MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 27 November 2018 12:43
Bawaslu Akan 'Basmi' Stiker Politik di Angkot

Polres Siagakan Dua per Tiga Personel

DITERTIBKAN: Bawaslu Kaltara akan mengagendakan penertiban stiker politik yang terpasang di kaca angkot. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan membasmi stiker politik yang terpasang di angkutan kota (angkot) di seluruh kabupaten/kota di Kaltara.

Dikatakan Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati bahwa dilakukannya pembasmian tersebut lantaran pemasangan stiker politik di angkot dianggap melanggar. Pasalnya, dalam PKPU/2018 tentang Kampanye Pemilu bahwa mobil yang hanya diperbolehkan hanya yang berpelat hitam. Namun, tidak termasuk di dalamnya mobil angkot. Sebab, angkot masuk dalam fasilitas umum sehingga ini dilarang.

“Kita akan segera tertibkan stiker politik yang terpasang di angkot-angkot ini,” ungkap Siti kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi kemarin.

Akan tetapi, lanjutnya, sebelum mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan pro dan kontra itu. Bawaslu dalam hal ini akan terlebih dahulu mengagendakan rapat persiapan. Tujuannya, agar di lapangan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. “Secepatnya akan kami agendakan rapat persiapan penertiban ini. Kalau bisa besok (hari ini, Red),” ujar wanita berhijab ini.

Ditambahkannya juga, dalam agenda rapat itu juga tentunya pihaknya akan mengundang instansi lain yang terlibat dalam penertiban itu. Misal, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Termasuk, awak media sebagai penyampai informasi dalam setiap kegiatan nantinya.

“Kami berharap rencana ini dapat terlaksana dengan baik. Tak lain, ini sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas ke depannya,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Bawaslu Bulungan, Ahmad bahwa penertiban stiker para peserta Pemilu 2019 di angkot memang wajib dilakukan. Sebab, angkot memang bukan tempat bagi peserta pemilu untuk menyampaikan visi dan misinya. “Stiker di angkot ini memang wajib ditertibkan dengan cara dilepas secara langsung,” ungkapnya.

Dikatakannya juga, pihaknya pun nantinya akan melakukan langkah-langkah nyata terkait penertiban stiker di angkot tersebut. Sebab, jangan sampai dengan tidak adanya langkah penertiban sehingga semakin maraknya stiker-stiker tersebut. “Tapi, sebelum itu juga pasti akan ada proses persiapan dahulu. Tidak serta merta langsung menertibkan,” ujarnya.

Sementara, Ketua KPU Kaltara Suryana Al Islami menambahkan di dalam peraturan KPU memang tidak ada aturan secara khusus terkait penempelan stiker kampanye di angkot. Namun, jika mengacu pada PKPU/2018 pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk mobil pribadi atau milik pengurus partai yang berlogo partai politik. “Hanya, ini soal penertiban ranahnya Bawaslu,” ungkapnya saat ditemui di tempat kerjanya.

Pria yang diketahui pernah menjadi Kepala KUA di Tanjung Palas Barat ini meminta, kepada seluruh peserta pemilu sekiranya dapat mengikuti segala regulasi yang ada. Ikuti semua aturan yang telah ditetapkan dan tidak kerap melakukan pelanggaran. Karena itu menurutnya hanya merugikan keikutsertaan pada pesta demokrasi nantinya. “Mari menjadikan pesta demokrasi ini secara berkualitas dan berintegritas,” ajaknya.

Sementara itu, Kapolres Bulungan AKBP Andrias Susanto Nugroho menegaskan bahwa selama berlangsungnya masa kampanye peserta Pemilu 2019. Pihaknya mengaku telah menyiagakan personel sebagai bentuk pengamanan.

Tak tanggung-tanggung, Polres Bulungan yang membawahi dua wilayah hukum di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung mengerahkan 2/3 personelnya. Tujuannya, agar menjaga kondusifitas wilayah selama masa kampanye.

“2/3 personel sudah kami kerahkan di Bulungan dan KTT. Ya, ini memang kami lakukan untuk menjaga kondusifitas selama berlangsungnya masa kampanye ini,” ungkap Andrias.

