MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 19 November 2018 15:28
Utang Prioritas, TPP Dipangkas?

Giliran Penetapan APBD 2019 Terancam Terlambat

Irianto Lambrie. RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 masih bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Penyerahan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2019 dari Pemerintah Kota (Pemkot) pun terlambat. Bagaimana nasib APBD, akan ditentukan pekan ini.

 

---

 

GUBERNUR Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta kepada dirinya selaku Gubernur, agar memberikan perhatian, pengawasan dan pembinaan kepada kabupaten/kota di Kaltara untuk mempercepat proses persetujuan bersama APBD 2019 pada 30 November 2018 ini.

“Kami juga di provinsi sedang dalam proses,” ungkapnya.

Irianto juga menjelaskan, jika pengesahan APBD 2019 tidak sesuai yang diharapkan atau terlambat sesuai diatur Permendagri 38/2018, maka setiap kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, dapat menetapkannya melalui peraturan kepala daerah (perkada). “Ini tanggung jawab masing-masing kepala daerah supaya tidak terlambat dan tidak menimbulkan masalah administrasi dan sanksi,” jelasnya.

Jika proses penetapan dan pengesahan APBD 2019 terhambat, maka setiap kabupaten/kota maupun provinsi akan kesulitan meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sebab pada dasarnya untuk meraih WTP, penetapan anggaran harus dilakukan tepat waktu.

Irianto mencontohkan Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan yang sempat tak disetujui APBD-P 2018 dikarenakan keterlambatan. “Jadi setelah konsultasi, Pemkot runding dengan DPRD apakah mereka berada di dalam ketentuan perkada atau tidak. Kalau tidak, ya tidak ada perubahan,” katanya.

Melalui hal tersebut, Irianto menegaskan bahwa setiap daerah wajib menetapkan APBD 2019 paling lambat 30 November 2018. Namun, proses penyerahan Raperda APBD 2019 dapat melewati 30 November, dengan catatan adanya dokumentasi yang menyatakan bahwa penetapan tak lewat dari tanggal tersebut.

“Sanksinya ya Gubernur dilarang untuk mengesahkan (jika terlambat menetapkan APBD 2019), itu kan bukan maunya Gubernur tapi karena aturan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain mengatakan, bahwa dalam Permendagri 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 disebutkan  bahwa tahapan pembahasan pertama ialah pemerintah wajib menyampaikan draf ke DPRD paling lambat minggu pertama September, atau 60 hari sebelum akhir masa anggaran atau satu bulan sebelum dimulainya anggaran.

“Artinya pemerintah menyampaikan dua bulan sebelum persetujuan bersama, yakni di bulan September. Karena pengambilan persetujuan bersama antara Pemkot dan DPRD berdasarkan Permendagri 38 tahun 2018, paling lambat tanggal 30 November 2018,” jelasnya.

Namun Pemkot baru menyerahkan KUA-PPAS APBD 2019 kepada DPRD pada 9 November 2018 lalu. Itu pun setelah disurati DPRD. Meski terlambat 3 bulan, DPRD masih bersikap optimis akan menyelesaikan pembahasan APBD 2019 sebelum batas akhir yang telah ditentukan.

Muddain menjelaskan, dalam Permendagri, ditegaskan bahwa APBD 2019 wajib mendapat persetujuan dari DPRD dan Pemkot Tarakan paling lambat akhir November 2018. Jika terjadi keterlambatan karena kesalahan dari Pemkot, maka akan ada konsekuensi seperti Wali Kota Tarakan yang tidak menerima tunjangan selama 6 bulan ke depan. Hal serupa juga terjadi apabila keterlambatan pembahasan APBD 2019 terjadi karena kesalahan DPRD.

“Jadi kalau kesalahannya di Pemkot, ya Wali Kota-nya tidak mendapatkan tunjangan sampai 6 bulan ke depan. Tapi kalau kesalahannya di kami, maka kami tidak akan mendapatkan tunjangan sampai 6 bulan ke depan,” jelasnya.

