan, penyelesaian masalah ini. Pemerintah keluarkan duit untuk peningkatan keahlian itu, upaya menekan inflasi diperkuat, sehingga kenaikan harga tidak melonjak-lonjak, daya beli masyarakat tentu akan bagus. Kenaikan upah jika bisa di-moratorium, yah lakukan. Atau misalnya kenaikannya dipertimbangkan. Di Tarakan sangat tinggi,” sarannya.

Menurut Herry, perusahaan tidak khawatir dengan upah tinggi, selama produktivitas karyawan seimbang atau memenuhi seperti yang ditargetkan. Peningkatan produktivitas tidak sebanding dengan upah. “Komponen operasional itu kan, termasuk gaji. Misalnya tahun ini kenaikan hingga berapa persen, apakah dibarengi dengan kenaikan harga. Belum tentu. Biaya karyawan itu besar. Kita juga tidak mengatakan, gaji kecil yang kita inginkan. Ada opsi melakukan penangguhan, tapi untuk apa, toh tetap harus dibayar,” jelasnya.

Persoalan lain di Kaltara, upah tinggi namun terkesan tidak sejahtera. “Kesejahteraan tidak dihitung dari gaji, gaji besar tapi digerogoti oleh inflasi. Sehingga membeli barang harusnya lebih murah, tapi kenyataannya lain. Harusnya dilakukan pendekatan lain. Kalau hari ini saya bayar tinggi, besok perusahaan saya tutup, kan enggak sustainable. Pengusaha itu bukan mau gaji karyawannya kecil. Gaji besar tidak masalah, selama kita dalam kondisi sesuai target produksi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, para anggota Apindo berasal dari berbagai sektor, seperti eksportir hasil perikanan, perhotelan, pertambangan, perkebunan, perdagangan hingga jasa kepelabuhanan. “Perusahaan sekarang tentu saya berhati-hati, ada legal standing yang harus mereka pertanggungjawabkan. Apakah ada jaminan bagi setiap perusahaan tahun depan untung. Tiba-tiba makro ekonomi tidak membaik. Sektor unggulan kita dipengaruhi pasar internasional. Sebagai pengusaha, tidak akan untung terus, pada waktunya akan melakukan efisiensi, tapi harapan kita ke depan lebih baik,” harap Herry.

“(Efisiensi) Itu kan bagian kita survive. Sekarang ini batu bara misalnya, baru naik sedikit, turun lagi. Pemerintah juga tidak sedang baik, dalam hal keuangan. Belum lagi kita bicara masalah bonus demografi, itu kalau produktivitasnya bagus nanti. Kalau enggak bagus, salah penentuan, beberapa tahun yang akan datang, kita punya sarjana justru jadi beban demografi,” nilainya.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Disnakerperin Tarakan Hanto Bismoko mengaku pihaknya masih menunggu partisipasi perusahaan. Hingga Senin (26/11), baru enam perusahaan yang mengkonfirmasi akan mengikuti kegiatan job fair. Perusahaan-perusahaan tersebut dari sektor industri hingga alat berat. “Ini (job fair) yang pertama tahun ini. Di antara perusahaan ada yang sudah mengadakan duluan, rekrutmen secara mandiri. Kami sudah adakan rapat dan mengirim surat, kok kepesertaannya kurang. Sektor jasa kurang merespons, seperti perhotelan. Informasi seperti itu kami terima dari PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI),” terangnya.

Job fair merupakan program dalam rangka memfasilitasi pencaker dan perusahaan. Hingga September 2018, sekitar 60 persen dari 1.541 orang atau sebanyak 908 orang diserap perusahaan.

Dijelaskan Hanto, tidak semua pencaker merupakan angkatan kerja yang tak memiliki pekerjaan. “Beberapa di antaranya itu mereka yang mencari upah yang lebih baik. Pencaker ada beberapa kriteria, ada yang murni mencari pekerjaan, ada memang yang sudah bekerja. Harapan kita dalam job fair ini,

sebanyak-banyaknya pencaker bisa terserap. Apalagi ada wisuda dari UBT, PPKIA, STIE. Adik-adik (lulusan) ini butuh pekerjaan setelah lulus. Inilah yang kita akomodir,” urainya.

Mengenai daya rekrutmen yang menurun akibat upah tinggi, kata dia, Disnakerperin hanya sebatas menjalankan aturan yang ada. Ia pun berharap Apindo proaktif. “Bagaimana aturan yang berlaku seperti ini, pusat kan gak melihat daerah, jomplang, ada yang tinggi ada yang rendah (upah, Red),” imbuhnya.

Mengenai UMK 2019, terbuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan penangguhan seperti diatur dalam Keputusan Menteri 231/2003. “Ini kan mau kita sosialisasikan yang UMK 2019, kita tunggu saja apakah yang melakukan penangguhan. Memang diatur. Harus jelas alasannya. Penangguhan itu, tetap disuruh bayar juga, tahun berikutnya. Sama saja sebenarnya,” ujarnya.

