PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan mendorong pemerintah atau instansi terkait untuk bersama segera mengambil langkah terhadap ribuan masyarakat yang gagal lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.

Pasalnya, jika hal itu tak segera disikapi. Maka, dapat dipastikan jumlah pengangguran di Bumi Tenguyun akan bertambah. Sebab, para peserta yang mengadu nasib sebagai abdi negara itu rerata merupakan masyarakat yang baru lulus kuliah. Artinya, mereka belum memiliki pekerjaan yang sifatnya tetap. Hal ini seperti dikatakan Ketua DPRD Bulungan Syarwani saat diwawancarai awak Radar Kaltara belum lama ini.

Meski, dalam menyelesaikan permasalahan itu bukanlah tugas yang mudah. Namun, menurutnya bila terjalin sinergitas yang baik, maka tak menutup kemungkinan segala masalah tersebut dapat teratasi dengan baik nantinya.

Bahkan, menurut wakil rakyat ini, langkah konkret dan dapat dilakukan. Misal bagaimana menjadikan masyarakat kreatif dan inovatif. Sehingga, tak hanya sekadar mencari kerja, melainkan menciptakan lapangan kerja sendiri. “Ubah paradigma masyarakat untuk mencari kerja. Melainkan, bagaimana menciptakan dunia kerja sendiri,” ujarnya.

Lanjutnya, sebagai lembaga legislatif dan eksekutif tentunya harus mendukung persoalan permodalan. Sehingga, ketika masyarakat hendak berwirausaha tak lagi susah dalam mencari modal. Mengingat, modal memang penting sebagai modal awal dalam berwirausaha.

“Langkah-langkah ini memang perlu untuk dilakukan. Mengapa? Karena jangan sampai dengan banyaknya pengangguran nantinya justru berdampak pada sosial,” ungkapnya.

Ditambahkan juga, atau paling tidak masyarakat dapat berinovasi dengan membuat kerajinan-kerajinan. Tentunya, kerajinan itu yang memiliki nilai seni dan jual yang tinggi. Sehingga, lambat laun perekonomian masyarakat akan meningkat. “Tentu banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, harapannya ini dapat dijadikan alternatif,” ucapnya.

Namun, sejauh ini masyarakat di Bulungan sejatinya memiliki potensi-potensi dalam pengembangan kreativitas. Oleh karenanya, hal tersebut dapat dipertahankan. Sehingga tak hanya fokus menjadi abdi negara saja. “Tak hanya melulu menjadi PNS. Masyarakat kami harapkan dapat menjadi mandiri,” pintanya.

Sementara, di tingkat provinsi diketahui bahwa tahun ini, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menggelontorkan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Dana bergulir itu disalurkan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara. Artinya, ini dapat menjadi langkah awal untuk masalah permodalan.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hartono pun mengaku optimistis dana bergulir yang dikucurkan untuk mendorong peningkatan UMKM di provinsi termuda Indonesia ini akan terealisasi 100 persen. “Saat ini sudah sekitar 10 permohonan yang masuk ke kami. Dari jumlah itu sudah ada enam yang kami sampaikan ke pusat (LPDB, Red) untuk ditindaklanjuti. Tapi masih ada lagi beberapa yang baru mengusulkan,” ujar Hartono.

Namun, dalam urusan pinjam modal UMKM cukup berhubungan dengan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) yang saat ini ada di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Sementara untuk di Kaltara belum memiliki Jamkrida dan hanya ada Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) di Tarakan. “Ini bisa kami fasilitasi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Jamkrida dan Jamkrindo. Mereka mengaku siap membantu itu,” tutupnya. (omg/eza)

Gagal Tes CPNS, Harus Lebih Kreatif