“Jadi sebenarnya kalau kami tidak surati, pemerintah sudah lambat menyampaikan KUA-PPAS, itu berdasarkan Permendagri loh ya. Tapi karena sudah diserahkan, ya kami usahakan kerja cepat untuk merekomendasikan draf tersebut kepada mitra komisi,” ujarnya.

Nah, usai direkomendasikan kepada mitra komisi, hasil rekomendasi tersebut akan diberikan kepada Badan Anggaran (Banggar) yang kemudian dibahas secara internal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hingga kini pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 masih diwarnai perdebatan. Pasalnya, hanya ada satu pokok permasalahan, yakni TPP yang rencananya akan dipangkas demi pembayaran utang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan persamaan persepsi pada Kamis (15/11), dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mitra yang dilaksanakan pada Jumat. Hari ini rencananya akan disepakati.

Salman menyatakan bahwa debat dalam pembahasan KUA-PPAS merupakan perkara biasa. Nah, rencana untuk memangkas TPP diungkapkan Salman masih sementara digodok. “Apa pun keputusannya, itu final di hari Senin (hari ini). Teman-teman media bisa memantau, kami bersepakat untuk melakukan pembahasan mungkin ada jalan lain selain memangkas TPP, itu pasti kami lakukan. Tapi kalau tidak ada jalan lain, ya inilah kondisi keuangan daerah, bagaimana menyelesaikan kewajiban yang ada. Semoga wali kota terpilih tidak terbebani dengan adanya ini,” tutupnya.

Sementara itu, saat ditemui Radar Tarakan Wali Kota Tarakan, Sofian Raga masih enggan berkomentar lebih jauh terkait permasalahan anggaran yang lagi-lagi terlambat. “Nanti saja ya,” singkatnya.

Ketua Fraksi Gerindra Rudi Hartono mengatakan, muncul asumsi yang dibuat Pemkot untuk memangkas TPP sebesar 25 persen dengan alasan untuk membayar utang proyek. “Kami (Gerindra) pasti menolak, karena ada variable yang kami anggap sangat menyentuh ekonomi masyarakat, jangan sampai TPP itu dipotong,” katanya.

Menurut Rudi, pembayaran utang bisa dengan menelisik penggunaan anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD). “Coba cari sumber lain, jangan mau menyelesaikan masalah tapi memunculkan masalah baru. Seharusnya TPP ini ditambah kalau memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan cukup dibayar saja tanpa potongan,” jelas Rudi yang cenderung membela tunjangan bagi ASN tersebut.

Menurut Rudi, pembayaran utang dapat dilakukan di pemerintahan selanjutnya. Utang merupakan investasi daerah dalam bentuk aset negara. “Semua kepala daerah juga pernah melakukan itu, dari pemerintah sebelumnya, presiden sebelumnya. Ini wajar karena ini bukan utang pribadi,” tuturnya.

 

Wali Kota Terpilih Sulit Menunaikan Programnya

 

PERMENDAGRI 38/2018 sangat jelas mengatur pedoman penyusunan APBD 2019. Paling diwanti-wanti soal keterlambatan. Seperti diketahui APBD-P 2018 tak disahkan, karena Pemkot Tarakan terlambat menyerahkan draf, hingga akhirnya penetapan bersama DPRD Tarakan pun molor.

Menurut pengamat kebijakan publik, Hariyadi Hamid, S.E, M.Sc, APBD sangat berpengaruh pada pembangunan. Efeknya menggerakkan roda perekonomian. APBD juga memberikan stimulan atau rangsangan terhadap investasi, ekspor dan daya beli masyarakat. Komponen-komponen itu merupakan struktur yang umumnya ada di dalam perekonomian.

Kecenderungannya, hampir semua daerah lebih mengandalkan APBD sebagai penopang utama perekonomian di saat kondisi investasi masih belum kuat. Ekspor juga belum terlalu kompetitif dan daya beli masyarakat cenderung menurun. Maka salah satunya yang diharapkan itu adalah APBD.

APBD sejatinya menyangkut distribusi pendapatan, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika APBD 2019 lagi-lagi terlambat, dampak paling utama adalah kebijakan akan menjadi kabur. Merujuk penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya atau APBD 2018.