Dikatakannya juga, pihaknya pun tak segan dalam mengambil langkah hukum bilamana terdapat pelanggaran-pelanggaran yang memang terbukti. Hanya, pihaknya mengimbau kepada seluruh peserta pesta demokrasi dapat dengan tertib mengikuti aturan yang ada.

“Mengenai adanya perbedaan, itu bukan berarti membuat silahturahmi antar calon tak berjalan. Ingat kita tetap satu NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” tegasnya.

Lanjutnya, pihaknya juga tak segan jika di antara para peserta pemilu memberikan saran dan masukan kepada jajaran Polres Bulungan. Tak lain, ini sebagai bentuk jalinan silahturahmi. “Kami di kepolisian tak hanya sekedar memberikan keamanan. Tapi, siap menerima saran dan masukan juga,’’ ucapnya.

Lebih jauh dikatakan, anggap saja mengenai tahun politik ini merupakan sebuah warna yang indah. Apalagi, di Bulungan ini tampak 15 partai politik (parpol) ini baliho kian mewarnai. Jadi, bagaimana warna ini menjadi indah ibarat sebuah pelangi. “Meski, kita tahu adanya suatu perbedaan visi dan misi. Tapi, bagaimana ini dapat terjalin sinergi dengan baik agar menjadi indah,” tutupnya.

Sementara, Bupati Bulungan H. Sudjati mengatakan bahwa selama masa kampanye ini diminta untuk Alat Peraga Kampanye (APK) dapat tertib dalam pemasangannya. Pasalnya, jangan sampai dengan tidak tertibnya itu sehingga merusak estetika kota yang ada. “APK ini jangan sampai pemasangannya di luar dari titik-titik yang telah ditentukan sebelumnya,’’ pesan Bupati.

Dikatakannya juga, penegasan itu tak lain upaya dalam mencegah terjadinya suatu masalah di lingkungan masyarakat. Sebab, jika APK di pasang di luar dari titik yang disepakati, itu berpotensi terjadinya masalah sosial.

“Mari sama-sama saling memahami. APK ini memang baik tujuannya, tak lain untuk mengetahui siapa calonnya itu. Tapi, tetap harus ikuti aturan,” tegasnya.

Ditambahkan juga, pemantauan kepada instansi terkait pun harapannya dapat secara maksimal. Karena jangan sampai adanya pembiaran sehingga APK banyak yang melanggar. “Mudahan, dengan adanya contoh pemasangan yang baik yang diprakarsasi KPU Bulungan beberapa waktu lalu. Maka, itu dapat menjadi contoh di daerah lain,” bebernya.

Akan Gelar Razia

Mengenai maraknya stiker-stiker bergambar calon legislator yang marak dipasang pada kaca belakang angkot. Hal itu pun disoroti juga oleh Dinas Perhubungan Kota Tarakan serta Pemerintah Kota Tarakan dalam hal ini Wali Kota Tarakan Sofian Raga. Berdasarkan monitoring itu, pemerintah mengeluarkan surat edaran Nomor: 550/1279/DISHUB tentang penggunaan Kaca Pada Kendaraan Bermotor, hal itu dianggap dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran pengguna jalan.

“Kita mengharapkan bantuan dan kerja samanya para partai politik (parpol) agar mengingatkan anggota caleg maupun pemilik atau pengguna angkutan untuk tidak memasang stiker pada kaca kendaraan bermotor yang mengganggu jarak pandang dari dalam dan luar kendaraan,” ungkap Hamid Amren, Kepala Dishub Kota Tarakan sesuai surat edaran Wali Kota Tarakan.

Adanya pemasangan stiker pada kaca mobil, kata Hamid akibatnya, orang yang berada di luar tak dapat melihat bagian dalam kendaraan. Hal ini juga menjadi perhatiannya dengan maraknya pemasangan stiker-stiker caleg yang dipasang pada angkutan umum maupun kendaraan peribadi.

