MANAGED BY:
MINGGU
24 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 27 November 2018 12:04
Akui Pengawasan Internal Masih Lemah

Dugaan Penyelewengan Alokasi Dana Desa

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bulungan minimbulkan permasalahan hukum. Adalah ES, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Long Tungu, Kecamatan Peso Hilir, ditetapkan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan sebagai tersangka.

Tersangka diduga menyelewengkan anggaran bersumber dari APBD Bulungan itu untuk kegiatan pengadaan genset pada 2016 silam. Berdasarkan audit Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat kerugian negara mencapai sekira Rp 281,510,950 juta.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulungan, Hanafiah mengaku pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk pembinaan. “Karena itu (kasus, Red) sudah ditangani aparat penegak hukum. Kita tunggu proses hukum selanjutnya saja,” jelas Hanafiah saat ditemui Radar Kaltara.

Hanfiah mengatakan, mengetahui adanya kasus yang menyeret aparatur desa itu justru setelah tahapan proses hukumnya berjalan dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. “Setelah bersangkutan ditahan baru kami tahu kalau ada penyimpangan seperti itu,” ucapnya.

Ia menyayangkan apa yang terjadi di Desa Long Tungu itu. Apalagi sampai harus berurusan dengan Kejari Bulungan. Sesuai mekanisme, jika ditemukan indikasi penyalahgunaan APBDes oleh aparat desa terlebih dahulu ditangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

APIP lebih kepada fungsi pembinaan terhadap indikasi itu baik pengembalian atau upaya lainnya. Namun jika tidak dapat ditangani lagi barulah ke penegak hukum. “Kami terlambat tahu, duluan penegak hukum baru kami tahu,” beber Hanafiah.

Soal ini pun diakuinya, pengawasan dan deteksi awal APIP masih lemah. Selain soal sumber daya manusia (SDM) juga desa-desa yang ada di Bulungan cukup sulit dari aspek akses. “Desa jauh-jauh makanya kurang terdeteksi dini potensi itu. Sementara aparat kalau ada laporan mereka wajib menindaklanjuti,” tegasnya.

Karenanya DPMD perlu memetakan dari 74 desa di 10 kecamatan masuk dalam rawan penyalahgunaan baik ADD maupun Dana Desa (DD). Selain itu kompetensi SDM aparatur desa utamanya terhadap teknis penggunaan anggaran, baik bersumber dari APBD maupun APBN masih sangat perlu ditingkatkan.

“Bisa jadi kurangnya pemahaman SDM-nya. Ketidaktahuan dalam mengelola sehingga terjadi kesalahan. Tentu ini jadi evaluasi kami dan pemdes Bulungan,” jelas dia.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Kejari Bulungan Denny Iswanto mengatakan, dua tahun silam ES dipercaya melakukan pengadaan genset. Hanya saja itu dilakukan tidak sesuai prosedur. Praktiknya pengadaan tidak melibatkan aparat pemdes serta dipihak ketigakan.

Sesuai prosedur yang ada, pengadaan yang menggunakan ADD maupun DD tidak diperbolehkan dipihak ketigakan. “Pengadaan itu justru dipihak ketigakan oleh ES kepada rekannya EL tapi barangnya tidak kunjung ada,” urai Denny.

Adapun pasal yang disangkakan kepada ES, yaitu primer pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 juncto pasal 18 juncto pasal 8 Undang-Undang (UU) nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tantang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara EL belum dapat diminta pertanggungjawabannya lantaran keberadaannya tidak diketahui. “Masih DPO (daftar pencarian orang) sampai kini kami belum tahu di mana,” pungkasnya. (isl/eza)

Akui Pengawasan Internal Masih Lemah

 


BACA JUGA

Sabtu, 23 Maret 2019 11:25

KPU Diserang, Satu Demonstran Ditembak

TANJUNG SELOR – Massa tiba-tiba menyerbu kantor Komisi Pemilihan Umum…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:23

Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Pemilu

TANJUNG SELOR - Ribuan personel siap dikerahkan guna mengamankan pelaksanaan…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:22

Tak Netral, ASN Dapat Dipidanakan

TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Sekretaris Provinsi (Sekprov)…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:21

Dua Bus Damri Akan Dikomersilkan

TANJUNG SELOR – Jika sesuai rencana, dalam waktu dekat ini…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:25

Mampu Jadi Penopang Ekonomi Indonesia

TANJUNG SELOR - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:23

SOA Barang Masih Proses Lelang

TANJUNG SELOR - Subsidi ongkos angkut (SOA) barang yang diprogramkan…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:23

Kaltara Miliki Prospek Pengembangan Transportasi Darat

Sejak 22 Februari 2019, Tri Wijono Djati resmi mengepalai jabatan …

Sabtu, 23 Maret 2019 10:22

Caleg Stres, RSD Siapkan Dokter Kejiwaan

TANJUNG SELOR - Meskipun di beberapa rumah sakit (RS) di…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:19

Tak Disiplin, Diskualifikasi Menanti

TANJUNG SELOR - Sebanyak 453 calon pegawai negeri sipil (CPNS)…

Kamis, 21 Maret 2019 11:07

Durasi ML Jadi Tujuh Jam Sehari

TANJUNG SELOR - Pemadaman listrik yang terjadi sejak Februari lalu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*