Seandainya ada kegiatan yang harus diubah, atau tidak terakomodir maka akan mengganggu proses pembangunan. Target pertumbuhan ekonomi pasti akan terganggu. “Belum lagi jika melihat item yang diajukan mungkin sebagian besar adalah terkait dengan kondisi untuk membayar utang. Kalau itu tidak disahkan pada proses APBD-P yang lalu maka pasti akan menumpuk pembayarannya dan harus diselesaikan di 2019. Tidak bisa dilakukan pembayarannya di 2018,” jelasnya.

Hal lain yang disoroti adalah TPP. Menurut Hariyadi, pemerintah wajib memikirkan sejauh mana jika tidak terakomodir. “Ini yang ditakutkan terjadi di 2019, kalau seandainya tidak terakomodir,” tuturnya.

Di 2019 pula, ada proses peralihan pemerintahan. Dikhawatirkan dampaknya, pemerintahan yang baru tidak memproritaskan hal itu lalu kemudian menunda hingga menjadi utang.

“Atau bisa saja itu dianggap kebijakan yang salah di periode yang lalu. Karena dari sisi aturan peraturan perundang-undangan, utang tentu harus dilunasi di periode masa kepemimpinan  wali kota yang bersangkutan,” bebernya.

Misalnya kalau dianggarkan, dan pembayaran utang porsinya besar maka program wali kota terpilih, pasti akan menjadi terganggu. “Itulah yang harus dilihat, bagaimana resolusi yang ada sekarang tetap bagaimana utang-utang bisa dibayarkan dan kemudian program dari pemerintahan yang baru bisa terakomodir. Paling tidak program yang utama yang selama ini dijanjikan dapat terealisasi,” jelasnya.

Jika APBD 2019 terkendala, ini tentu akan mengacaukan proses pembangunan di 2019 ke depannya. Maka harapannya, Pemkot dan DPRD harus berusaha keras bagaimana menetapkan sesuai waktunya.

Sehingga perlu ada pendekatan yang lebih baik, tidak hanya melibatkan pemerintahan yang sekarang. Tetapi juga pemerintahan yang akan datang. Jangan sampai menjadi masalah dan masyarakat yang menjadi dirugikan. (*/shy/*/naa/lim)

 


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 13:09

Ajak Istri Nelayan Buat Olahan Serba Ikan

TARAKAN –Wilayah Kelurahan Selumit Pantai yang mayoritas masyarakatnya bermata pencarian…

Senin, 10 Desember 2018 13:00

Pemerintah Tak Serius Menutup Lokalisasi

TARAKAN - Semakin dekatnya penutupan lokalisasi di Kota Tarakan, pengelola…

Senin, 10 Desember 2018 12:57

Nakhoda TB Fortunsius Diduga Lalai

TARAKAN – Kasus tenggelamnya Tugboat (TB) Fortunsius pada 12 November…

Senin, 10 Desember 2018 12:55

Herdiansyah Sempat Pinjam Uang Rp 100 Juta

TARAKAN – Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan bahan ajar di…

Senin, 10 Desember 2018 09:56

PPPK Menanti Kebijakan Pemimpin Baru

TARAKAN - Pemerintah pusat kembali mengeluarkan pernyataan bakal membuka lagi…

Senin, 10 Desember 2018 09:55

Dari Sepeda Mengenal Negara Lain dan Banyak Komunitas

Olahraga dapat menjadi hobi yang sehat bagi penikmatnya. Selain sehat…

Senin, 10 Desember 2018 09:53

Saling Susul di Rute Sepanjang 26 Km

TARAKAN - Sebanyak 180 goweser ikut berpartisipasi dalam Jambore Sepeda,…

Senin, 10 Desember 2018 09:52

Masih Ada Pengundian Sekali Lagi

TARAKAN - Surat kabar harian (SKH) Radar Tarakan dan Sinar…

Senin, 10 Desember 2018 09:50

Pengusaha Bertarung dengan Upah Tinggi

BESARNYA ketentuan upah di Kota Tarakan membuat para pengusaha harus…

Senin, 10 Desember 2018 09:30

Ada Sekolah, Tak Ada Jalan Utama

TARAKAN - Ketua RT 66, Kelurahan Karang Anyar, Saimun mengatakan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .