MANAGED BY:
RABU
22 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 19 November 2018 15:17
Desak Selesaikan Masalah Batas Wilayah

Targetkan Rampung Sebelum Masa Jabatan Presiden Berakhir

H. Sanusi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara. IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Hingga kini, sejumlah daerah termasuk Kalimantan Utara (Kaltara) masih belum terlepas dari persoalan sengketa batas wilayah. Bahkan, tak hanya di tingkat kabupaten/kota, tapi juga di tingkat provinsi.

Namun, pemerintah daerah tidak ingin tinggal diam dengan kondisi itu. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah yang belum disepakati untuk segera dirampungkan hingga diterbitkan payung hukumnya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, H. Sanusi mengatakan, persoalan batas ini akan menjadi salah satu calon rekomendasi dari Kaltara pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun depan.

“Rakornas APPSI ini akan dilakukan Februari 2019. Nah, di situ nanti kita minta ke Presiden untuk melakukan penyelesaian masalah batas sebelum masa jabatan Presiden berakhir,” kata Sanusi kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.

Untuk persoalan batas wilayah di internal provinsi termuda Indonesia ini, masih ada sebagian yang belum terselesaikan, yakni antara Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Malinau yang berada pada titik koordinat (TK) 0,4 sampai TK 14 dengan panjang sekiar enam kilometer. Lahan itu merupakan lokasi perusahaan HTI.

Namun demikian, Pemprov Kaltara juga tidak tinggal diam. Untuk penyelesaian masalah batas antar dua daerah di wilayah kerjanya ini sedang dilakukan. Saat ini sementara dijadwalkan pemanggilan kedua kepala daerah yang bersengketa ini.

“Kita tinggal menyesuaikan dengan kesiapan waktu saja. Pada prinsipnya Pak Gubernur sudah oke,” sebut pria yang pernah menjabat Kepala Bakesbangpol Kaltara ini.

Sementara untuk yang batas dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dalam hal ini antara Kabupaten Bulungan dengan Berau juga sudah dikordinasikan oleh kedua provinsi yang pada prinsipnya sudah tidak ada masalah.

“Mereka (Kaltim, Red) sudah bertemu kita. Dan mereka mengatakan pada prinsipnya mereka siap kapanpun dipanggil oleh Kemendagri untuk melakukan penyelesaian masalah batas wilayah ini,” ujar mantan Penjabat (Pj) Bupati KTT ini.

Namun, saat disinggung mengenai daerah yang masih berstatus Outstanding Boundary Problems (OBP) di wilayah perbatasan, Sanusi mengaku enggan berbicara lebih jauh mengenai masalah itu. Karena itu menyangkut persoalan antara dua negara yang tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat. (iwk/eza)

Desak Selesaikan Masalah Batas

loading...

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*