MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 22 November 2018 11:47
ASN Like Status Caleg, Dianggap Melanggar
INGATKAN: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilu Umum (KPU) dan stakeholder terkait pengurus partai politik melakukan rapat koordinasi larangan ASN me-like status caleg di media sosial. RIKO / RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TANA TIDUNG - Tahapan kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2019 sedang berlangsung. Berbagai varian kampanye pun dilakukan oleh kontestan pesta demokrasi ini. Mulai dari kampanye secara langsung di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, maupun memperkenalkan diri lewat jejaring media sosial.

Khusus di dunia maya, media sosial belakangan ini pun bertebaran gambar-gambar para calon legislatif (caleg). Baik yang diposting oleh akun pribadi sang caleg maupun yang diunggah oleh tim suksesnya.

Namun, bagi Anda yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berhati-hati. Demi menjunjung tinggi netralitas, ASN diharapkan tak terlibat dalam prosesi kampanye, bahkan sampai hal terkecil sekalipun. Misalnya menekan tombol jempol (like) pada status atau gambar seorang caleg di Facebook dan media sosial lainnya.

Hal itu lantaran, pemberian jempol tersebut bisa dimaknai sebagai sebuah dukungan. Khususnya terhadap status yang bersangkutan dengan aktivitas caleg yang bersangkutan selama kampanye. 

"Like status itu menunjukkan sesuatu yang dapat dimaknai sebagai sebuah dukungan. Berlaku netralitas ASN dan jika ditemukan/dilaporkan lalu terpenuhi unsur maka diteruskan ke KASN (Komite ASN)," ungkap Ramsyah, Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Tana Tidung kepada Radar Tarakan, Rabu (21/11). Aturan larangan memberikan jempol tersebut bukan hanya berlaku untuk status seorang caleg tapi juga untuk postingan seluruh kontestan Pemilu 2019, termasuk untuk calon presiden/wakil presiden serta calon anggota DPD RI.

Karena lanjutnya,  untuk mengawasi hal-hal kecil tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk itu, Ramsyah mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan jika ada temuan menyangkut netralitas ASN tersebut.

"Bisa dalam bentuk temuan, bisa laporan. Karena tidak semua akun caleg memiliki pertemanan dengan anggota Bawaslu. Kecuali akun yang terdaftar di KPU. Temuan itu bisa dilaporkan ke Bawaslu setempat. Soal sanksinya, itu diatur dalam peraturan ASN," ujar Ramsyah.

Divisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Al Violet menjelaskan ASN harus netral, melaksanakan perintah Presiden, Gubernur secara tegak lurus. “Perhelatan Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi dan pendidikan politik bangsa, mari kita sukseskan bersama dan ikuti aturan yang telah ditetapkan," ujar Al Violet.

Selama pesta demokrasi rakyat itu berlangsung, kata dia, peran dari TNI dan Polri sangat vital. Hal ini, karena dua instansi itu sama- sama menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga situasi kondusif jelang pemilu. Selain itu, sudah ada lembaga independen penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Untuk itu, masyarakat harus mendukung penuh KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya.

“Masyarakat harus dukung penuh KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas. Mereka adalah lembaga independen dan terbuka. Mari kita dukung bersama demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019," katanya di hadapan para stakeholder yang ada pada saat itu. (*/rko/zia)

 


BACA JUGA

Jumat, 11 September 2015 15:28

Lebih Langsing dengan Berenang

<p>Berenang termasuk olahraga yang menyenangkan. Tetapi kebanyakan orang lebih menganggap olahraga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*