“Kaca mobil angkot itu harus transparan sehingga mudah diawasi dan mengurangi tindak kejahatan di dalam angkot,” kata Hamid.

Menurut dia, pemasangan stiker itu jelas diatur dalam pasal 48 Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 2009 dan pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2012 serta Diktum Kesatu Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.439/U/PHB-76 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 285 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan begitu lanjut Hamid, pihaknya juga sudah menugaskan anggota Dishub untuk bersama-sama dengan petugas lantas untuk dilakukan razia. “Soal Razia bisa kita lakukan sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan mereka. Makanya untuk awal ini kita memberikan imbauan tertulis dahulu untuk dilakukan penertiban dari masing-masing pemilik kendaraan dulu. Jika tidak digubris yah bisa kita lakukan razia untuk mencoto stiker itu,” jelasnya

Hal ini dilakukan kata Hamid, tak terlepas dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Tarakan. Di mana berdasarkan pengamatan di lapangan terdapat sejumlah calon anggota legislatif yang memanfaatkan kaca pada kendaraan bermotor sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye berupa stiker ukuran besar.

“Sesuai dengan edaran surat Pak Wali Kota baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi tidak memasang atribut atau yang menghalangi si pembawa kendaraan untuk mengkontrol kendaraan yang ada di belakangnya,” bebernya.

Sementara itu, pewarta pun mencoba menemui salah satu pengemudi angkot yang saat itu baru saja menurunkan penumpangnya di jalan Yos Sudarso. Mobil angkot bewarna biru itu memasang stiker sesuai ukuran kaca mobil belakangnya. Saat ditanyakan, apakah ia sudah mengetahui surat edaran soal pelarangan pemasangan stiker di kaca belakang mobil. “Belum tahu, ini aja baru tahu,” Kata Albert, pengemudi angkot.

Albert mengakui bahwa ia hanya memasang sesuai intruksi caleg untuk memasang stiker dikaca mobilnya. Yang pastinya dengan sesuai imbalan yang diberikan. “Ya nggak banyak, ini Rp 200 ribu aja, kadang seikhlasnya. Tapi kalau dilarang yah kita ikutin asalkan teman-teman yang lain juga nggak pasang,” katanya. (omg/eru/eza)

Bawaslu Akan Basmi Stiker Politik di Angkot

 


BACA JUGA

Selasa, 15 Januari 2019 13:56

6.060 WP di Kaltara Belum Taat

TANJUNG SELOR – Dari total 9.413 yang menyampaikan Surat Pemberitahuan…

Selasa, 15 Januari 2019 13:54

TBS Malinau Dijual ke Nunukan

MALINAU  - Petani kelapa sawit di Kabupaten Malinau belakangan ini…

Selasa, 15 Januari 2019 13:52

Terminal Tipe A Tunggu Restu Kemenhub

TANJUNG SELOR - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)…

Selasa, 15 Januari 2019 13:49

Terapkan Metode Cara Membaca Wartawan

Membaca sebuah buku hingga saat ini masih menjadi kebiasaan yang…

Selasa, 15 Januari 2019 13:43

Sekprov: Jangan Jadikan Kaltara Batu Lompatan

TANJUNG SELOR - Sejak terbentuknya Kalimantan Utara (Kaltara), sudah tiga…

Selasa, 15 Januari 2019 13:41

Hari Ini Batas Akhir Pemberkasan

TANJUNG SELOR – Sesuai ketentuan yang ditetapkan, hari ini (15/1)…

Selasa, 15 Januari 2019 13:40

Polda Bidik Prostitusi Online

TANJUNG SELOR - Aktivitas prostitusi menjadi atensi bagi Kepolisian Daerah…

Senin, 14 Januari 2019 15:19

Dua Kecamatan Krisis Listrik

NUNUKAN – Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan…

Senin, 14 Januari 2019 15:17

Kajian Pemilihan Ibu Kota Belum Dianggarkan

TANJUNG SELOR – Sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Kalimantan Utara…

Senin, 14 Januari 2019 15:16

Usulkan Jembatan Timbang ke Kemenhub

TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) menyebutkan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*