“Ke depannya, meminta kepada perusahaan rekrutmen bisa melalui job fair ini. Ini membantu pencari kerja. Lebih kompetitif. Pencari kerja ini, kadang-kadang tidak tahu informasi, di mana ada lowongan, penempatan, di job fair kami fasilitasi. Misalnya minimal dengan HRD-nya,” jelasnya.

 

ANGKATAN KERJA TAK DIIMBANGI LAPANGAN KERJA

Dalam tulisan Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik (BPS) Tarakan Dwi Damayanti di Radar Tarakan 10 November lalu, menyebut penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Penanganan masalah penduduk tidak saja mengarah pada upaya pengendalian penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam dimensi ekonomi dan dimensi sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan bahwa kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu seseorang. Dalam menangani masalah ketenagakerjaan setidaknya terdapat empat hal yang harus dipahami, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja dan pengangguran.

Sementara itu, dalam pengelompokan daerah berdasarkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya, salah satu indikator penilaiannya adalah tingkat pengangguran yang ada. Pengangguran merupakan indikator perekonomian yang sangat kompleks karena dapat mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi maupun non-ekonomi yang saling berinteraksi.

Sebagai contoh, tingkat pengangguran sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tingkat kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pengangguran dapat memengaruhi jumlah penduduk miskin yang pada akhirnya akan memengaruhi tingkat kerawanan sosial.

Permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran selalu menjadi fokus tidak hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Masyarakat hendaknya tidak hanya menunggu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan namun dapat pula dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri mulai dari usaha kecil yang terdapat di lingkungan sekitar mereka. Penciptaan lapangan kerja juga harus dibarengi dengan pendidikan yang merupakan kunci dalam menciptakan sumber daya masyarakat yang berkualitas sehingga mampu membuat inovasi dan terobosan baru. Kondisi tersebut setidaknya dapat membantu mengurangi angka pengangguran di kota-kota besar seperti di Kota Tarakan ini.

Kota Tarakan pada kenyataannya memiliki modal yang cukup baik terkait tingkat pendidikan masyarakatnya. Hal ini terbukti dengan sebagian besar penduduknya yang telah menamatkan jenjang sekolah menengah atas (SMA) hingga mencapai 43,9 persen di mana 27,17 persen merupakan tamatan dari SMA dan 16,73 persen menamatkan sekolah menengah kejuruan (SMK). Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kota Tarakan sudah sadar akan pentingnya pendidikan dalam persaingan pasar tenaga kerja.

Dengan modal sumber daya manusia dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah seharusnya masalah pengangguran di Kota Tarakan dapat diatasi. Pemerintah dan masyarakat sudah seharusnya saling bersinergi dan memberikan dukungan dalam mengurangi tingkat pengangguran tersebut.

Pemerintah dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru dengan cara peningkatan infrastruktur dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi dan memulai usaha baru. Sedangkan masyarakat mempersiapkan diri dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (lim)

 

Upah Tinggi, Daya Rekrutmen Menurun

 


BACA JUGA

Sabtu, 20 April 2019 11:00

Memperingati Sekaligus Menaikkan Rasa Syukur

TARAKAN – Perayaan Jumat Agung dalam memperingati kematian Tuhan Yesus…

Sabtu, 20 April 2019 10:57

Rencana UNBK pada Tingkatan SD

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan, berencana menerapkan sistem Ujian…

Sabtu, 20 April 2019 10:35

Pergi Mandi, Dua HP Raib

TARAKAN – Kelalaian dari masyarakat akan menjadi kesempatan bagi pelaku…

Sabtu, 20 April 2019 10:33

Berharap Alokasi Anggaran Terealisasi

TARAKAN – Menikmati jalan mulus belum sepenuhnya dirasakan warga RT…

Sabtu, 20 April 2019 10:08

2020, Optimistis Layani e-ID

TARAKAN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, optimistis…

Sabtu, 20 April 2019 10:04

UNBK dan USBN Dilaksanakan Bersamaan

TARAKAN - Sebanyak 30 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan…

Sabtu, 20 April 2019 09:53

Warga Kerap Terganggu Aroma Sampah

TARAKAN - Keberadaan depo sampah yang terletak di area strategis…

Kamis, 18 April 2019 09:49

Di Kaltara, Jokowi-Amin Unggul 20-an Persen

Hasil sejumlah quick count nasional mengunggulkan pasangan calon presiden dan…

Kamis, 18 April 2019 09:47

Ratusan Surat Suara Tertukar

TERTUKARNYA ratusan surat suara terjadi di beberapa tempat pemungutan suara…

Kamis, 18 April 2019 09:46

Idolakan Joko Widodo, Ada yang Prediksi Prabowo Menang

Antusias embah-embah di panti jompo, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*